Kamis, 18 Oktober 2018 -

 

 

Aktivis dalam Pusaran Pembangunan Daerah

Sosok  -  Kamis, 14 Desember 2017, 09:20 WIB
Penulis. Wahyudin Yusuf

Wahyudin Yusuf (Foto: Istimewa)

SOKSINEWS.COM, Dalam sejarah dunia, runtuh dan berkembanganya suatu negara tergantung sungguh dari peran pemimpin dalam mengelola birokrasi pemerintahan dan keterlibatan pemuda potensial. Peran ini bukan sekedar memberikan pujian dan kritikan kepada pemerintah semata tetapi harusdi imbangi dengan ide serta gagasan cemerlang untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh pimpinan daerah.

Peran pemuda cenderung lebih didengar jika di labeli dengan identitas kemahasiswaan apalagi mereka berhasil berkecimpung dalam dunia organisasi. Saat ini, mahasiswa yang tengah belajar dikampus atau Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang tersebar di seluruh Indonesia sambil berorganisasi serta anggota masyarakat yang berkecimpung di orgnisasi-organisas sosial-kemasyarakatan biasanya lebih peka terhadap kondisi sosial kemasyarakatan, tahan terhadap ancaman internal maupun ekternal dan memiliki ciri karakter pemimpin yang kuat dibandingkan yang hanya melihat organisasi hanya sebagai pelengkap waktu, menghabiskan energi dan tenaga dengan cenderung bersikap apatis terhadap yang terjadi disekitarnya.

Aktivis Dalam Pusaran Pembangunan Daerah adalah tema yang sengaja penulis angkat karena melihat sikologis pembangunan dareah yang belum merata dan tanpa melibatkan orang-orang lokal yang punya ide kreatif, soluktif dan cerdas. Jika mengulas sejarah runtuhnya Presiden Soeharto 20 Mei 1998, berbagai element kemahasiwaan, OKP dan bendera organisasi bersatu padu dalam garis perjuangan. Puluhan ribu mahasiswa ini adalah anak-anak muda yang memiliki jiwa kritis dan melihat pemimpin kala itu sudah keluar dari amanat UUD 1945, mereka yang berada di garis ini adalah yang sudah hibahkan harta, tenaga bahkan nyawa demi kemaslahatan ummat sebab tidak ada perjuangan sejati bagi seorang aktivis yaitu merdeka tumpaskan kedzoliman yang dilakukan oleh penguasa walaupun badan terhunus pedang dan peluru menembus tulang.

Arah pembangunan daerah pada umumnya arah pembangunan daerah biasanya masyarakat melihat pada post Anggaran Belanja dan Pendapatan daerah (APBD) yang tersedia. Dalam pengertian semakin tinggi pendapatan suatu daerah, semakin besar peluangnya untuk memajukan daerahnya dan Potensi Sumber Daya Alam Yang dimiliki (SDA).

Penilaian ini cenderung melibatkan kalangan pihak tertentu dan menjadi viral sehingga masyarakat tercuci otaknya menjadikan mereka tersandera dengan opini setengah bayangan (tidak substansi) padahal esensinya kemajuan dari suatu daerah bukan saja hanya bergantung dari APBD namun jauh lebih penting adalah sistem manejemen pemimpin, cakap mengelola sumber daya yang ada dan kekuatan komunikasi (diplomas).

Bima yang dinahkodai oleh dinda Dahlan telah berhasil melengserkan rivalnya dan dilantik pada 17 Pebruari 2016 lalu. Pasca pelantikan pasangan yang mengusung jargon “INDAH” dengan gencar melakukan perubahan-perubuhan fisik pembangunan dan meningkatkan sistem kerja borokrasi sampai kesekolah-sekolah hingga Pekerjaan Rumah yang urgen adalah memindahkan alat kelengkapan pelayanan daerah berupa Kantor Ibukota Kabupaten yang berlokasi di Kecamatan Woha. Kinerja dinda Dahlan yang “serius” memindahkan kantor tersebut patut diacungkan jempol karena sudah beberapa kantor dinas yang sudah mulai beropearsi dan menjalankan aktifitas pelayan di lokasi tersebut.

Namun, disisi lain patut disayangkan jika energi dinda Dahlan habis hanya untuk berpikir bagaimana cara pemindahan Ibokota Kabupaten Bima, sementara sektor-sektor lain belum dijamak seperti, Peningkatan layanan publik, Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pembukaan lapangan kerja.

