Jumat, 22 November 2019

 

 

Soksi Daerah

Wagub Sumbar Akan Tindak Tegas Nelayan Gunakan Alat Tangkap Ilegal

Kaslan
Kamis, 01 Agustus 2019 12:50 WIB

Wagub Sumbar Akan Tindak Tegas Nelayan Gunakan Alat Tangkap Ilegal
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Yosmeri. (ANTARA SUMBAR/Miko Elfisha)

SOKSINEWS.COM, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menegaskan, akan tindak tegas  bagi nelayan yang menggunakan peralatan ilegal saat menangkap ikan baik di laut maupun di danau.

"Saya dapat laporan masih banyak yang menggunakan alat tangkap ilegal seperti lamparan dasar. Ini tidak boleh lagi. Kita dorong aparat menindak tegas," katanya di Padang, Kamis (01/8/2019).

Menurutnya alat tangkap ilegal itu benar-benar berakibat buruk terhadap populasi ikan di laut Sumbar, karena itu harus diberantas tuntas.

Tidak saja yang digunakan oleh nelayan setempat tetapi juga oleh nelayan dari luar provinsi yang beroperasi di perairan Sumbar.

Sumbar menurutnya memiliki tiga kapal pengawas yang bisa dimanfaatkan untuk mengejar dan menindak kapal nelayan yang menyalahi aturan. Namun koordinasi dengan petugas keamanan lebih dikedepankan dalam bentuk tim terpadu.

Nasrul bercerita, belasan tahun lalu banyak ikan yang naik kepermukaan saat berlayar dari tepian hingga 12 mil. Itu menunjukkan betapa kayanya laut Sumbar.

Namun sekarang tidak ditemukan lagi hal itu. Jangankan ikan yang naik ke permukaan, sudah dipancing juga susah dapatnya.

Ia menilai penggunaan alat tangkap ilegal yang menjaring semua jenis ikan mulai dari yang besar hingga yang masih bibit menjadi penyebab utama berkurangnya populasi ikan di perairan Sumbar.

Namun menurutnya, bibir pantai Sumbar yang amat panjang dari Kabupaten Agam hingga Pesisir Selatan yang berbatasan dengan Bengkulu membuat pengawasan menjadi sulit.

Karena itu ia minta agar masyarakat ikut serta aktif mengawasi perairan. Jika ada indikasi pelanggaran segera laporkan.

Sementara itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar Yosmeri mengatakan pihaknya sudah melakukan sosialisasi secara cukup masif pada masyarakat terutama nelayan terkait alat tangkap yang boleh dan tidak boleh digunakan.

Bahkan pemerintah memberikan bantuan alat tangkap yang sesuai aturan pada nelayan. Sayangnya ada saja nelayan yang tetap menolak dan terus menggunakan alat tangkap miliknya yang ilegal.

"Tahun ini terpaksa kita batalkan proyek pengadaan alat tangkap ikan bantuan bagi nelayan karena mereka menolak menggunakan," ujarnya.

Ke depan pengawasan terhadap penggunaan alat ilegal itu akan dimaksimalkan bersama tim terpadu. Jika kedapatan, nelayan ditindaktegas sesuai aturan.    

Berita Lainnya

BPS: Indeks Demokrasi Maluku Tahun 2018 Alami Penurunan

SOKSINEWS.COM,  Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku mencatat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Maluku Tahun 2018 mengalami . . .

Soksi Daerah Jumat, 02 Agustus 2019

BMKG: Asap Karthula Selimuti Tiga Daerah Di Riau

SOKSINEWS.COM, Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan meliputi Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Dumai, dan Kota Pekanbaru di . . .

Soksi Daerah Jumat, 02 Agustus 2019

Peringati HUT RI Ke-74, Imigrasi Palembang Gelar Layanan Paspor Simpatik

SOKSINEWS.COM, Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), dalam rangka memperingati . . .

Soksi Daerah Jumat, 02 Agustus 2019

Bupati Aceh Barat Pimpin Pemadaman Karhutlan

SOKSINEWS.COM, Bupati Aceh Barat H Ramli MS memimpin langsung upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi . . .

Soksi Daerah Kamis, 01 Agustus 2019

Anggaran Pemeliharaan Taman di Surabaya Capai 10 Miliar

SOKSINEWS.COM, Biaya perawatan ruang terbuka hijau di Kota Surabaya, Jawa Timur, yang diambilkan dari Anggaran Pendapatan Belanja . . .

Soksi Daerah Kamis, 01 Agustus 2019