Minggu, 16 Juni 2019 -

 

 

JK: Tugas Kementan Hanya Tanam Padi

Nasional  -  Selasa, 23 Oktober 2018, 15:19 WIB
Penulis. Ahmad Fiqi Purba

Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam sidang tahun tahunan Islamic Chamber of Commerce Industry and Agriculture (ICCIA) di Ritz Carlton Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (23/10/2018). Foto: Satwapres.id

SOKSINEWS.COM, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Kementerian Pertanian tetap dilibatkan dalam penghitungan proyeksi produksi beras, yaitu fokus menanam benih padi di luas sawah yang telah dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga terkait.

"Tugas Kementan menanam padi di sawah yang sudah dihitung. Selama ini, karena (Kementan) hitungnya terlalu tinggi, maka hitungnya 83 (juta ton produksi gabah kering giling). Ya berarti 20 juta ton gabah kemana? Kan jelas di situ perdebatannya," kata Wapres Jusuf Kalla kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (23/10).

Sebelumnya, Kementan memperkirakan produksi gabah kering giling secara nasional di tahun 2018 mencapai sekitar 80 juta ton. Data proyeksi produksi beras nasional tersebut didasarkan pada penghitungan luas lahan yang dilakukan oleh Kementan sendiri.

Namun, setelah Wapres menginstruksikan BPS mencari metode penghitungan luas lahan dengan benar dan secara akademis, ditemukan bahwa sebenarnya proyeksi produksi gabah kering giling tahun 2018 sebanyak 56,54 juta ton.

Penghitungan luas lahan panen gabah kering giling oleh Kementan selalu naik setiap tahunnya, sementara menurut Wapres Kalla, luas sawah pasti berkurang karena ada pembangunan di daerah.

"Itu (luas sawah) berkurang terus, (tapi) tidak dikurangi di penghitungan, karena itu makanya naik terus beras itu, padahal sebenarnya tidak. Tapi konsumsi (beras) juga menurun, jangan lupa," tegasnya.

Pemerintah akhirnya sepakat menyempurnakan metode penghitungan produksi beras dengan menggunakan data pengawasan satelit untuk memperkirakan luas lahan sawah.

Tahap pertama, penyempurnaan metode penghitungan produksi beras dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan Kementerian ATR, Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) untuk menghitung luas bahan baku sawah nasional.

Tahap kedua, BPS dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) berperan melakukan penghitungan luas panen. Tahap ketiga, BPS kemudian melakukan penghitungan produksi gabah kering per hektare. Tahap terakhir, dilakukan penghitungan konversi gabah kering menjadi beras oleh BPS.

Wapres mengatakan kekeliruan penghitungan data proyeksi produksi beras nasional selama ini terjadi sejak 20 tahun terakhir.

"Selama ini, sejak tahun 1997, terjadi suatu angka yang sesuai dengan lapangan. Angka produksi beras sejak 1997 sampai dengan sekarang itu terjadi produksi yang bertambah terus, padahal di lain pihak sawah berkurang 1,5 persen per tahun, dan penduduk bertambah," ujar Wapres.[]

Wakil Presiden Jusuf KallaKementan

 

 

Baca Juga