Selasa, 21 Januari 2020

 

 

Nasional Politik

Din Syamsuddin: Tidak Ada NKRI Bersyariah

Abu
Rabu, 14 Agustus 2019 15:03 WIB

 Din Syamsuddin: Tidak Ada NKRI Bersyariah
Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin

SOKSINEWS.COM, Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin menegaskan tidak ada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersyariah karena tidak sesuai dengan ideologi Bangsa Indonesia.

"Jangan beri ruang, kita ini NKRI ber-Pancasila," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2010 dan 2010-2015 ini di Solo, Rabu.

Ia mengatakan Pancasila sangat menghormati dan mementingkan agama.

"Sila pertama 'Ketuhanan Yang Maha Esa', ditambah UUD 1945 pasal 29 yaitu menjamin kebebasan beragama dan menjalankan ibadah menurut agama masing-masing," katanya.

Ia mengatakan NKRI sudah menghormati agama yang ada di Indonesia sesuai dengan syariat. Meski demikian, dikatakannya, bukan berarti Indonesia menjadi negara syariat.

"Apalagi di agama tertentu jangan ada salah pemahaman. Termasuk kalau ada warga negara yang mau menjalankan ibadah, seperti contoh perempuan berjilbab mengamalkan Pancasila. Justru yang mengecam itu yang antipancasila. Ini harus didudukkan. Tetap menjunjung NKRI yang berpegang pada pancasila," katanya.

Sebelumnya, Ketua Persatuan Alumni (PA) 212 Haikal Hassan menjelaskan rumusan NKRI syariah yang tertuang dalam Ijtima Ulama IV hanya istilah. Menurut dia, Pancasila dan UUD 1945 tetap sebagai dasar negara yang sah.

Ia mengatakan bukan berarti dengan adanya NKRI bersyariah akan menghilangkan Pancasila dan UUD 1945.

Menurut dia, NKRI saat ini sudah bersyariah, ditunjukkan dari adanya lembaga syariah dan peraturan syariah.

Sementara itu, pada kunjungannya ke Kampus UNS beberapa waktu lalu, Menteri Pertahanan (Menhan) RI Ryamizard Ryacudu mengatakan tidak ada istilah NKRI bersyariah.

"NKRI harga mati. Syariah itu sudah ada di sila pertama Pancasila. Sudah hebat Pancasila, jangan ditambahi lagi," katanya.[]

Berita Lainnya

Omnibus Law Keamanan Laut, Mahfud MD: Bertambah Jadi 24 UU

SOKSINEWS.COM, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan hasil pemetaan regulasi yang harus . . .

Nasional Selasa, 07 Januari 2020

Korban Kejahatan Seksual Pejabat Buton Utara Dapat Bantuan Psikolog

SOKSINEWS.COM, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi . . .

Nasional Selasa, 07 Januari 2020

Menko Polhukam Gelar Rapat Soal Pengamanan Laut

SOKSINEWS.COM, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menggelar rapat khusus terkait pengamanan wilayah . . .

Nasional Selasa, 07 Januari 2020

PPP Dukung Pansus Jiwasraya

SOKSINEWS.COM, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) H. Arsul Sani yang juga Wakil Ketua MPR mengatakan partainya . . .

Nasional Selasa, 07 Januari 2020

Polri: Ada 56 Pertanyaan Diajukan Penyidik Pada Novel

SOKSINEWS.COM, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan penyidik Komisi Pemberantasan . . .

Nasional Selasa, 07 Januari 2020