Jumat, 21 Februari 2020

 

 

Nasional Hukum

KPK Panggil Anggota DPR Rai Wirajaya Terkait Kasus Dana Perimbangan

Kaslan
Rabu, 11 September 2019 11:30 WIB

KPK Panggil Anggota DPR Rai Wirajaya Terkait Kasus Dana Perimbangan
Ilustrasi Gedung KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

SOKSINEWS.COM, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anggota DPR RI Fraksi PDIP I Gusti Agung Rai Wirajaya sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap terkait pengurusan dana perimbangan di Kabupaten Pegunungan Arfak periode tahun 2017-2018.

Rai Wirajaya dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PAN Sukiman (SUK).

"Yang bersangkutan hari ini dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SUK," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (11/9/19).

Selain Sukiman, KPK juga telah menetapkan Pelaksana Tugas dan Penanggung Jawab Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Natan Pasomba (NPS) sebagai tersangka.

Untuk Natan, saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Sedangkan Sukiman masih dalam proses penyidikan di KPK.

KPK telah menetapkan Sukiman dan Natan sebagai tersangka pada 7 Februari 2019.

Tersangka Sukiman selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2014-2019 diduga menerima sesuatu, hadiah, atau janji terkait dengan pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak.

Pihak Pemkab Pegunungan Arfak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengajukan dana Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 ke Kementerian Keuangan.

Pada proses pengajuan, Natan Pasomba bersama-sama pihak rekanan (pengusaha) melakukan pertemuan dengan pegawai Kementerian Keuangan untuk meminta bantuan. Pihak pegawai Kementerian Keuangan kemudian meminta bantuan kepada anggota DPR RI Sukiman.

Diduga, terjadi pemberian dan penerimaan suap terkait dengan alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus/Dana Alokasi Umum/Dana Insentif Daerah untuk Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun Anggaran 2017-2018.

Pemberian dan penerimaan suap ini dilakukan dengan tujuan mengatur penetapan alokasi anggaran dana perimbangan dalam APBN-P Tahun 2017 dan APBN Tahun 2018 di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.

Natan Pasomba diduga memberi uang dengan tujuan mendapatkan alokasi dana perimbangan untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.

Natan Pasomba diduga memberi uang Rp4,41 miliar yang terdiri dari dalam bentuk mata uang rupiah sejumlah Rp3,96 miliar dan valas 33.500 dolar AS.

Jumlah itu merupakan "commitment fee" sebesar 9 persen dari dana perimbangan yang dialokasikan untuk Kabupaten Pegunungan Arfak.

Dari sejumlah uang tersebut, Sukiman diduga menerima sejumlah Rp2,65 miliar dan 22 ribu dolar AS. Sukiman diduga menerima suap ini antara Juli 2017 sampai dengan April 2018 melalui beberapa pihak sebagai perantara.

Dari pengaturan tersebut, akhirnya Kabupaten Pegunungan Arafak mendapatkan alokasi DAK pada APBN-P 2017 sebesar Rp49,915 miliar dan mendapatkan alokasi DAK pada APBN 2018 sebesar Rp79,9 miliar.

Berita Lainnya

Panitia Pemilih Cawagub DKI Ditargetkan Terbentuk Pekan Depan

SOKSINEWS.COM, Panitia Pemilih (Panlih) Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta untuk menentukan pengganti Sandiaga Uno, ditargetkan . . .

Nasional Jumat, 21 Februari 2020

Terjadi Persaingan Figur Parpol Dan Non-Parpol Di Pilkada Surabaya

SOKSINEWS.COM,Pusat Riset Pilkada JTV bekerja sama dengan Tim Survei Pilkada Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) memperkirakan . . .

Nasional Jumat, 21 Februari 2020

Presiden Jokowi: Kita Ingin Negara Yang Cepat

SOKSINEWS.COM, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak seluruh rakyat untuk bekerja keras membangun ekonomi agar Indonesia menjadi . . .

Nasional Jumat, 21 Februari 2020

Perpusnas: Pustakawan Berperan Membentuk Budaya Literasi

SOKSINEWS.COM, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengatakan pustakawan memiliki peran penting dalam membentuk . . .

Nasional Jumat, 21 Februari 2020

Mukomuko Butuh Payung Hukum Lindungi Ikan Mikih

SOKSINEWS.COM, Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menyatakan, daerah ini membutuhkan payung hukum baik berupa . . .

Nasional Jumat, 21 Februari 2020