Rabu, 11 Desember 2019

 

 

Nasional Hukum

KPK: Penyidikan Imam Nahrawi Dilakukan Sebelum Revisi UU KPK

Kaslan
Jumat, 20 September 2019 16:39 WIB

KPK: Penyidikan Imam Nahrawi Dilakukan Sebelum Revisi UU KPK
Mantan Menpora Imam Nahrawi (tengah) meninggalkan tempat usai memberikan keterangan pers pengunduran dirinya di Kantor Kemenpora, Jakarta, Kamis (19/9/2019). ANTARA FOTO/Reno Esnir/foc. (ANTARA/RENO)

SOKSINEWS.COM, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan untuk tersangka mantan Menpora Imam Nahrawi (IMR) dan asisten pribadinya Miftahul Ulum (MIU) dilakukan sebelum revisi UU KPK terjadi.

"Jadi, penyelidikan dan penyidikan dilakukan sebelum revisi UU KPK terjadi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (20/9/19).

Diketahui, KPK pada Rabu (18/9) mengumumkan keduanya sebagai tersangka dalam pengembangan perkara suap terkait penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018.

Febri mengungkapkan penyidikan untuk dua tersangka tersebut sudah dilakukan sejak 28 Agustus 2019.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa pengumuman tersangka adalah bagian dari pertanggungjawaban KPK pada publik.

Menurutnya, informasi telah dimulainya penyidikan pihaknya sampaikan ke masyarakat agar dalam pelaksanaan tugasnya KPK juga dikawal dan diawasi.

"Namun memang dalam setiap kasus jarak pengumuman dengan penetapan tersangka berbeda-beda. Semua tergantung pada karakteristik dan kebutuhan tindakan awal dari kasus tersebut," ucap Febri.

Hal tersebut sekaligus mengklarifikasi pernyataan Imam yang baru mengetahui statusnya sebagai tersangka pasca jumpa pers oleh KPK, Rabu (18/9) sore.

Selain itu, kata Febri, dalam kasus tersebut ada enam saksi yang sudah diagendakan pemeriksaan.

"Kemudian tersangka MIU diperiksa dan ditahan 20 hari pertama dan kegiatan penyidikan lainnya. Namun, untuk pemenuhan hak tersangka, sekitar tiga atau empat hari KPK langsung mengirimkan pemberitahuan pada tersangka," ujar Febri.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif juga memastikan tidak ada motif politik sama sekali terkait penetapan Imam tersangka.

"Itu tidak ada motif politik sama sekali kalau mau motif politik mungkin diumumkan sejak masih ribut-ribut kemarin, tidak ada," ucap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/9).

Berita Lainnya

Jokowi: Ini Tolong Jadi Catatan

SOKSINEWS.COM, Pemerintah melalui APBN 2020 telah mengalokasikan anggaran bagi dana desa yang cukup besar. Pada tahun 2020 mendatang, . . .

Nasional Rabu, 11 Desember 2019

Ketua MPR Dorong Pemerintah Akselerasi Pembangunan SDM

SOKSINEWS.COM,  Ketua MPR Bambang Soesatyo mendorong pemerintah untuk segera mengakselerasi pembangunan sumber daya manusia . . .

Nasional Rabu, 11 Desember 2019

AHY Umumkan Taruna Terbaik PD Bak Miss Universe: Bukan Kayak Pilpres

SOKSINEWS.COM, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengumumkan wisudawan terbaik dari Taruna Akademi . . .

Nasional Rabu, 11 Desember 2019

Dilempar Molotov Orang Misterius, Kaca Rumah Warga di Sleman Pecah

SOKSINEWS.COM, Orang tak dikenal melempar molotov ke rumah Ngadilah, warga Kecamatan Gamping, Sleman, pagi dini hari tadi. Akibatnya, . . .

Nasional Rabu, 11 Desember 2019

Cerita Khofifah Pernah Bilang ke Rommy Soal, Jangan Sampai Keanginan

SOKSINEWS.COM,  Khofifah Indar Parawansa mengakui pernah berkomunikasi dengan Romahurmuziy alias Rommy perihal jabatan Kepala . . .

Nasional Rabu, 11 Desember 2019