Sabtu, 24 Februari 2018 -

 

 

Mayoritas Guru Honor Kabupaten Karo Belum Terdaftar di BPJS

Nasional  -  Jumat, 03 November 2017, 13:22 WIB
Penulis. Ibnu Abdillah

Ilustrasi (Foto: satuharapan.com)

SOKSINEWS.COM, Mayoritas guru honor dan guru bantu di Kabupaten Karo, belum terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan meski pemerintah daerah setempat telah mewajibkan setiap perusahaan, sekolah, yayasan dan badan usaha lainnya untuk mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta jaminan sosial tersebut.

"Mayoritas guru honor dan swasta di Kabupaten Karo tidak mendaftar BPJS Ketenagakerjaan, kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Karo, Sanco Simanullang di Karo, Jumat.

Pemkab Karo sendiri sebelumnya sudah mengeluarkan surat edaran dengan Nomor 22 Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017 ditujukan kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Wilayah hukum Kabupaten Karo.

Surat edaran itu berisi 10 instruksi untuk melaksanakan Undang undang No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Bupati Karo Nomor 24 tahun 2016 tentang Kewajiban Kepesertaan Jaminan Sosial di Kabupaten Karo.

Meskipun regulasi tersebut sudah disampaikan, antusias dan dukungan pimpinan sekolah di Kabupaten Karo belum juga maksimal dalam perlindungan keselamatan dan hak guru terutama guru honor dan guru swasta.

Padahal guru wajib dilindungi dalam Undang undang BPJS, yaitu program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun.

Ia mengatakan jumlah sekolah yang mendaftar di Kabupaten Karo, mulai dari SD, SMP, SMK, SMU baik negeri maupun swasta dan sekolah lainnya baru mencapai 32 sekolah, dengan jumlah guru sebanyak 262 orang. Adapun sekolah yang paling banyak mendaftarkan gurunya di Kabupaten Karo adalah Yayasan Letjen Jamin Ginting sebanyak 60 orang, Yayasan Methodist Rahmani 23 orang, SD Perguruan Kristen Methodist Indonesia 18 orang, Yayasan Al Jamiatul Wasliah 15 orang Kemudian SMP Negeri 1 Tiga Binanga 13 orang, Yayasan Pendidikan Arta Mehaga dan SMP Swasta Anjangsana Kutambaru masing masing 10 orang.

"Ada juga yang mendafarkan dibawah 10 orang, sisanya mayoritas belum mendaftarkan diri," katanya.

Ia menjelaskan, jika diasumsikan Upah Minimum Karo (UMK) Karo tahun 2017 sebesar Rp 2.409.377 per bulan dengan iuran 5,7 persen x UMK = Rp 137,334 maka seorang guru yang mengajar 30 tahun, semestinya sudah memiliki saldo Jaminan Hari Tua (JHT) berkisar Rp 50 juta.

Jika seorang guru meninggal dunia akibat kecelakaan kerja , ahli waris wajib mendapatkan haknya berkisar Rp 135 juta, dan meninggal bukan kecelakaan kerja sebesar Rp 24 juta dari BPJS Ketenagakerjaan.

"Diminta kepada para pimpinan sekolah agar seluruh guru Non PNS dan guru swasta segera mendaftarkan ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan Karo Jl Veteran No 71 Kabanjahe, karena hal tersebut adalah hak mereka yang dilindungi undang undang," katanya.[]

Sumber: Antara

Guru HonorKaroSumatera UtaraBPJS

 

 

Baca Juga