Jumat, 15 November 2019

 

 

Ekonomi

Menkeu Perkuat Insentif Perpajakan Untuk Tarik Investor

Ahmad Fiqi Purba
Kamis, 18 Oktober 2018 16:30 WIB

Menkeu Perkuat Insentif Perpajakan Untuk Tarik Investor
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sambutan saat pembukaan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2018 di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Kamis (20/9). Rapat kerja nasional itu mengusung tema "Pengelolaan Keuangan Negara yang S

SOKSINEWS.COM, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan memperkuat insentif perpajakan guna pendalaman pasar keuangan serta mendorong minat investasi masuk ke Indonesia.

"Kita menerapkan instrumen perpajakan dalam negeri kepada industri keuangan dan investasi agar tidak hanya menciptakan 'level of playing field' tapi juga pendalaman pasar untuk menaruh dana ke sini," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (18/10).

Sri Mulyani mengatakan instrumen perpajakan ini bisa menciptakan keadilan dan ketahanan ekonomi agar investasi maupun risiko yang ditimbulkan bisa memenuhi minat investor yang ingin berinvestasi tidak hanya di pasar finansial namun juga investasi di bidang lainnya.

Beberapa insentif yang sedang maupun akan dirumuskan oleh pemerintah antara lain insentif untuk mendorong pembiayaan investasi berbasis ekuitas serta penghapusan pajak untuk PPh pasal 22 atau PPnBM di sektor properti yang dapat memberikan dampak positif berupa penciptaan lapangan kerja.

"Insentif lainnya yang termasuk dalam 'pipeline' adalah pengurangan beban PPN untuk mendorong ekspor jasa," kata Sri Mulyani.

Insentif perpajakan lain terkait instrumen derivatif, yaitu pemberian bunga untuk reksadana sebesar lima persen atau sama seperti Dana Investasi Real Estate (DIRE), Dana Investasi Infrastruktur (Dinfra) dan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT).

Penurunan bunga obligasi ini diharapkan bisa menambah jumlah dana pihak ketiga di perbankan dan investasi dari dalam maupun luar negeri di pasar keuangan.

Pemerintah juga membuka kemungkinan untuk kembali merevisi PMK 35/PMK.010/2018 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan atau "tax holiday" guna mengundang investasi masuk dari sektor unggulan.

Salah satu usulan revisi PMK tersebut adalah menurunkan nilai minimal investasi dibawah batas saat ini sebesar Rp500 miliar.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara mengatakan pemberian "tax holiday" telah mengundang minat investor, terutama setelah PMK 35/2018 memperluas bidang cakupan usaha penerima insentif serta menurunkan nilai minimal investasi.

"Telah terjadi proses simplifikasi prosedur yang luar biasa, tidak ada pertimbangan seperti dulu. Sekarang asalkan sudah mempunyai kode baku lapangan usaha, dunia usaha bisa mendapatkan kepastian mengenai insentif ini," ujarnya.

Ia juga mengakui kemungkinan adanya revisi peraturan "tax holiday" untuk mendorong kegiatan investasi, meski perubahan peraturan ini harus didiskusikan terlebih dahulu dengan Kemenko Perekonomian, BKPM maupun Kementerian Perindustrian.[]

Berita Lainnya

Dubes Jepang Temui Luhut Bahas Kerja Sama Peningkatan Ekspor

SOKSINEWS.COM, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii menemui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut . . .

Ekonomi Jumat, 15 November 2019

Pertamina Pastikan Layanan Solar Tersedia

SOKSINEWS.COM, PT Pertamina (Persero) memastikan ketersediaan solar subsidi baik di terminal BBM maupun di SPBU mencukupi untuk . . .

Ekonomi Jumat, 15 November 2019

BKPM Berupaya Keras Pulihkan Kepercayaan Investor Jepang

SOKSINEWS.COM, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berupaya keras memulihkan kepercayaan dari investor Jepang agar dapat semakin . . .

Ekonomi Jumat, 15 November 2019

UMK Mataram Ditetapkan RP2.184.485

SOKSINEWS.COM, Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, telah menetapkan upah minimum kota (UMK) tahun 2020 sebesar . . .

Ekonomi Kamis, 14 November 2019

Presiden Jokowi Minta DIPA 2020 Dibelanjakan Secepatnya

SOKSINEWS.COM, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada pimpinan kementerian, lembaga, dan daerah, agar secepatnya membelanjakan . . .

Ekonomi Kamis, 14 November 2019