Senin, 20 Agustus 2018 -

 

 

Praperadilan 4 Tersangka Suap Anggota DPRD Sumut Ditolak

Nasional  -  Rabu, 01 Agustus 2018, 14:42 WIB
Penulis. Ahmad Fiqi Purba

Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Asep Rahmat Suwandha (kanan) dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah (kiri) berbicara dalam diskusi di gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/7). Diskusi tersebut membahas mengenai koordinasi supervisi pencegahan korupsi di Ace

SOKSINEWS.COM, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan bahwa permohonan praperadilan yang diajukan empat tersangka anggota DPRD Sumatera Utara ditolak oleh Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Medan, Rabu (1/8).

Sebelumnya, KPK telah menetapkan empat tersangka itu terkait kasus suap kepada DPRD Sumatera Utara (Sumut) periode 2009-2014 dan 2014-2019.

"Permohonan yang diajukan empat tersangka anggota DPRD Sumut telah dinyatakan tidak diterima oleh Hakim praperadilan hari ini. Dalam putusan sela yan dibacakan tadi pagi, Hakim mengabulkan eksepsi KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (1/8).

Sebelumnya dalam dokumen jawaban dan duplik, KPK menyampaikan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang menyidangkan praperadilan ini karena sesuai kompetensi relatif keberadaan KPK, seharusnya persidangan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"KPK menyampaikan terima kasih, penyidikan terhadap 38 anggota DPRD Sumut termasuk empat pemohon praperadilan ini akan terus dilakukan. Kami ingatkan agar jika tersangka dipanggil dapat memenuhi panggilan penyidik dan hadir di kantor KPK," ucap Febri.

Untuk diketahui, persidangan dilakukan di Ruang Kartika Pengadilan Negeri Medan dengan Hakim tunggal Erintua Damanik dan Panitera Pengganti Eridawati.

Para pemohon praperadilan adalah empat tersangka yg sedang diproses di tingkat penyidikan oleh KPK, yaitu Washington Pane (WP), M Faisal (MFL), Syafrida Fitrie (SFE), dan Arifin Nainggolan (ANN).

Febri menyatakan alasan praperadilan oleh pemohon bahwa tersangka Washington tidak menerima uang dari eks Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho karena dirinya tidak pernah menandatangani kwitansi atau slip atau bukti transfer sebagai tanda terima uang.

"Alasan yg sama juga disampaikan oleh tersangka ANN dan MFL. Sedangkan tersangka SFE beralasan tidak mengetahui tentang "dana ketok palu"," ungkap Febri.

Sedangkan alasan yuridis oleh pemohon, lanjut Febri, bahwa penetapan tersangka harusnya dilakukan setelah proses penyidikan dilakukan terlebih dahulu.

KPK juga mengingatkan bahwa proses hukum terhadap 38 tersangka saat ini termasuk empat orang pemohon praperadilan itu merupakan proses lanjutan.

"Sebelumnya, 12 unsur pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi di DPRD Provinsi Sumut telah dijatuhi vonis bersalah di Pengadilan Tipikor sehingga, kami berharap proses dan hasil akhir putusan praperadilan ini dapat memperkuat penanganan perkara yang dilakukan KPK," ujar Febri.

Sebelumnya, KPK pada 3 April 2018 telah mengumumkan 38 anggota DPRD Provinsi Sumut sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019.

38 anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019 tersebut diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Puji Nugroho.

Pertama, terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Kedua, persetujuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Ketiga terkait pengesahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Terakhir, terkait penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada 2015.

KPK mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa 38 tersangka itu diduga menerima "fee" masing-masing antara Rp300 sampai Rp350 juta dari Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut.

Atas perbuatannya, 38 tersangka tersebut disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 dan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Ke-38 orang tersangka itu adalah Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis, M Yusuf Siregar, Muhammad Faisal, DTM Abdul Hasan Maturidi, Biller Pasaribu, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie, Rahmianna Delima Pulungan.

Selanjutnya Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, Analisman Zalukhu, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser Verawati Munthe, Dermawan Sembiring, Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan Sarumaha, Washington Pane, John Hugo Silalahi, Ferry Suando Tanuray Kaban, Tunggul Siagian.

Kemudian Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Tiaisah Ritonga, Helmiati, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah dan Tahan Manahan Panggabean.[]

KPKDPRD SumutPraperadilan

 

 

Baca Juga