Jumat, 20 Juli 2018 -

 

 

Menteri Susi Imbau Budidaya Ikan Dikelola Secara Berkelanjutan

Ekonomi  -  Rabu, 28 Februari 2018, 15:10 WIB
Penulis. Ahmad Fiqi Purba

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. (Istimewa)

SOKSINEWS.COM, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengimbau pihak terkait untuk melaksanaan mekanisme perikanan budi daya di Tanah Air harus dilakukan secara berkelanjutan untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan nusantara.

"Budi daya harus berkelanjutan dan mandiri," kata Susi di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (28/2).

Menurut Susi, kemandirian yang dimaksud antara lain dalam membuat pakan sendiri sehingga biaya pakan tidak perlu mencapai 80 persen beban produksi.

Selain itu, ujar dia, dengan adanya kasus kematian ribuan ikan di sejumlah daerah semakin menekankan pentingnya pengelolaan budi daya berkelanjutan.

Susi menyatakan, dirinya sejak lama telah memberikan peringatan terkait bahayanya membuat keramba jaring apung secara berlebihan di waduk atau danau karena dapat berpotensi mengeruhkan kawasan perairan sehingga oksigen juga tidak terurai dalam air.

Akibat dari hal tersebut adalah matinya ikan karena keracunan atau kekurangan oksigen, yang ujungnya membuat produksi perikanan menjadi gagal, bahkan pengusaha yang meminjam dari perbankan untuk modal juga bisa mengalami kredit macet.

KKP telah mengingatkan para pembudi daya perikanan agar dapat terus memahami dan melaksanakan sepenuhnya berbagai praktik yang terdapat dalam Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).

"Kematian ikan dapat diakibatkan kekurangan oksigen atau gas beracun, karena rendahnya pemahaman pembudidaya," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tri Hariyanto, saat membuka acara Pertemuan Pencegahan dan Penanganan Kematian Ikan di KKP, Jakarta, Selasa (27/2).

Menurut Sekretaris Dirjen Tri Hariyanto, masih belum pahamnya sebagian pembudi daya bisa berdampak kepada pasokan ikan yang dibutuhkan oleh industri perikanan.

Ia mencontohkan keramba jaring apung yang dinilai merupakan sumber pencemaran lingkungan sehingga sejumlah pemda telah mengatur larangan keramba jaring apung setelah melakukan berbagai kajian.

Tri mengemukakan bahwa perikanan budi daya di beragam daerah harus mengedepankan proses budi daya yang ramah lingkungan.

"Peningkatan pemahaman terhadap cara budidaya yang baik menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan secara konsisten," paparnya, seperti dilansir dari kantor berita Antara.

Untuk itu, dia juga menekankan pentingnya proses perizinan seperti terkait izin lokasi dan izin lingkungan ketika mau melakukan budi daya.

Sebelumnya, Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto memaparkan, karakteristik usaha budi daya di Indonesia hampir 80 persen merupakan skala kecil menengah sehingga menjadi nilai tersendiri bagi kekuatan struktur ekonomi Indonesia karena lebih banyak mendorong pemberdayaan masyarakat.

BPS mencatat pada tahun 2017 nilai ekspor perikanan budidaya mencapai 207,8 juta dolas AS naik 20,37 persen dibanding tahun 2016 yang mencapai 176,6 juta dolar AS. Kinerja ekspor menjadi salah satu komponen yang diharapkan dongkrak nilai PDB Indonesia.[]

Menteri Kelautan dan PerikananSusi Pudjiastuti

 

 

Baca Juga