Selasa, 23 Oktober 2018 -

 

 

Tempatkan Kedaulatan Negara di Atas Kepentingan Bisnis

Sosok  -  Jumat, 23 Oktober 2015, 11:20 WIB
Penulis. Selvia

Satya Widya Yudha - Ketua Bidang Energi DEPINAS SOKSI
(Foto: suarakarya.id)

Satya Widya Yudha adalah sosok dengan kemampuan dan pengalaman lengkap. Latar belakang pendidikan ditambah pengalamannya selama 23 tahun berkecimpung di industri minyak dan gas bumi, baik dalam maupun luar negeri, menunjangnya dalam mengemban tugas sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pria kelahiran Kediri, 10 November 1961 biasa dipanggil SWY ini merupakan salah satu legislator andalan partai Golkar. Satya bertugas sebagai anggota DPR Periode 2009-2014, mewakili Daerah PEmilihan Jawa Timur IX (meliputi kabupaten Tuban dan Bojonegoro). Pada Pemilu Legislatif 2014, dia kembali terpilih dari daerah pemilihan yang sama untuk periode 2014-2019.

SWY menjabat posisi Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Bidang Energi dan Sumber Daya Alam. Sedangkan di parlemen, ia duduk sebagai Wakil Ketua Komisi VII yang mengawasi dan menangani permasalahan di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), riset dan teknologi (ristek), serta lingkungan hidup dan kehutanan (LHK).

Selain berpengalaman secara teknis di bidang minyak dan gas, Satya juga ahli geopolitik dan keekonomian energi dengan fokus pada Indonesia, China, dan Vietnam. Nilai tambah Satya berupa gabungan pengetahuan industri dan pasar energi dengan pemahaman pada geopolitik dan ekonomi energi Asia dan dunia. Dia mengkhususkan diri dalam bekerja pada ketahanan energi, subsidi energi, hubungan bilateral strategis bidang energi, dan penilaian risiko investasi pada sebuah negara.

Di kalangan mitra Komisi VII, yaitu Kementerian ESDM, Kementerian Ristek, dan Kementerian LHK, Satya sangat disegani lantaran pemahamannya yang komprehensif, pengamatannya yang tajam sekaligus mampu memberi solusi dan masukan berharga bagi pemerintah. Namun, sebagai policy maker, dia selalu memposisikan diri berada di tengah dalam memediasi kepentingan negara dan kepentingan dunia usaha.

Ia menyadari posisi tawar Pemerintah Indonesia relatif tidak mudah dibanding negara maju. Di sinilah peran penting DPR dalam memediasi dua kepentingan itu.

"Yang terpenting kedaulatan negara tidak dikorbankan. Sovereignty harus berada di atas kepentingan lainnya. Makanya sekarang bagaimana caranya kedaulatan negara kita junjung, investor pun berminat berinvestasi di Indonesia, dan regulasi melindungi kedaulatan tadi. Otomatis benefit-nya diterima kedua pihak," tegas Satya.

Titik keseimbangan

Dalam pandangan pria lulusan sarjana teknik kelautan (S-1) Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya yang selalu tampil necis ini, totalitasnya sebagai pengambil kebijakan baru bisa dikatakan sukses apabila kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan DPR bisa dilaksanakan dan berhasil. Misalnya, UU No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) sebagai beleid yang dibuat, namun tidak bisa diimplementasikan.

"Ada banyak pelanggaran dan kebuntuan di pihak dunia usaha dan pemerintah. Berarti, mungkin industrinya nakal atau yang membuat UU yang tidak menyerap aspirasi dari industri," kata Satya menyesalkan.

Itu sebabnya, Satya selalu mencoba mencari titik keseimbangan kepentingan seluruh lapisan pemangku kepentingan, baik dari sisi pengusaha, masyarakat maupun sudut pandang pemerintah. Pengalamannya sebagai Wakil Ketua Pansus Revisi UU Panas Bumi No 27 Tahun 2003 menjadi UU No 21 Tahun 2014 membuktikan hal itu.

Persoalannya, aturan lama membuat industri panas bumi sulit untuk bisa maju. Ternyata musababnya adalah wilayah kerja panas bumi banyak tumpang tindih dengan hutan lindung. Itu lantaran dalam aturan lama, kata "panas bumi" masuk kategori pertambangan. Padahal, energi panas bumi bukan termasuk bahan tambang. Gara-gara termasuk barang tambang, maka panas bumi tidak bisa dieksplorasi di kawasan hutan konservasi atau hutan lindung.

