Sabtu, 22 Februari 2020

 

 

Nasional Humaniora

Anggota DPR Berharap Pemerintah Satu Suara Terkait RUU Pertanahan

Abu
Selasa, 27 Agustus 2019 09:54 WIB

Anggota DPR Berharap Pemerintah Satu Suara Terkait RUU Pertanahan
Anggota Panitia Kerja RUU Pertanahan DPR RI Abdul Hakam Naja

SOKSINEWS.COM, Anggota Panitia Kerja RUU Pertanahan DPR RI Abdul Hakam Naja berharap pemerintah melalui kementerian terkait memiliki satu suara agar RUU Pertanahan dapat segera disetujui menjadi undang-undang.

"RUU Pertanahan dibahas bersama oleh DPR dan pemerintah. Jika pemerintah belum satu suara, maka RUU Pertanahan sangat sulit untuk diselesaikan," kata Abdul Hakam Naja melalui pernyataan tertulis di Jakarta, Selasa.

Kementerian yang terkait dengan pembahasan RUU Pertanahan adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Menurut Hakam Naja, semua kementerian terkait dengan pembahasan RUU Pertanahan harus memiliki satu suara atau sikap yang sama sehingga pembahasan RUU Pertanahan dapat diselesaikan.

Pemerintah, kata dia, harus menentukan sikapnya terhadap RUU Pertanahan. Salah satu isu krusial dalam RUU Pertanahan ini adalah persoalan sistem administrasi tunggal atas semua pertanahan di Indonesia.

Anggota Komisi II DPR RI ini menjelaskan, jika disepakati sistem yang modelnya seperti administrasi kependudukan, maka semua tanah harus didaftarkan, baik tanah negara, tanah hak guna usaha (HGB), tanah hak guna bangunan (HGB), tanah hal milik maupun tanah adat.

"Dalam konteks sistem administrasi tunggal pertanahan ini memunculkan perbedaan penafsiran dan sikap di antara kementerian terkait sehingga pembahasan RUU Pertanahan menjadi buntu," kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Padahal masa tugas anggota DPR RI periode 2014-2019 hanya sampai 30 September atau hanya sekitar satu bulan.

"Jika sampai batas akhir asa tugas anggota DPR RI belum ada kesepakatan, maka RUU Pertanahan tidak dapat disetujui menjadi undang-undang," katanya.[]

Berita Lainnya

Panitia Pemilih Cawagub DKI Ditargetkan Terbentuk Pekan Depan

SOKSINEWS.COM, Panitia Pemilih (Panlih) Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta untuk menentukan pengganti Sandiaga Uno, ditargetkan . . .

Nasional Jumat, 21 Februari 2020

Terjadi Persaingan Figur Parpol Dan Non-Parpol Di Pilkada Surabaya

SOKSINEWS.COM,Pusat Riset Pilkada JTV bekerja sama dengan Tim Survei Pilkada Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) memperkirakan . . .

Nasional Jumat, 21 Februari 2020

Presiden Jokowi: Kita Ingin Negara Yang Cepat

SOKSINEWS.COM, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak seluruh rakyat untuk bekerja keras membangun ekonomi agar Indonesia menjadi . . .

Nasional Jumat, 21 Februari 2020

Perpusnas: Pustakawan Berperan Membentuk Budaya Literasi

SOKSINEWS.COM, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengatakan pustakawan memiliki peran penting dalam membentuk . . .

Nasional Jumat, 21 Februari 2020

Mukomuko Butuh Payung Hukum Lindungi Ikan Mikih

SOKSINEWS.COM, Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menyatakan, daerah ini membutuhkan payung hukum baik berupa . . .

Nasional Jumat, 21 Februari 2020