Sabtu, 16 November 2019

 

 

Ekonomi Infrastruktur

Wapres: Percepatan Infrastruktur Listrik Perlu Kejelasan Hukum

Kaslan
Selasa, 13 Agustus 2019 13:33 WIB

Wapres: Percepatan Infrastruktur Listrik Perlu Kejelasan Hukum
Wapres Jusuf Kalla menghadiri acara The 7th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2019 di JCC Senayan Jakarta, Selasa (13/8/2019). (Fransiska Ninditya)

SOKSINEWS.COM,  Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan upaya percepatan pembangunan infrastruktur listrik memerlukan kejelasan hukum supaya tidak ada ketakutan bagi pejabat dan pengusaha dalam menjalankan kebijakan.

“Saya paham bahwa ini listrik sesuatu yang harus hati-hati, tapi lama-lama menjadi ketakutan. Lima direksi PLN terakhir, empat yang masuk penjara. Walaupun saya belain, mereka kadang-kadang sebabnya tidak jelas,” kata Wapres saat menghadiri The 7th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2019 di JCC Senayan Jakarta, Selasa (13/8/2019).

JK mengatakan kinerja PLN dan mitra swasta sebenarnya untuk mempercepat pembangunan insfrastruktur guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat yang terus meningkat setiap tahunnya.

Namun memang dilema antara pemenuhan kebutuhan listrik dan pembangunan infrastrukturnya terkadang menimbulkan pelanggaran hukum, khususnya tindak pidana korupsi.

“Semua pejabat itu harus kerjanya menguntungkan orang main. Kalau dianggap menguntungkan tapi orang PLN-nya kena masalah, maka itu penegakan hukumnya harus diawasi. Kecuali kalau memang dia (direksi PLN) melanggar hukum, itu lain lagi,” jelasnya.

Wapres mengatakan Indonesia sangat lambat dalam menyediakan pembangkit listrik, baik untuk keperluan cadangan maupun dari energi terbarukan.

Oleh karena itu, percepatan dalam pembangunan infrastruktur memerlukan kerja sama dari berbagai pihak baik Kementerian ESDM, PLN, dan pihak swasta.

“Kelambatan ini harus sama-sama diperbaiki prosesnya, Pak Wamen (ESDM) dengan Menteri (ESDM), PLN dan asosiasi pengusaha harus duduk bersama membicarakan apa masalahnya untuk mempercepat itu,” ujar Wapres.

Berita Lainnya

Dewan Pengupahan Bekasi Sepakat UMK 2020 Capai Rp 4 Juta Lebih

SOKSINEWS.COM,  Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menyepakati besaran Upah Mininum Kabupaten (UMK) setempat . . .

Ekonomi Sabtu, 16 November 2019

Ratusan Warga Pesisir Kota Kupang Ajukan Pinjaman Uang Lewat Fintech

SOKSINEWS.COM,  Sekitar 200 warga pesisir di Kota Kupang telah mengajukan pinjaman uang memanfaatkan layanan akses keuangan . . .

Ekonomi Sabtu, 16 November 2019

Dubes Jepang Temui Luhut Bahas Kerja Sama Peningkatan Ekspor

SOKSINEWS.COM, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii menemui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut . . .

Ekonomi Jumat, 15 November 2019

Pertamina Pastikan Layanan Solar Tersedia

SOKSINEWS.COM, PT Pertamina (Persero) memastikan ketersediaan solar subsidi baik di terminal BBM maupun di SPBU mencukupi untuk . . .

Ekonomi Jumat, 15 November 2019

BKPM Berupaya Keras Pulihkan Kepercayaan Investor Jepang

SOKSINEWS.COM, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berupaya keras memulihkan kepercayaan dari investor Jepang agar dapat semakin . . .

Ekonomi Jumat, 15 November 2019