"Nah, kita di Komisi VII DPR berhasil menghilangkan kata-kata tambang dalam revisi UU Panas Bumi sehingga menghilangkan sejumlah hambatan di sektor industri panas bumi," ujarnya, sebagaimana dikutip dari suarakarya.id (23/10/2015).

Satya pun menjelaskan tantangan lain dalam memajukan panas bumi, bukan hanya dengan berbagai kemudahan, melainkan juga dari sisi harga. Dia mengusulkan agar pemerintah rela mengurangi bagian dari pendapatannya, sehingga akan banyak investor yang tertarik berinvestasi. Sebab, energi panas bumi harus bisa berkompetisi dengan turunnya harga minyak dunia. Juga harus berkompetisi dengan harga-harga energi lain yang relatif lebih murah.

"Kalau hanya mengandalkan hukum ekonomi saja, maka pembangunan energi panas bumi menjadi tidak menarik di saat harga minyak dunia turun seperti sekarang," paparnya membuka wawasan.

Sebagai Wakil Ketua Komisi VII, Satya kerap tampil sebagai pembicara di berbagai forum. Suami dari Diah Ambarsari ini sudah berbicara di lebih 100 seminar/FGD baik skala nasional maupun internasional.

Selain merevisi UU Panas Bumi, kiprahnya di parlemen antara lain anggota Pansus UU Keinsinyuran; Panja RUU Geospasial; Panja Migas, Panja Minerba, Panja Ratifikasi HAZE agreement; Panja Ratifikasi Nagoya Protocol dan banyak lagi. Bapak dua anak ini menjadi penggagas sekaligus ketua terbentuknya Kaukus Ekonomi Hijau (Green Economy Causus) DPR RI bersama sejumlah anggota DPR lintas komisi dan lintas fraksi yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu lingkungan seperti climate change (perubahan iklim).

Kendati supersibuk, Satya masih sempat mengelola situs web pribadinya, The Office of Satya Widya Yudha (www.satyayudha.com). Ini pun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerjanya sebagai wakil rakyat.

Soal filosofi hidup, Satya berpandangan, di mana pun kita berada harus berkontribusi buat orang lain. "Being a good contributor is a part of success story (menjadi kontributor yang baik adalah bagian dari kisah sukses)," ucapnya mengungkap moto hidup.

Nilai yang kuat tertanam sedari kecil itu segaris lurus dengan hadis Rasulullah shallallahu alaihi wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad: "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain."

Sebab, menurut Satya, dengan berkontribusi, kita memberikan manfaat dan merasa menjadi bagian dari lingkungan. "Kalau kita berkontribusi, kita bisa menjadi bagian dari mereka. Itu akan membuat hidup kita lebih dinamis. Bandingkan jika kita diberi kesempatan banyak, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Kita diberi kewenangan, tapi kita tidak melakukan perubahan," ujarnya.[]


SATYA WIDYA YUDHA

Tempat Lahir:

Jumat, 10 November 1961

Agama: Islam

Istri: Diah Ambarsari

Anak:

1.  Dyah Roro Esti Widya Putri

2.  Satya Hangga Yudha Widya Putra

Pendidikan:

1.  Sarjana Teknik Kelautan (S1) dari Institute Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya

2.  Master of Science (MSc) di Bidang Oil dan Gas Project Quality Management dari Cranfield University School of Industrial and Manufacturing Science di Bedford, Inggris.

3.  Program Executive Development, dari Blavatnik School of Government, Oxford University.

Pekerjaan:

1.  Director of Federal Relations and Bussiness Development untuk Atlantic Richfield Company (ARCO) and British Petroleum (BP) di Wahington DC, AS.

2.  Director of International Affairs of BP Plc yang bertugas di London.

3.  Vice President BP Indonesia selama dua setengah Tahun.

4.  LNG Supply and Development Director BP Beijing, Cina.

5.  Bussiness Strategy Director BP Vietnam di Ho Chi Minh City

6.  Perwakilan BP di Vico Indonesia Sebagai Direktur Pengembangan Bisnis CBM

Karier Politik

1.  Anggota Komisi VII DPR RI (2009-2014)

2.  Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Bidang ESDA (2009-sekarang)

3.  Wakil Ketua Komisi VII DPR (2014-sekarang) 4. Ketua Bidang Energi DEPINAS SOKSI (2015-2020)

SOKSI

 

 

Baca Juga