Selasa, 15 Oktober 2019 -

 

 

Anggota DPR Berharap Pemerintah Satu Suara Terkait RUU Pertanahan

Nasional  -  Selasa, 27 Agustus 2019, 09:54 WIB
Penulis. Abu

Anggota Panitia Kerja RUU Pertanahan DPR RI Abdul Hakam Naja

SOKSINEWS.COM, Anggota Panitia Kerja RUU Pertanahan DPR RI Abdul Hakam Naja berharap pemerintah melalui kementerian terkait memiliki satu suara agar RUU Pertanahan dapat segera disetujui menjadi undang-undang.

"RUU Pertanahan dibahas bersama oleh DPR dan pemerintah. Jika pemerintah belum satu suara, maka RUU Pertanahan sangat sulit untuk diselesaikan," kata Abdul Hakam Naja melalui pernyataan tertulis di Jakarta, Selasa.

Kementerian yang terkait dengan pembahasan RUU Pertanahan adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Menurut Hakam Naja, semua kementerian terkait dengan pembahasan RUU Pertanahan harus memiliki satu suara atau sikap yang sama sehingga pembahasan RUU Pertanahan dapat diselesaikan.

Pemerintah, kata dia, harus menentukan sikapnya terhadap RUU Pertanahan. Salah satu isu krusial dalam RUU Pertanahan ini adalah persoalan sistem administrasi tunggal atas semua pertanahan di Indonesia.

Anggota Komisi II DPR RI ini menjelaskan, jika disepakati sistem yang modelnya seperti administrasi kependudukan, maka semua tanah harus didaftarkan, baik tanah negara, tanah hak guna usaha (HGB), tanah hak guna bangunan (HGB), tanah hal milik maupun tanah adat.

"Dalam konteks sistem administrasi tunggal pertanahan ini memunculkan perbedaan penafsiran dan sikap di antara kementerian terkait sehingga pembahasan RUU Pertanahan menjadi buntu," kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Padahal masa tugas anggota DPR RI periode 2014-2019 hanya sampai 30 September atau hanya sekitar satu bulan.

"Jika sampai batas akhir asa tugas anggota DPR RI belum ada kesepakatan, maka RUU Pertanahan tidak dapat disetujui menjadi undang-undang," katanya.[]

KemenhanHGBPANRUU PertanahanKKP

 

 

Baca Juga