Minggu, 27 Mei 2018 -

 

 

Adian Napitupulu Minta Menhub Penuhi Janji Terkait Angkutan Daring

Ekonomi  -  Rabu, 14 Februari 2018, 18:58 WIB
Penulis. Ahmad Fiqi Purba

Anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu. (Istimewa)

SOKSINEWS.COM, Anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu meminta Menteri Perhubungan memenuhi janjinya untuk menunda dan mengevaluasi Peraturan Menteri 108 terkait angkutan berbasis aplikasi.

"Sesuai pembicaraan Menteri Perhubungan dengan perwakilan organisasi 'driver online', sedianya penundaan tersebut akan disampaikan oleh Menteri Perhubungan hari Selasa kemarin, tapi sampai siang ini apa yang dijanjikan tidak dilakukan," ujar Adian Napitupulu dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (14/2).

Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan, pada Selasa 13 Februari 2018, dirinya telah mempertemukan perwakilan organisasi yang terkait dengan driver online dengan Menteri Perhubungan.

Dalam pembicaraan tersebut perwakilan organisasi terkait driver online menyampaikan penolakan terhadap Peraturan Menhub 108 tahun 2017.

Penolakan tersebut antara lain terhadap kewajiban untuk mengurus izin angkutan sewa khusus. Adian mengatakan, menurut perwakilan organisasi driver online, Permen 108 melahirkan setumpuk kewajiban baru bagi para driver online.

Dengan Permen 108 mereka tidak bisa lagi mendaftar langsung secara perorangan ke perusahaan jasa aplikasi seperti Go Car, Grab, dan Uber, karena menurut Permen 108 yang bisa bermitra bukanlah perorangan tapi badan hukum yang berbentuk koperasi ataupun badan usaha bentuk lainnya.

Artinya, berdasarkan Permen 108 tersebut maka pilihan para driver online adalah membuat badan hukum secara bersama-sama agar syarat minimal lima mobil terpenuhi atau bergabung dengan badan hukum yang sudah memiliki izin angkutan sewa khusus atau berhenti menjadi driver online.

Dengan demikian hak para individu driver online untuk bermitra langsung dengan perusahaan aplikator menjadi hilang, karena hak tersebut kemudian diambil alih oleh badan hukum.

Adian mengatakan bahwa Permen 108 ini bisa menjadi embrio lahirnya badan hukum yang berikut hari berpotensi menjadi serupa perusahaan outsourcing yang mengambil selisih keuntungan dengan melakukan rekrutmen dan menyalurkan tenaga kerja.

"Kalau menggunakan ilustrasi Petani maka badan hukum ini bisa berkecenderungan menyerupai Badan yang mengatur tata niaga cengkih dan jeruk ala Orde Baru," ujar dia, seperti dilansir dari kantor berita Antara.

Dengan pola yang berpotensi mengarah pada bentuk "Outsourcing" atau "Tata Niaga" driver online, kata dia, maka bisa dipastikan bahwa pendapatan para driver online akan berkurang drastis karena dipotong oleh perusahaan berbadan hukum pemegang izin angkutan.

Perwakilan organisasi driver online juga menyampaikan bahwa sesungguhnya objek dari izin angkutan sewa tersebut seharusnya bukan para individu driver online melainkan perusahaan jasa aplikasi.

Sejauh ini perusahaan jasa aplikasi pada faktanya telah melakukan kegiatan kegiatan yang sesungguhnya juga dilakukan oleh perusahaan jasa angkutan seperti melakukan rekrutmen kendaraan beserta sopirnya, menyeleksi kelayakan sopir, memberlakukan standar pelayanan dan keselamatan, menentukan tarif rupiah per kilometer, memutuskan hubungan kerja, menentukan besaran bonus dan sanksi, menetapkan batas standar kendaraan dan hal-hal lainnya yang umumnya juga dilakukan oleh perusahaan angkutan konvensional.

Adian mengatakan Indonesia hingga hari ini menjadi satu satunya negara yang menerapkan aturan mewajibkan para driver online untuk membuat atau bergabung dengan badan hukum agar bisa menjadi mitra dari penyedia jasa aplikasi tanpa mewajibkan perusahaan aplikasi menjadi perusahaan jasa transportasi.

Lebih jauh, Adian mengungkapkan dalam pembicaraan tersebut akhirnya disepakati beberapa hal di antaranya adalah kesepakatan Menteri Perhubungan untuk menunda diberlakukannya Permen 108 tersebut dalam beberapa bulan untuk melakukan evaluasi dan merevisi pasal-pasal yang merugikan para driver online, setelah melakukan pertemuan dengan beberapa kementerian terkait seperti Kemkominfo, Kementerian Tenaga Kerja termasuk Kapolri.

Namun kesepakatan terkait penundaan itu hingga saat ini belum diutarakan Menteri Perhubungan kepada publik. Adian berharap Menhub dapat segera memenuhi janji yang disampaikan dalam pertemuannya dengan organisasi driver online.[]
 

DPRAdian Napitupulu MenhubAngkutan Daring

 

 

Baca Juga