Kamis, 14 November 2019

 

 

Nasional Politik

DPP Nilai Airlangga Langgar Sejumlah Aturan Partai

Kaslan
Jumat, 19 Juli 2019 09:42 WIB

DPP Nilai Airlangga Langgar Sejumlah Aturan Partai
Partai Golkar.

SOKSINEWS.COM, DPP Partai Golkar menilai banyak perubahan struktur kepengurusan di tubuh Partai Golkar yang tidak mengikuti mekanisme Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar. Sejumlah pimpinan Partai Golkar telah menjadi korban Plt dengan alasan yang terkesan dibuat-buat.

“Jadi roda organisasi yang digerakan oleh aturan-aturan yang ada tidak jalan. Tidak enak jika disebut, sangat otoriter dengan memaksakan kehendak,” kata Ketua Bidang Kemaritiman DPP Partai Golkar Junaidi Elvis, sebagaimana dikutip dari Lintasparlemen.com, Jum'at (19/7/2019).

Elvis juga mengatakan bahwa ia mendengar DPP Partai Golkar akan melakukan pergantian kepengurusan jelang Munas. Para pengurus yang dinilai tidak mendukung Airlangga dalam Munas mendatang akan dicopot dan diganti.

“Kalau benar pada rapat pleno DPP nanti ada reshuffle kepengurusan dengan alasan mengada-ada, jelas akan kita tolak. Roda Partai harus dijalankan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Bukan atas pemaksaan kehendak pribadi,” tegas Elvis.

lebih lanjut Elvis menerangkan, Airlangga juga punya masalah saat menentukan daftar Caleg untuk pemilu 2019 lalu. Di mana seharusnya penetapapan Caleg harus disetujui dan disahkan dalam rapat pleno DPP Partai Golkar.

“Tapi kan tidak. Belum lagi, rapat internal tidak dilaksanakan sesuai tata kerja organisasi. Rapat pleno seharusnya dilakukan minimal 1 kali dalam dua bulan, rapat harian dilakukan minimal 1 kali dalam sebulan dan Rapimnas dilakukan minimal 1 kali dalam setahun juga tidak dilakukan, Kan aneh”, tandas Elvis.

Pelanggaran selanjutnya yang disampaikan para fungsionaris, terkait mekanisme pelaksanaan tugas (Plt). Menurut Elvis, apa yang telah ditempuh oleh Airlangga lebih mempertimbangkan sisi politis dibandingkan untuk membesarkan partai dengan menggerakan roda organisasi.

“Plt ini di era Pak Airlangga jalan terus, padahal batas waktu sudah melewati. Masa tugas Plt DPD bertentangan dengan peraturan organisasi. Seharusnya, Plt ketua wajib melaksanakan musyawarah luar biasa dalam waktu dua bulan sejak ditetapkan sebagai Plt. Nyatanya, sejumlah Plt DPD Provinsi memiliki masa tugas tanpa batas waktu,” pungkas Elvis.()

Berita Lainnya

Wakil Wali Kota Kupang Dorong Dharma Wanita Lebih Kreatif

SOKSINEWS.COM, Wakil Wali Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Hermanus Man mendorong para anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) . . .

Nasional Kamis, 14 November 2019

Polres Buleleng Tingkatkan Pemeriksaan Tamu Mako Pasca-Bom Medan

SOKSINEWS.COM, Jajaran Polres Buleleng meningkatkan pemeriksaan tamu yang mendatangi markas komando kepolisian pascaledakan bom . . .

Nasional Kamis, 14 November 2019

Kemenag Lebak Tingkatkan Kompetensi Kepala Sekolah Melalui Bintek

SOKSINEWS.COM, Kementerian Agama Kabupaten Lebak, Banten, meningkatkan kompetensi kepala sekolah melalui pelatihan bimbingan teknis . . .

Nasional Kamis, 14 November 2019

Gubernur Sebut Wisatawan Tak Berduit Dilarang Ke NTT

SOKSINEWS.COM, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor B Laiskodat mengatakan bahwa wisatawan yang tak berduit atau bukan termasuk . . .

Nasional Kamis, 14 November 2019

DPR Tinjau Seleksi Calon Hakim Agung

SOKSINEWS.COM, Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus mengapresiasi kunjungan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin yang meninjau . . .

Nasional Kamis, 14 November 2019