Selasa, 21 Mei 2019 -

 

 

KPK Panggil Tiga Pejabat Pemkot Pasuruan Terkait Kasus Suap Pengadaan Barang Anggaran 2018

Nasional  -  Selasa, 06 November 2018, 12:06 WIB
Penulis. Ahmad Fiqi Purba

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan) didampinggi juru bicara KPK Febri Diansyah (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus di Kabupaten Malang di gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/10). KPK menetapkan tiga tersangka Bupati Malang Rendra Kresna, Swasta Ali Murtopo dan Eryk Armando Talla terkait dugaan suap proyek di sejumlah Dinas di Kabupaten Malang pada tahun anggaran 2011. ANTARA FOTO/Reno Esnir/pd/18.

SOKSINEWS.COM, Komisi Pemberantasan (KPK) memanggil empat saksi dalam penyidikan kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Pasuruan Tahun Anggaran 2018.

Empat saksi itu dijadwalkan diperiksa untuk tersangka staf Kelurahan Purutrejo Wahyu Ti Hardianto (WTH). Dari empat saksi yang dipanggil itu tiga di antaranya merupakan pejabat Pemerintah Kota Pasuruan.

"Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan empat saksi untuk tersangka WYH terkait suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Pasuruan Tahun Anggaran 2018," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (6/11).

Empat saksi itu adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Bambang Pramono, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan (LHKP) Kota Pasuruan P Rudyanto, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kota Pasuruan Ermita, dan PNS pada RSUD Kota Pasuruan M Rizal.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK sedang mendalami soal pengaturan pemenangan proyek di lingkungan Pemkot Pasuruan.

KPK total telah menentapkan empat tersangka dalam kasus itu yakni Wali Kota Pasuran nonaktif Setiyono (SET), staf Ahli atau Plh Kadis PU Kota Pasuruan Dwi Fitri Nurcahyo (DFN), staf Kelurahan Purutrejo Wahyu Ti Hardianto (WTH), dan swasta atau perwakilan CV Mahadir Muhammad Baqir (MB).

Setiyono diduga menerima 10 persen "fee" dari nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp2,297 miliar ditambah 1 persen untuk kelompok kerja (pokja) terkait proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) pada Dinas Koperasi dan Usaha Miro di Pemkot Pasuruan dengan sumber dana APBD Tahun Anggaran 2018.

Pemberian "fee" itu dilakukan secara bertahap yaitu pertama pada 24 Agustus 2018 M 2018, Muhammad Baqir mentransfer kepada Wahyu Tri Harianto sebesar Rp20 juta atau 1 persen untuk pokja sebagai tanda jadi. Pada 4 September 2018, CV Mahadir ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak Rp2,21 miliar.

Kedua, pada 7 September 2018, setelah ditetapkan sebagai pemenang, Muhammad Baqir melakukan setor tunai kepada Wali Kota Pasuruan Setiyono melalui pihak perantaranya sebesar 5 persen atau sekitar Rp115 juta. Sisa komitmen 5 persen lainnya akan diberikan setelah uang muka termin pertama proyek cair.

Sebagai pihak penerima Setiyono, Dwi Fitri Nurcahyo, dan Wahyu Tri Hardianto disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai tersangka pemberi suap, Muhammad Baqir disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[]

KPKFebri DiansyahPasuruanSuap

 

 

Baca Juga