Sabtu, 22 Februari 2020

 

 

Nasional Politik

Wapres: Perusahaan Tidak Rehabilitasi Eks-Tambang Akan Dihukum

Kaslan
Rabu, 24 Juli 2019 09:42 WIB

Wapres: Perusahaan Tidak Rehabilitasi Eks-Tambang Akan Dihukum
Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres Jakarta. (ANTARA/Fransiska Ninditya

SOKSINEWS.COM,Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Pemerintah akan menerapkan penegakan hukum kepada perusahaan yang tidak melakukan rehabilitasi terhadap lubang bekas galian tambang sehingga menyebabkan bencana alam dan merugikan masyarakat sekitar.

Untuk menerapkan sanksi tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla memanggil tiga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (24/7/2019)

"Jadi harus ada sanksi karena merusak lingkungan yang tidak direhabilitasi ini. Rakyat kecil kena, sementara penambang yang mengambil manfaat itu meninggalkannya begitu saja," kata Wapres JK.

Lubang bekas galian tambang yang tidak direklamasi tersebut, lanjut JK, menyebabkan dampak kerugian bagi masyarakat. Salah satunya ialah bencana banjir bandang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara dan di Samarinda, Kalimantan Timur.

"Di Konawe dan Samarinda, semua itu daerah tambang, akibat hutan-hutan dibabat kemudian tanahnya diambil. Akhirnya begitu datang hujan deras, banjir, lalu apa yang diperoleh manfaat dari tambang itu? Jauh lebih besar kerusakannya, korbannya, daripada yang diperoleh," katanya.

Kewajiban bagi perusahaan untuk merehabilitasi daerah bekas tambang sebenarnya sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Pertambangan Batubara.

Regulasi tersebut juga sudah diperkuat dengan Peraturan Menteri Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Minerba. Namun, jumlah dan luas lahan bekas galian tambang yang masih dibiarkan menganga semakin luas hingga berdampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

"Ada di undang-undang, jelas semuanya, dia harus reklamasi. Contoh saja di Kaltim, puluhan anak dan dewasa meninggal di bekas galian tambang. Nah, itu akan bertambah terus kalau tidak direklamasi, akan rusak lingkungan," ujarnya.

Berita Lainnya

Panitia Pemilih Cawagub DKI Ditargetkan Terbentuk Pekan Depan

SOKSINEWS.COM, Panitia Pemilih (Panlih) Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta untuk menentukan pengganti Sandiaga Uno, ditargetkan . . .

Nasional Jumat, 21 Februari 2020

Terjadi Persaingan Figur Parpol Dan Non-Parpol Di Pilkada Surabaya

SOKSINEWS.COM,Pusat Riset Pilkada JTV bekerja sama dengan Tim Survei Pilkada Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) memperkirakan . . .

Nasional Jumat, 21 Februari 2020

Presiden Jokowi: Kita Ingin Negara Yang Cepat

SOKSINEWS.COM, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak seluruh rakyat untuk bekerja keras membangun ekonomi agar Indonesia menjadi . . .

Nasional Jumat, 21 Februari 2020

Perpusnas: Pustakawan Berperan Membentuk Budaya Literasi

SOKSINEWS.COM, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengatakan pustakawan memiliki peran penting dalam membentuk . . .

Nasional Jumat, 21 Februari 2020

Mukomuko Butuh Payung Hukum Lindungi Ikan Mikih

SOKSINEWS.COM, Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menyatakan, daerah ini membutuhkan payung hukum baik berupa . . .

Nasional Jumat, 21 Februari 2020