Kamis, 19 September 2019 -

 

 

Wagub Sumbar Akan Tindak Tegas Nelayan Gunakan Alat Tangkap Ilegal

Soksi Daerah  -  Kamis, 01 Agustus 2019, 12:50 WIB
Penulis. Kaslan

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Yosmeri. (ANTARA SUMBAR/Miko Elfisha)

SOKSINEWS.COM, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menegaskan, akan tindak tegas  bagi nelayan yang menggunakan peralatan ilegal saat menangkap ikan baik di laut maupun di danau.

"Saya dapat laporan masih banyak yang menggunakan alat tangkap ilegal seperti lamparan dasar. Ini tidak boleh lagi. Kita dorong aparat menindak tegas," katanya di Padang, Kamis (01/8/2019).

Menurutnya alat tangkap ilegal itu benar-benar berakibat buruk terhadap populasi ikan di laut Sumbar, karena itu harus diberantas tuntas.

Tidak saja yang digunakan oleh nelayan setempat tetapi juga oleh nelayan dari luar provinsi yang beroperasi di perairan Sumbar.

Sumbar menurutnya memiliki tiga kapal pengawas yang bisa dimanfaatkan untuk mengejar dan menindak kapal nelayan yang menyalahi aturan. Namun koordinasi dengan petugas keamanan lebih dikedepankan dalam bentuk tim terpadu.

Nasrul bercerita, belasan tahun lalu banyak ikan yang naik kepermukaan saat berlayar dari tepian hingga 12 mil. Itu menunjukkan betapa kayanya laut Sumbar.

Namun sekarang tidak ditemukan lagi hal itu. Jangankan ikan yang naik ke permukaan, sudah dipancing juga susah dapatnya.

Ia menilai penggunaan alat tangkap ilegal yang menjaring semua jenis ikan mulai dari yang besar hingga yang masih bibit menjadi penyebab utama berkurangnya populasi ikan di perairan Sumbar.

Namun menurutnya, bibir pantai Sumbar yang amat panjang dari Kabupaten Agam hingga Pesisir Selatan yang berbatasan dengan Bengkulu membuat pengawasan menjadi sulit.

Karena itu ia minta agar masyarakat ikut serta aktif mengawasi perairan. Jika ada indikasi pelanggaran segera laporkan.

Sementara itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar Yosmeri mengatakan pihaknya sudah melakukan sosialisasi secara cukup masif pada masyarakat terutama nelayan terkait alat tangkap yang boleh dan tidak boleh digunakan.

Bahkan pemerintah memberikan bantuan alat tangkap yang sesuai aturan pada nelayan. Sayangnya ada saja nelayan yang tetap menolak dan terus menggunakan alat tangkap miliknya yang ilegal.

"Tahun ini terpaksa kita batalkan proyek pengadaan alat tangkap ikan bantuan bagi nelayan karena mereka menolak menggunakan," ujarnya.

Ke depan pengawasan terhadap penggunaan alat ilegal itu akan dimaksimalkan bersama tim terpadu. Jika kedapatan, nelayan ditindaktegas sesuai aturan.    

Sumatera Barat

 

 

Baca Juga