Rabu, 19 Februari 2020

 

 

Ekonomi

Pemerintah Pangkas Pajak Surat Utang Infrastruktur Jadi Lima Persen

Abu
Jumat, 23 Agustus 2019 16:00 WIB

Pemerintah Pangkas Pajak Surat Utang Infrastruktur Jadi Lima Persen
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan

SOKSINEWS.COM, Pemerintah resmi memangkas tarif pajak penghasilan yang diterima investor atas bunga surat utang dari dana investasi infrastruktur (DINFRA), dana investasi real estate (DIRE), dan kontrak investasi kolektif-efek beragun aset (KIK-EBA) dari 15 persen ke lima persen hingga 2020, dan 10 persen mulai 2021 dan seterusnya.

Relaksasi kebijakan fiskal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) terbaru yakni PP No. 55/2019, yang merupakan pemutakhiran dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 100/2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan di Jakarta, Jumat, menerangkan bahwa insentif fiskal ini diterapkan untuk memperdalam pasar keuangan serta mendorong pendanaan di sektor infrastruktur dan real estate atau properti.

"Ini untuk pendalaman pasar keuangan di Indonesia dan meningkatkan pendanaan bagi proyek infrastruktur dan real estate (properti)," kata

Dengan relaksasi ini, maka PPh atas bunga obligasi dari ketiga produk investasi tersebut setara dengan yang dikenakan atas reksa dana sebagaimana tertuang dalam PP No. 100/2013. Alhasil nasabah atau investor ketiga obligasi infrastruktur itu mendapat keringanan biaya untuk membayar pajak bunga.

"Karena pemerintah mengkaji juga, berpikir objektifnya bagaimana ? Pendalaman pasar keuangan di Indonesia ini kan perlu dipikirkan. yang mana yang prioritas, dan ada juga masukan terus dikaji," ujar Robert.

Sebelum adanya aturan ini, PPh atas bunga obligasi termasuk untuk DINFRA, DIRE, dan KIK-EBA dikenakan sebesar 15 persen untuk WP dalam negeri dan 20 persen untuk badan usaha tetap (BUT).

Robert berharap relaksasi tiga surat utang tersebut dapat mendorong pengembangan pasar keuangan di Indonesia melalui peran kontrak investasi kolektif untuk menyerap obligasi.

"Relaksasi ini berlaku mulai pada 12 Agustus 2019," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Robert juga membantah bahwa sebelumnya ada rencana pengenaan pajak penghasilan (PPh) atas bunga obligasi sebesar nol persen untuk dana investasi infrastruktur (DINFRA), dana investasi realestat (DIRE), atau Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK-EBA).

"Ya yang penting sekarang keputusannya itu lima persen. Itu kan orang mendiskusikan kan jadi biasa," ujar dia.[]

Berita Lainnya

Bulog Jual Beras OP-KPSH Stabilkan Harga Di Sulut

SOKSINEWS.COM, Perum Bulog Divre Sulawesi Utara (Sulut) menjual beras medium Operasi Pasar Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi . . .

Ekonomi Jumat, 14 Februari 2020

RI Perjuangkan Akses Pasar Ke Selandia Baru Saat Hadiri Somtif Ke-7

SOKSINEWS.COM, Indonesia terus berupaya membuka peningkatan akses pasar ekspor Indonesia ke Selandia Baru untuk akses pasar tenaga . . .

Ekonomi Jumat, 14 Februari 2020

Pemprov Jabar Akan Buka Kedai Kopi Di Prancis

SOKSINEWS.COM, Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil atau Emil Pemprov Jabar akan membuka sebuah kedai kopi di Prancis, pembukaan . . .

Ekonomi Selasa, 11 Februari 2020

Stok Gula Di Bulog Sumsel Cukup Hingga Idul Fitri

SOKSINEWS.COM, Stok gula di gudang Bulog Sumatera Selatan cukup untuk memenuhi kebutuhan sampai Idul Fitri 2020, kata Wakil Pimpinan . . .

Ekonomi Selasa, 11 Februari 2020

Pelaku Pasar Yakin Virus Corona Tidak Berdampak Jangka Panjang

SOKSINEWS.COM, Pelaku pasar di Indonesia meyakini dampak virus corona tidak akan berlangsung jangka panjang bagi perekonomian . . .

Ekonomi Selasa, 11 Februari 2020