Kamis, 15 November 2018 -

 

 

Pemkab Sampang Alokasikan Rp1 Miliar Benahi Kawasan Kumuh

Nasional  -  Rabu, 07 November 2018, 10:52 WIB
Penulis. Ahmad Fiqi Purba

Ilustrasi Kawasan Kumuh. ISTIMEWA

SOKSINEWS.COM, Pemerintah Kabupaten Sampang, Jawa Timur, mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 miliar untuk pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat pada kawasan kumuh yang tersebar di 12 desa/kelurahan di wilayahnya.

Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Sampang Candra Romadhoni di Sampang, Rabu (7/11), mengatakan, selain untuk pembangunan infrastruktur jalan dan perumahan rakyat, dana itu juga untuk pembangunan saluran air dan jalan rabat beton.

"Penetapan status kawasan kumuh ini, karena banyak rumah warga yang tidak layak huni, kondisi jalan rusak, saluran air jelek, tidak ada fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK)," ujar Candra.

Selain itu, ketersediaan air bersih juga minim, serta pembuangan air limbah yang tidak terkontrol.

Indikasi lainnya adalah tidak ada proteksi kebakaran, sehingga untuk bisa menghapus status kawasan kumuh di lokasi tersebut harus dilakukan perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana.

Menurut Candra, ke-12 desa/kelurahan yang masuk kawasan kumuh di Kabupaten Sampang, Madura, itu, meliputi Desa Dharma Camplong, Sejati, Taddan, dan Tambaan yang berada di Kecamatan Camplong.

Kemudian, Desa Ketapang Barat (Kecamatan Ketapang) dan Desa Pulau Mandangin (Kecamatan Sampang). Termasuk empat Desa di Kecamatan Sreseh, yaitu Desa Sreseh, Taman, Noreh, dan Labuhan.

Selain itu, ada dua Kelurahan di Kecamatan Kota yang juga masuk kawasan kumuh, yakni Kelurahan Banyuanyar dan Gunung Sekar.

Candra Romadhoni menambahkan, penetapan 10 desa dan dua kelurahan sebagai kawasan kumuh itu berdasarkan SK Bupati Sampang Nomor: 188.45/138/KEP/434.012/2017 tentang Pemetaan Kawasan atau Permukiman Kumuh.

"Saat ini, pembangunan infrastruktur pada kawasan kumuh di 10 desa dan dua kelurahan itu sudah berlangsung, bahkan sebagian pembangunannya sudah tuntas, sehingga diharapkan tahun 2019, Sampang sudah bebas dari kawasan kumuh," ujar Candra.

Pada kesempatan sebelumnya, anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sampang Shohebus Sulton menyatakan, pemkab harus mengawasi dengan ketat pembangunan infrastruktur di kawasan kumuh agar hasilnya bagus dan tidak terjadi penyimpangan.

"Terutama terkait ketersediaan air bersih dan pengelolaan sampah. Dinas terkait harus bersinergi menjalankan program terintegrasi," katanya.

Menurut Sulton, salah satu faktor yang menyebabkan Kabupaten Sampang masuk sebagai daerah tertinggal adalah masih adanya kawasan kumuh dan perilaku hidup tidak sehat dari masyarakat di kawasan itu.

"Tentunya di Sampang tingkat pendidikan masyarakat masih rendah dan angka kemiskinan serta pengangguran juga masih tinggi," tambahnya.[]
 

PemkabSampangJawa TimurKawasan Kumuh

 

 

Baca Juga