Selasa, 18 Juni 2019 -

 

 

Banggar DPR RI Yakin Kemenkeu Tidak Hentikan Simplikasi Tarif Cukai Rokok

Ekonomi  -  Kamis, 01 November 2018, 14:27 WIB
Penulis. Ahmad Fiqi Purba

Ketua Banggar DPR Aziz Syamsuddin (kedua kanan) berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri), Gubernur BI Perry Warjiyo (kedua kiri) dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kanan) sebelum rapat kerja dengan banggar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/10). Rapat itu membahas penetapan postur sementara RUU APBN 2019. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/nz/18

SOKSINEWS.COM, Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Aziz Syamsuddin menyakini Kementerian Keuangan tidak akan menghentikan kebijakan penyederhanaan layer (simplifikasi) tarif cukai rokok.

"Tidak ada penggantian PMK 146/2017. Kebijakan PMK 146/2017 sudah dikaji oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani guna melakukan pemerataan dan efisiensi dari sistem cukai," kata Aziz dalam keterangan yang diterima, Kamis (1/11).

Kebijakan simplifikasi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146/2017 Tentang Tarif Cukai Tembakau ini nantinya akan menyederhanakan tarif cukai secara bertahap sampai 2021 mendatang hingga menjadi lima lapisan.

Untuk tahun 2018 ini, jumlah lapisannya menjadi 10 layer, berkurang dari tahun 2017 lalu yang mencapai 12 layer.

Anggota Komisi Keuangan DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Indah Kurnia menambahkan kebijakan simplifikasi yang dibuat Kementerian Keuangan bertujuan untuk memperbaiki industri hasil tembakau.

Selama ini, katanya, banyak ditemukan kecurangan yang dilakukan pabrikan rokok dalam membayar tarif cukai.

"Kebijakan ini menutup celah penghindaran pajak dari pabrikan besar asing dunia yang saat ini masih membayar cukai rendah dalam sistem cukai rokok yang berlaku saat ini," katanya.

Salah satu isi dari PMK 146 adalah mempertahankan batas produksi untuk sigaret kretek tangan (SKT) yang ditetapkan sebanyak 2 miliar batang per tahun untuk Gol 2 dan juga penggabungan batas produksi untuk segmen sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM).

Anggota Komisi Keuangan DPR dari Fraksi Partai Nasdem Donny Imam Priambodo meminta pemerintah tetap konsisten.

"Kalau ada revisi, harus jelas latar belakangnya dan kajiannya. Mengapa kebijakan yang sudah dikaji dan dikeluarkan dengan tujuan melindungi pabrikan kecil, lalu diubah? Jangan sampai pemerintah salah sasaran," katanya.[]
 

Badan AnggaranDPR RIAziz SyamsuddinKemenkeuCukai Rokok

 

 

Baca Juga