Kamis, 18 Januari 2018 -

 

 

Hingga Oktober 2016, Realisasi Belanja Modal Mencapai 43 Persen

Ekonomi  -  Senin, 05 Desember 2016, 18:35 WIB
Penulis.

Ilustrasi

JAKARTA, Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja modal hingga akhir Oktober 2016 baru mencapai Rp98 triliun atau sekitar 43,1 persen dari target dalam APBN-Perubahan sebesar Rp227,5 triliun.

Data Kementerian Keuangan yang dikutip di Jakarta, Senin (5/12) menyatakan realisasi ini hampir sama dengan pencapaian akhir Oktober 2015 yang mencapai Rp98,9 triliun atau 35,9 persen dari target Rp275,8 triliun.

Perbaikan realisasi terlihat dari penyerapan belanja barang yang telah mencapai Rp177,6 triliun atau 63,2 persen dari target Rp281,2 triliun, dibandingkan dengan periode Oktober 2015 yang baru mencapai Rp131,5 triliun atau 55,1 persen dari target Rp238,8 triliun.

Sedangkan, realisasi belanja pegawai telah mencapai Rp259,3 triliun atau 75,6 persen dari target Rp343 triliun, dibandingkan dengan periode Oktober 2015 yang baru mencapai Rp234,2 triliun atau 79,9 persen dari target Rp293,1 triliun.

Secara keseluruhan, realisasi belanja pemerintah pusat pada periode ini telah mencapai Rp857,5 triliun atau 65,6 persen dari target Rp1.306,7 triliun, dibandingkan dengan Oktober 2015 yang tercatat Rp829,7 triliun atau 62,9 persen dari target Rp1.319,5 triliun.

Kementerian Keuangan memproyeksikan target belanja pemerintah pusat hingga akhir tahun 2016 bisa tercapai, dengan perkiraan belanja Kementerian Lembaga sebesar Rp683 triliun dan belanja non Kementerian Lembaga sebanyak Rp519,7 triliun.

Hingga akhir Oktober 2016, Kementerian Keuangan juga mencatat penyerapan belanja Kementerian Lembaga rata-rata mencapai 62,6 persen dari target, dengan rata-rata pertumbuhan dari 2015 ke 2016 tercatat kisaran 4,9 persen.

Kementerian Lembaga yang pertumbuhan belanjanya diatas proyeksi rata-rata dan diikuti dengan penyerapan yang tinggi pada periode ini adalah Kementerian Keuangan, Kepolisian RI dan Kementerian Kesehatan.

Sementara itu, Kementerian Lembaga yang terkait dengan infrastruktur seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan dan Kementerian ESDM, penyerapannya masih dibawah rata-rata hingga awal November 2016.[]

Sumber: Antara


Kemenkeu

 

 

Baca Juga