Kamis, 18 Januari 2018 -

 

 

DJP Disarankan Terpisah Dari Kemenkeu

Ekonomi  -  Sabtu, 10 Desember 2016, 21:57 WIB
Penulis. Selvia

Gedung DJP

JAKARTA, Para pengamat yang tergabung dalam Forum Pajak Berkeadilan Indonesia, mendesak pemerintah untuk menjadikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai badan tersendiri yang terpisah dari struktur organisasi Kementerian Keuangan. 

Hal ini, menurut Direktur Perkumpulan Prakarsa Ah Maftuchan, agar DJP dapat berada dibawah kendali pemerintah langsung. Sehingga, DJP akan mampu melakukan upaya lebih kuat dalam meningkatkan wajib pajak dari sisi jumlah maupun kepatuhan. 

"Karena secara lembaga dan otoritas makin kuat, serta sumber daya manusia makin memahami," ujarnya di Jakarta Pusat, Jumat (10/12).

Maftuchan menambahkan, dengan lepasnya DJP dari Kemenkeu, maka secara umum tata kelola keuangan negara akan makin membaik. Hal ini lantaran pemerintah dapat memisahkan antara pengelolaan keuangan dengan penerimaan negara.

"Selama ini, Kemenkeu sangat kuat, karena selain otoritas memungut pajak, Kemenkeu juga punya otoritas untuk membagi keuangan, berapa yang didapat kementerian dan lembaga tertentu. Tentu, kalian tahu bagaimana sulitnya kementerian lain untuk meminta tambahan dana," paparnya.

Padahal, lanjutnya, terlalu kuatnya otoritas Kemenkeu terkadang dapat menyebabkan efektifitas belanja atau penganggaran agak sulit untuk diwujudkan.

"Selama ini, pengadilan pajak gelap gulita. Sudah di bawah Kemenkeu, kantornya cuma tiga, hakimnya pun sedikit. Padahal, yang ditangani melimpah, sehingga potensi kongkalikong tinggi," katanya.

Selain melepas DJP dari Kemenkeu, Pengadilan Pajak pun harus satu garis dengan kekuasaan kehakiman agar bisa lebih transparan, otoritatif, serta mampu meminimalisasi penyalahgunaan kewenangan.

"Jika ini semua dilakukan, maka akan berdampak sangat signifikan bagi pemerintahan ke depan. Bukan hanya pemerintahan yang sekarang, karena ini hasilnya tidak dapat dilihat secara langsung, akan memakan waktu yang lama. Pemerintah selanjutnya akan mendapat hasil positif dari perubahan ini,” tutur Maftuhchan.

Sebelumnya, pemerintah berencana memisahkan DJP dari struktur organisasi Kemenkeu dan menjadi lembaga tersendiri. Dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), lembaga baru tersebut ditargetkan mulai beroperasi paling lambat 1 Januari 2017. 

Calon beleid tersebut merupakan amandemen kelima dari  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP, yang terakhir direvisi oleh UU Nomor 16 Tahun 2009. Dalam draft RUU KUP yang baru, rencana pembentukan lembaga perpajakan baru tersebut dibunyikan pada Bab XXIII.[]

Kemenkeu DJP Pajak

 

 

Baca Juga