Senin, 25 Maret 2019 -

 

 

Anies Baswedan Mengaku Tidak Takut Kehilangan PAD Karena Tertibkan Reklame

Nasional  -  Jumat, 19 Oktober 2018, 13:00 WIB
Penulis. Ahmad Fiqi Purba

Sejumlah orang berkumpul di depan papan reklame yang telah tersegel di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat (19/10/2018). Pemprov DKI Jakarta melakukan penertiban terhadap 16 reklame di jalan protokol Ibu Kota yang melanggar peraturan. ANTARA

SOKSINEWS.COM, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyd Baswedan mengaku tidak takut kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena telah menertibkan reklame untuk mewujudkan Kota Jakarta aman, tertib, nyaman dan indah.

"Apakah DKI tidak khawatir akan kekurangan PAD? Insya Allah, DKI akan punya sumber-sumber PAD yang taat pada hukum dan taat dengan ketentuan," kata Anies saat memimpin Apel Penertiban Terpadu Penyelenggaraan Reklame di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (19/10).

Anies mengaku pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi Jakarta. Tahun 2017, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak reklame berjumlah Rp964 Miliar yang menyumbang sekitar tiga persen total PAD.

"Walaupun pajak reklame turut menyumbang PAD, Pemprov DKI Jakarta tak hanya mengejar pendapatan, melainkan juga mempertimbangkan aspek-aspek lain dalam mengelola Jakarta, yaitu aspek penegakan hukum, tata kota, dan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme," kata Anies menegaskan.

Mantan menteri Pendidikan itu mengatakan, operasi penertiban reklame itu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame dan Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame.

"Reklame-reklame yang ditertibkan adalah yang melanggar izin sebagaimana ditentukan dalam aturan perundang-undangan tersebut," katanya.

Selain satu titik reklame yang ditertibkan Jumat pagi, Pemprov DKI Jakarta juga akan melakukan penertiban terhadap 59 titik reklame di seluruh wilayah Jakarta sehingga, total tercatat 60 titik reklame yang ditertibkan.

Sebelum ditertibkan, pemilik papan reklame telah diberi peringatan untuk membongkarnya karena melanggar izin. Setelah diberi surat peringatan (SP1 sampai dengan SP3) pada pemilik dan tidak ada tindak lanjut yakni membongkar sendiri bangunan miliknya, maka Pemprov DKI Jakarta pun menertibkan dengan memasang stiker/spanduk penanda peringatan untuk selanjutnya dibongkar.

Pemprov DKI Jakarta akan memberikan sanksi tegas kepada pelanggar yang tetap tidak mengindahkan aturan setelah diberi peringatan. Jika peringatan tersebut tidak segera ditindaklanjuti pemilik bangunan reklame tidak akan diberi izin reklame untuk memasang reklame di seluruh wilayah Jakarta dalam jangka waktu yang ditentukan Pemprov DKI Jakarta.

"Diharapkan, dengan adanya aturan baru ini, maka para pengusaha reklame akan lebih tertib dan menaati aturan. Pemprov DKI Jakarta menilai perlunya melakukan penertiban reklame ini secara tegas untuk memastikan Jakarta sebagai kota yang aman, tertib, nyaman dan indah, serta Pemprov DKI Jakarta juga ingin meningkatkan optimalisasi penerimaan daerah dengan cara yang baik, sesuai dengan prinsip tata kelola penerimaan yang bersih dan tertib aturan," pungkas Anies.[]

Anies BaswedanReklamePADPemprov DKI Jakarta

 

 

Baca Juga