Tidak bisa dipungkiri bahwa hari ini daerah yang kita cintai bersama mengalami krisis moral yang luar biasa, tindakan kriminal bersahutan, kasus pencurian bermotor (Curanmor) terjadi berulang kali hingga berakhir regang nyawa, penjualan obat terlarang jenis pil tramadol, hingga konfilk komunal yang tak kunjung usai merupakan potret buram bagi generasi sekarang sehingga dapat menurunkan reputasi Bima sebagai daerah yang ramah.

Dampak ini perlu dicarikan solusinya bersama khusunya pimpinan daerah dengan stakeholder terkait guna mengantisipasi kejadian selenjutnya. Oleh karena demikian, sebagai tangung jawab bersama, penulis ingin tawarkan solusi yakni:

Pertama, dinda Dahlan harus mampu defenisikan kembali Bima ramah bukan sekedar pada tataran teori tetapi lebih pada praktek. Hal ini dilihat dari masih minimnya progresivitas yang dlakukan oleh pemerintah daerah.

Kedua, harus mampu mem-branding Bima bukan hanya bersumber dari animo masyarakat namun melihat potensi daerah yang dimilki. Tanpa dinafikan Bima ada puluhan kampus yang berdiri dengan ribuan mahasiswa belum lagi yang ada diluar kota, ini menandakan kulitas sumber daya masyarakat (SDM) Bima teruji pasa aspek Akademik tinggal daerah yang memolesnya tanpa mengabaikan potensi yang lain seperti pertanian, kelautan, dan lain-lain, mungkin bisa dibrabding dengan “Tanah Pendidik”.

Ketiga, dinda Dahlan harus bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakatnya sehingga dapat menimalisir pengganguran dengan membangun home Indsutri (industri kecil) menfasilitasi permodalan hingga training atau pelatihan.

Keempat, harus segera angkat kaki dari Kota Bima menuju Kabupaten Bima dengan menempati gedung baru yang ada di Kecamatan Woha. Hal ini sangat penting dilakukan demi kelancaran aktifitas pelayanan publik sekaligus merealisasikan janji politiknya.

Peran Aktivis

Meminjam istilah yang dicetuskan oleh bapak filsafat modern, Rene Decrates “Aku Ada karena pikiran ku Ada” memberikan satu inspirasi bagi kita semua untuk menunjukan dirinya dengan karya (pikiran, gagasan, ide, kritikan) membangun sehingga eksistensinya dapat dipakai. Kehadiran para aktivis dikancah pembangunan daerah bukanlah hal yang asing, Keberadaan aktivis tidak semata mendapat sanjungan dan pujian dari mayarakat tetapi terkadang dinilai miring akibat sering melakukan aksi demonstrasi, melempar nada berbau kritikan kepada pemerintah hingga insiden bakar-membakar ditengah jalan. Hal ini ‘terkadang’ bagi para aktivis merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh setelah melakukan audiensi dengan Pemerintah yang tidak mendapatkan hasil (asal sesuai peraturan yang berlaku).

Dalam era sekarang ini, peran aktivis untuk membantu mewujudkan pembanguann suatu daerah sangat diperlukan demi tercapainya masyarakat yang diridhoi oleh SWT. Sejarah mencatat bahwa jarang ada pimpinan daerah mampu menyelesaikan programnya dalam jangka waktu 5 tahun sehingga program-program yang belum tuntas akan dipoles menjadi komoditi politik lagi jika ingin melanjutkan pertarungan pada pilkada selanjutnya.

Pada konteks ini, pemerintah bisa dikatakan gagal karena menyalahi sumpah jabatan dan mendistorsi programnya padahal sudah terangkum dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Dengan situasi seperti ini, pemerintah harus membuka diri dengan melibatkan para aktivis dan masyarakat untuk membantu memberikan warna terhadap arah pembagunan daerah. Dan lebih penting Pemerintah daerah harus menciptakan iklim politik terbuka terhadap masyarakatya dalam menyongsong pembangunan.

Semoga kedepan dinda Dahlan mampu melakukan perubahan besar dan menciptkan iklim politik yang baik demi kemaslahatan bersama. Selamat berjuang Umi Dinda dan Baba Leo…!!!

 

Penulis merupakan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) PB HMI.

Aktivis Wahyudin YusufPB HMIBima

 

 

Baca Juga