Jumat, 25 Mei 2018 -

 

 

Bamsoet Tegaskan Dukung Pinhantanas Kuasai Industri Pertahanan dalam Negeri 

Nasional  -  Senin, 12 Februari 2018, 11:54 WIB
Penulis. Ahmad Fiqi Purba

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Istimewa)

SOKSINEWS.COM, Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan dukungannya agar Perhimpunan Industri Pertahanan Swasta Nasional (Pinhantanas) menguasai industri pertahanan dalam negeri, untuk memasok kebutuhan peralatan pertahanan bagi TNI dan Polri.

"Intinya DPR mendorong perkumpulan ini bisa bergerak maju dan menguasai peralatan pertahanan yang dibutuhkan Polri dan TNI," kata Bambang Soesatyo atau Bamsoet usai menerima perwakilan Pinhantanas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (12/2).

Dia mengakui belum mengetahui secara pasti jumlah anggaran yang disediakan negara untuk meningkatkan dan memperbarui alat utama sistem senjata (alutsista).

Namun Bamsoet mendengar, dana yang dianggarkan negara untuk peningkatan alutsista jumlahnya mencapai ratusan triliun rupiah sehingga harus dimaksimalkan untuk tumbuh dan berkembangnya industri pertahanan dalam negeri.

"Untuk TNI saja dengar mencapai Rp100 triliun. Saya kurang tahu untuk Polri, tapi kira-kira diatas Rp70 triliun untuk Polri," ujarnya, Bambang yang juga politisi Partai Golkar itu menilai negara perlu memprioritaskan pengadaan alutsista bagi TNI dan Polri kepada industri dalam negeri, baik swasta ataupun BUMN.

Dia tidak setuju apabila prioritas pengadaan Alutsista justru didatangkan dari luar negeri karena negara harus berdayakan industri pertahanan lokal.

"Tapi produsen dalam negari juga harus bisa bersaing kualitasnya dengan kualitas impor," katanya, seperti dilansir dari kantor berita Antara.

"Angin segar" Dewan Penasehat Pinhantanas, Connie Bakrie mengatakan, komitmen DPR menjadi "angin segar" bagi industri pertahanan swasta karena pengadaan alutsista Polri dan TNI saat ini belum berpihak kepada industri pertahanan swasta.

Karena itu menurut Connie, negara perlu mengubah beberapa aturan dalam UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan karena dalam Pasal 11 UU tersebut, justru menyusahkan peran industri swasta.

"Pasal 11 yang menyatakan yang menjadi integrator hanya BUMN padahal pelaku industri swasta sudah banyak tetapi tidak diberikan ruang untuk maju," katanya.

Menurut dia, satu hal yang diperlukan untuk meningkatkan industri swasta yakni soal pinjaman dalam negeri (PDN) karena industri pertahanan swasta nasional selalu menemui kesulitan ketika mengajukan pinjaman.

Ketua Harian Pinhantanas, Meyjen (Purn) Jan Pieterk menyatakan, negara tidak perlu ragu dengan kemampuan produksi dari industri pertahanan swasta karena sudah mampu dan terbukti membuat produk seperti pesawat tanpa awak (drone)hingga bom.

Dia menilai Indonesia memiliki kemampuan yang harus digunakan supaya devisa negara bisa mengalir ke dalam negeri.

"Dalam arti penyerapan tenaga kerja dan kebutuhan TNI-Polri hasil karya anak bangsa. Kita bisa buat kapal dan bom, disamping itu kita sudah buat pesawat tanpa awak. Ini kalau kita bisa beli sendiri, maka lambat lain industri kita berkembang," katanya.[]
 

DPRBambang SosatyoPinhantanasIndustri PertahananTNIPolriAlutsista

 

 

Baca Juga