Selasa, 12 November 2019

 

 

Nasional Politik

Bambang Soesatyo Pastikan Kaji Ulang RKUHP Soal Pers

Abu
Kamis, 26 September 2019 06:25 WIB

Bambang Soesatyo Pastikan Kaji Ulang RKUHP Soal Pers
Ketua DPR Bambang Soesatyo saat menerima sejumlah perwakilan dari lembaga pers di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, (25/09/19)

SOKSINEWS.COM, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memastikan anggota dewan legislatif akan kembali meninjau Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang berkaitan dengan kebebasan pers.

"Tak mungkin DPR mematikan gairah jurnalistik. Apalagi, saya juga masih tercatat sebagai wartawan. Jikapun ada pasal-pasal yang dianggap berpotensi menghambat pertumbuhan insan pers, DPR RI siap membuka pintu dialog selebar-lebarnya," Kata Bambang Soesatyo saat menerima sejumlah perwakilan dari lembaga pers di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, (25/09/19).

Wakil ketua Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) itu menjelaskan  berbagai pasal yang menjadi sorotan insan pers antara lain Pasal 219 tentang Penghinaan Terhadap Presiden, Pasal 241 tentang Penghinaan Terhadap Pemerintah, Pasal 247 tentang Hasutan Melawan penguasa, Pasal 262 tentang Penyiaran Berita Bohong dan Pasal 263 tentang Berita Tidak Pasti.

Kemudian Pasal 281 tentang Penghinaan Terhadap Pengadilan, Pasal 305 Tentang Penghinaan Terhadap Agama, Pasal 354 Tentang Penghinaan Terhadap Kekuasaan Umum atau Lembaga Negara, Pasal 440 Tentang Pencemaran Nama Baik, serta Pasal 446 Tentang Pencemaran Orang Mati.

Politisi Golkar yang akrab disapa Bamsoet itu mengatakan Komisi III DPR nantinya akan menilik lebih jauh dan mengajak pers untuk duduk bersama dalam membahas pasal-pasal dalam RUU yang jadi inisiatif pemerintah tersebut.

Ia menjanjikan anggota legislatif duduk bersama untuk membahas pasal dimaksudkan agar kedua belah pihak saling mengetahui latar belakang munculnya pasal tersebut.

"Termasuk juga perwakilan pers bisa mengetahui lebih jauh latar belakang hadirnya pasal-pasal tersebut, sehingga pers tidak berburuk sangka kepada DPR RI," ujar pria yang juga pernah berkarier sebagai wartawan pada masa Orde Baru tersebut.

Terakhir, Bamsoet juga menekankan RKUHP nantinya diharapkan pula bisa menghadirkan kepastian hukum kepada pers. Ia meminta kepada pers untuk tidak terlibat dalam pemberitan hoaks dan tak mudah terprovokasi dengan berita yang tidak benar.

"Berbagai pasal-pasal yang menjadi sorotan insan pers tadi, kita pastikan bukan untuk mengebiri kebebasan berpendapat maupun kemerdekaan pers," ujar dia.

"Perumusan pasal-pasal tersebut akan kita kaji kembali dengan melibatkan insan pers, sehingga niat baik dari DPR RI dan pemerintah bisa sejalan dengan niat baik pers," sambung Bamsoet.

Dalam pertemuan itu beberapa perwakilan organisasi pers yang hadir adalah Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), LBH Pers, PWI Pusat dan Dewan Pers.

Sehari sebelumnya, di sela-sela aksi mahasiswa menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan sejumlah RUU Kontroversial lainnya, komunitas pers pun telah menyampaikan penolakan mereka atas 10 pasal. Ketua Umum IJTI Yadi Hendriana mengatakan 10 pasal yang ditolak tersebut mengancam kebebasan pers di Indonesia yang merupakan hak asasi manusia yang seharusnya dijamin, dilindungi, dan dipenuhi dalam demokrasi.

"Pasal-pasal dalam RKUHP akan berbenturan dengan UU Pers yang menjamin dan melindungi kerja-kerja pers," katanya, Selasa (24/9).[]

Berita Lainnya

Menhan Prabowo Pelajari Kemungkinan Kepulangan Habib Rizieq

SOKSINEWS.COM, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku sedang mempelajari kemungkinan kepulangan Imam Besar Front Pembela . . .

Nasional Selasa, 12 November 2019

Hakim Beberkan Alasan Praperadilan Imam Nahrawi Ditolak

SOKSINEWS.COM, Hakim Tunggal Elfian membeberkan alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh mantan Menteri Pemuda dan . . .

Nasional Selasa, 12 November 2019

BPIP: Perlu Doktrin Penguatan Ideologi Pancasila dengan Cara Kekinian

SOKSINEWS.COM, Direktur Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Aris Heru Utomo mengatakan . . .

Nasional Selasa, 12 November 2019

KPK Panggil Pengurus DPW PKB Suap Pengadaan Barang-Jasa Lampung Tengah

SOKSINEWS.COM, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa . . .

Nasional Selasa, 12 November 2019

KPK Panggil Dirut PTPN XII Dan IX Soal Suap Distribusi Gula PTPN III

SOKSINEWS.COM, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Utama (Dirut) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XII M Cholidi . . .

Nasional Selasa, 12 November 2019