Rabu, 13 November 2019

 

 

Nasional Hukum

Yusril: Kasus Syafruddin Temenggung Error in Pesona

Ahmad Fiqi Purba
Rabu, 18 April 2018 14:43 WIB

 Yusril: Kasus Syafruddin Temenggung Error in Pesona
Yusril Ihza Mahendra. ANTARAFOTO

SOKSINEWS.COM, Yusril Ihza Mahendra, kuasa hukum Syafruddin Arsyad Temenggung menyatakan bahwa terjadi "error in persona" terkait kasus yang menjerat kliennya itu dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Jadi, tuntutan terhadap Syafruddin ini "eror in persona" jadi salah orang sebenarnya karena ini sangat penting diketahui oleh masyarakat ya yang seharusnya dibawa ke pemeriksaan, tahanan dan ke penuntutan bukan beliau bukan Pak Syafruddin Temenggung ini," kata Yusril di gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/4).

Namun, Yusril tidak mau membeberkan siapa yang seharusnya ditetapkan sebagai tersangka.

"Kan tuduhannya Pak Syafruddin ini mengapa menerbitkan SKL kepada Sjamsul dan karena itu beliau diperiksa kemudian ditahan dan kemudian akan dibawa ke Pengadilan padahal kasusnya tidak seperti itu. Beliau telah menjalankan segala tanggung jawabnya sesuai dengan keputusan dari KKSK dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada waktu itu," tuturnya.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham atau pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada 2004.

"Persoalan Pak Sjamsul Nursalim dengan kasusnya sekarang ini diperiksa sebenarnya dua hal yang sama sekali berbeda jadi kalau Pak Sjamsul Nursalim itu sebagai "stakeholder" dari BDNI itu sudah melakukan segala kewajibannya untuk melunasi hutang-hutangnya," tuturnya.

Persoalan kedua, Yusril menyatakan KPK teleh keliru menafsirkan bahwa utang petambak plasma PT Disapena Citra Darmaja dijamin oleh mantan pemegang saham Bank BDNI atau Sjamsul Nursalim dalam hal ini.

"Jadi, sebagai petani plasma yang dijamin oleh PT Dipasena dan yang mana itu ada satu perjanjian penjaminan antara PT Dipasena dengan para petani tambak dan BDNI. Jadi, kalau misalnya petani tidak dapat membayar utang-utangnya kepada BDNI maka yang membayar adalah. PT Dipasena sebagai penjamin bukan Sjamsul Nursalim sebagai "stakeholder" dari BDNI," ujarnya.

Untuk diketahui, KPK pada Rabu resmi melimpahkan proses penyidikan ke tahap penuntutan terhadap Syafruddin.

"Jadi mungkin KPK salah memahami persoalan ini. Itu yang akan kami kemukakan di Persidangan dengan menunjukkan fakta-faka, bukti-bukti dan juga akan memanggil para ahli sehingga kasus ini terungkap dengan jelas dengan benar dan tidak terjadi kesalahpahaman sehingga Pak Syafruddin ini dituntut ke Pengadilan," kata Yusril.[]

Berita Lainnya

Menlu Retno Marsudi Pastikan Habib Rizieq Masih Pegang Paspor WNI

SOKSINEWS.COM, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi memastikan Habib Rizieq Shihab masih memegang . . .

Nasional Selasa, 12 November 2019

Bulog Miliki Beras Fortifikasi Atasi Masalah Stunting

SOKSINEWS.COM, Perum Bulog Divisi Regional Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan bahwa saat ini perusahaan itu sudah menyediakan . . .

Nasional Selasa, 12 November 2019

KPK Hormati Putusan Hakim Tolak Praperadilan Imam Nahrawi

SOKSINEWS.COM, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati putusan Hakim Tunggal Elfian yang menolak seluruh permohonan . . .

Nasional Selasa, 12 November 2019

Menteri PANRB Tunggu "Feedback" K/L Terkait Kajian Pemangkasan Eselon

SOKSINEWS.COM, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menunggu hasil kajian dari . . .

Nasional Selasa, 12 November 2019

Polisi Tangkap Seorang Pria Tipu Gadis Muda

SOKSINEWS.COM, Petugas kepolisian di Mapolsek Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, menangkap Kasmin (39), warga . . .

Nasional Selasa, 12 November 2019