Minggu, 09 Agustus 2020

 

 

Nasional Politik

Agus Rahardjo Sarankan Revisi UU KPK Dibahas DPR Periode 2019-2024

Ahmad Fiqi Purba
Rabu, 11 September 2019 15:32 WIB

Agus Rahardjo Sarankan Revisi UU KPK Dibahas DPR Periode 2019-2024
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyampaikan keterangan pers tentang Operasi Tangkap Tangan (OTT) pengurusan izin impor bawang putih di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/8/2019). KPK menetapkan enam orang tersangka dalam kasus dugaan pengurusan kuota dan izin impor bawang putih tahun 2019 diantaranya I Nyoman Dhamantra dan pemberi suap pemilik PT Cahaya Sakti Agro CFU alias Afung dengan barang bukti uang 50 ribu dolar Amerika serta bukti transfer sebesar Rp2,1 miliar. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wpa/ama.

SOKSINEWS.COM, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyarankan Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dibicarakan pada masa jabatan Anggota DPR RI periode 2019-2024.

"Hari ini ada usaha untuk melakukan revisi, dan kami tolak karena, bayangkan itu harus selesai 30 September 2019, biarkan DPR berikutnya yang membicarakannya, yang ini berakhir 30 September kalau tidak salah," kata Agus Rahardjo ketika menghadiri Festival Konstitusi dan Anti Korupsi di Yogyakarta, Rabu (19/9/19).

Dengan waktu yang terbatas menurut dia, sulit untuk mewujudkan Komisi Pemberantasan Korupsi yang lebih baik jika tetap memaksakan revisi.

"30 September harus selesai, itu kan tidak mungkin kita kemudian bisa berdiskusi (soal revisi), berbicara dengan banyak pihak bagaimana KPK ke depan lebih baik," kata dia.

Kemudian mengenai banyaknya aksi menolak revisi UU KPK semestinya kata dia juga menjadi perhatian dan pertimbangan karena suara tersebut berasal dari rakyat.

"Itu harus menjadi perhatian juga kepada pemrakarsa (revisi), juga jadi perhatian juga bagi bapak presiden, mendengar suara rakyat itu saya pikir penting sekali," ujar Agus Rahardjo.

Ketua KPK itu sesuai kegiatan festival disambut sejumlah massa dari mahasiswa BEM UGM yang memberikan dukungan penolakan rencana merevisi UU KPK.

BEM Keluarga Mahasiswa UGM juga menyerahkan satu jilid yang berisi analisa dan kajian dari alasan menolak revisi UU KPK ke Agus Rahardjo.[]

Berita Lainnya

Ini Tiga Program Depidar SOKSI Bali yang Dimotori Gus Adhi

SOKSINEWS.COM, Dewan Pimpinan Daerah (Depidar) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Provinsi Bali yang diketuai  AA . . .

Nasional Sabtu, 08 Agustus 2020

SOKSI Bali Luncurkan Tiga Program untuk Wujudkan Spirit Karya Kekaryaan

SOKSINEWS.COM, Mengawali bulan Agustus di tahun 2020, Dewan Pimpinan Daerah (Depidar) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia . . .

Nasional Sabtu, 08 Agustus 2020

SOKSI Siapkan Kader Terbaik untuk Menangkan Golkar di Berbagai Kontestasi Politik

SOKSINEWS.COM, Ketua Umum Depinas SOKSI periode 2020-2025 Ahmadi Noor Supit mengatakan bahwa agenda terbesar dalam kepengurusannya . . .

Nasional Sabtu, 08 Agustus 2020

Depicab SOKSI Jambi Rekrut 1000 Relawan untuk Sosialisasi Pilkada Damai

SOKSINEWS.COM, Dewan Pimpinan Cabang (Depicab) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Kota Jambi akan merekrut . . .

Nasional Kamis, 06 Agustus 2020

Kader SOKSI Diminta Aktif Kampanyekan Pentingnya Penerapan Protokol Kesehatan

SOKSINEWS.COM, Dalam mendukung upaya pencegahan penularan COVID-19, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria meminta . . .

Nasional Jumat, 31 Juli 2020