Jumat, 23 Februari 2018 -

 

 

Sederhanakan Regulasi, Menteri ESDM Cabut 22 Regulasi Dinilai Hambat Investasi

Ekonomi  -  Senin, 12 Februari 2018, 15:21 WIB
Penulis. Ahmad Fiqi Purba

Menteri ESDM Ignasius Jonan (Istimewa)

SOKSINEWS.COM, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menyederhanakan regulasi dengan mencabut 22 regulasi yang dinilai tidak relevan lagi dan menghambat proses investasi.

Dalam konferensi pers di Gedung Kementerian ESDM Jakarta, Senin (12/2), Menteri ESDM Ignasius Jonan memaparkan sebanyak 51 regulasi disederhanakan menjadi hanya 29 regulasi, yakni di subsektor migas (dari 10 menjadi 7 regulasi), ketenagalistrikan (2 menjadi 1 regulasi), minerba (6 menjadi 1 regulasi), EBTKE (6 menjadi 2 regulasi), dan SKK Migas (27 menjadi 18 regulasi).

"Hari ini total jumlah yang dicabut 22 peraturan. Mudah-mudahan bisa mendorong investas besar karena rencana investasi termasuk di SKK dan pemerintah itu kurang lebih 50 miliar USD," kata Menteri Jonan.

Jonan menjelaskan pengurangan peraturan ini dilakukan untuk mendorong investasi, sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Kementerian ESDM dan SKK Migas pada tahun ini memiliki rencana investasi sebesar 50 miliar dolar AS, atau dua kali lipat dari realisasi total investasi sektor ESDM pada 2017 yang mencapai sekitar 26 miliar dolar AS.

Ada pun sebelumnya Jonan juga telah mencabut 32 regulasi pada minggu lalu, sehingga total peraturan yang dicabut hingga saat ini ada 52 regulasi.

Jonan memaparkan regulasi yang dicabut antara lain menyangkut berbagai peraturan, seperti peraturan menteri, keputusan menteri, petunjuk pelaksanaan (juklak), aturan perizinan dan peraturan kerja, baik di Direktorat Jenderal ESDM, maupun di SKK Migas.

Pemangkasan regulasi ini dilakukan bertahap. Kementerian ESDM juga akan melakukan peninjauan ulang untuk rencana pengurangan regulasi yang akan dilakukan pekan depan.

Dalam pencabutan dan penyederhanaan regulasi ini Jonan mengungkapkan, pihaknya berpegang pada tiga hal, yakni UUD 1945 Pasal 33, terkait keselamatan dan aspek "public governance".

"Memang kalau 200 peraturan yang dicabut sekalian mungkin bisa sampai tiga bulan. Ini jadi tiap minggu bisa 20, mungkin minggu depan ada 10, dua minggu lagi terus kita kurangi," papar Jonan.[]

Menteri ESDMIgnasius JonanInvestasi

 

 

Baca Juga