Selasa, 21 Januari 2020

 

 

Nasional Politik

Walhi: Partai Hijau Gagasan Untuk Perlindungan Lingkungan Hidup

Ahmad Fiqi Purba
Kamis, 18 Juli 2019 14:09 WIB

Walhi: Partai Hijau Gagasan Untuk Perlindungan Lingkungan Hidup
Diskusi publik pembangunan partai alternatif, yang di selenggarakan oleh WALHI Sulawesi Tengah, di Palu, Kamis. (ANTARA/Muhammad Hajiji)

SOKSINEWS.COM, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tengah menyatakan, politik dengan mendorong partai alternatif, yaitu Partai Hijau Indonesia, merupakan langkah dari gagasan dan upaya untuk pemaksimalan perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

"Penting hadirnya partai alternatif, Partai Hijau Indonesia untuk menjadikan politik lingkungan hidup sebagai agenda utama," ucap Direktur Eksekutif WALHI Sulteng, Haris Lapabira, di Palu, Kamis (18/7/2019).    

Pernyataan Lapabira berlatar diskusi publik pembangunan partai alternatif oleh WALHI Sulawesi Tengah, di Palu.

Dilansir dari Antara, Ia menguraikan, pertemuan konsultasi nasional lingkungan hidup (KNLH) yang dirangkaikan temu rakyat pada Desember 2017 lalu, WALHI akan ikut mengintervensi politik elektoral.

Namun, sebut dia, hal itu tidak cukup perlu ada partai politik sendiri yang dapat menghimpun dan mengkonsolidasikan aktivis lingkungan. Karena itu, pada 1999, kata dia, sejumlah aktivis lingkungan termasuk WALHI telah membentuk dan mendaftarkan Partai Hijau Indonesia untuk ikut kontestasi politik. Hanya saja konsolidasi di tataran aktivis lingkungan belum masif.

"Biaya pemilu yang begitu mahal, membuat Partai Hijau Indonesia gagal untuk ikut dalam kontestasi politik," sebutnya.

Dalam perjalanannya, Partai Hijau Indonesia yang di gagas aktivis lingkungan sebagai partai alternatif kembali dibahas pada 2012 di Bandung. Namun kembali gagal, karena pembangunan partai alternatif ini belum di respon serius oleh banyak pihak termasuk aktivis lingkungan hidup.

Gerakan membangun partai alternatif, Partai Hijau Indonesia, juga berasal dari inisiatif rakyat dalam mengelola kekayaan alamnya, dengan mengedepankan pengetahuan dan kearifan setempat yang ada, namun tidak diakui negara.

Parahnya lagi, berbagai pengetahuan dan kearifan lokal tersebut turut di hancurkan melalui mesin-mesin modernisme. "Hal ini pada gilirannya telah mengancam kelangsungan sumber-sumber kehidupan rakyat, yang mengakibatkan bencana ekologis," ujar dia.

Ia menambahkan, dalam kerangka itu kemudian WALHI kembali mendorong agar kembali membangun kekuatan politik lingkungan hidup.[]

Berita Lainnya

Omnibus Law Keamanan Laut, Mahfud MD: Bertambah Jadi 24 UU

SOKSINEWS.COM, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan hasil pemetaan regulasi yang harus . . .

Nasional Selasa, 07 Januari 2020

Korban Kejahatan Seksual Pejabat Buton Utara Dapat Bantuan Psikolog

SOKSINEWS.COM, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi . . .

Nasional Selasa, 07 Januari 2020

Menko Polhukam Gelar Rapat Soal Pengamanan Laut

SOKSINEWS.COM, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menggelar rapat khusus terkait pengamanan wilayah . . .

Nasional Selasa, 07 Januari 2020

PPP Dukung Pansus Jiwasraya

SOKSINEWS.COM, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) H. Arsul Sani yang juga Wakil Ketua MPR mengatakan partainya . . .

Nasional Selasa, 07 Januari 2020

Polri: Ada 56 Pertanyaan Diajukan Penyidik Pada Novel

SOKSINEWS.COM, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan penyidik Komisi Pemberantasan . . .

Nasional Selasa, 07 Januari 2020