Minggu, 08 Desember 2019

 

 

Nasional Hukum

Pakar: GBHN Tidak Diperlukan Karena Suda Ada UU No 25 Tahun 2004

Abu
Selasa, 13 Agustus 2019 17:12 WIB

 Pakar: GBHN Tidak Diperlukan Karena Suda Ada UU No 25 Tahun 2004
Bivitri

SOKSINEWS.COM, Penetapan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan alasan negara memerlukan dasar pembangunan melupakan bahwa Indonesia sudah memilikinya dalam bentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, kata ahli hukum tata negara Bivitri Susanti.

"Dalam undang-undang itu ada rencana pembangunan jangka panjang, bukan hanya menengah. Bentuknya undang-undang, artinya itu dibahas juga oleh DPR, partai-partai politik juga. Jadi tidak akurat kalau misalnya dikatakan kita tidak punya haluan negara," kata Bivitri ketika dihubungi di Jakarta, Selasa.

UU Nomor 25 Tahun 2004 merupakan landasan hukum pelaksanaan perencanaan pembangunan di Indonesia, lahir setelah amandemen UUD 1945 yang menghapuskan fungsi MPR dalam menyusun dan menetapkan GBHN.

Sebelumnya, Kongres V PDI Perjuangan merekomendasikan agar MPR kembali diberikan kewenangan menetapkan GBHN dengan alasan diperlukan haluan negara yang ditetapkan MPR sebagai representasi seluruh rakyat Indonesia.

Beberapa tokoh sudah angkat suara mengenai wacana tersebut, mulai dari Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ketua DPR Bambang Soesatyo yang menyebut perlu kajian lebih lanjut dan tidak harus dilakukan terburu-buru.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP Ahmad Basarah mengatakan haluan negara yang diusulkan bukan hanya haluan pembangunan nasional oleh pihak eksekutif semata, melainkan juga menghadirkan haluan lembaga-lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh UUD 1945.

Menurut Bivitri, GBHN sudah tidak relevan dalam sistem tata negara yang berlaku di Indonesia saat ini, karena GBHN adalah mandat yang diberikan MPR kepada presiden, yang dulu bila tidak dilakukan bisa menjadi alasan pemakzulan.

Namun, setelah dilakukan amandemen undang-undang pascareformasi hal itu tidak berlaku lagi, karena presiden tidak bisa dijatuhkan di tengah masa jabatannya kecuali melakukan tindakan pidana tertentu.

Ia mengatakan, dipermasalahkannya pergantian prioritas pembangunan ketika pimpinan eksekutif berganti adalah hal wajar terjadi dalam sistem politik yang demokratis.

"Kalau masalah haluan negara yang satu arah untuk kesejahteraan rakyat, sebenarnya secara filosofis kita punya di Pancasila dan Undang-Undang Dasar," kata salah satu pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) itu.[]

Berita Lainnya

Sumber Masalah yang Menggerogoti PT PANN

SOKSINEWS.COM,  PT PANN tengah menjadi sorotan. Namanya tak pernah terdengar bertahun-tahun, tapi tiba-tiba diusulkan mendapatkan . . .

Nasional Kamis, 05 Desember 2019

Wapres Ma'ruf Amin Mengkritik Luhut, Jangan Gunakan Kantor Kementerian Untuk Bahas Urusan Parpol

SOKSINEWS.COM, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengkritik penggunaan kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaaritiman dan Investasi . . .

Nasional Kamis, 05 Desember 2019

Bertemu Mahfud MD, Menteri BUMN Bahas Radikalisme

SOKSINEWS.COM, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD membahas tentang ancaman . . .

Nasional Kamis, 05 Desember 2019

Realisasi Inflasi Sulbar 1,20 Persen

SOKSINEWS.COM, Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Enny Anggraeni Anwar mengatakan realisasi inflasi tercatat 1,20 persen di . . .

Nasional Kamis, 05 Desember 2019

Wamenkeu: Bonus Demografi Solusi Atasi Jebakan Pendapatan Menengah

SOKSINEWS.COM, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan bonus demografi Indonesia merupakan potensi besar sebagai salah . . .

Nasional Kamis, 05 Desember 2019