Jumat, 22 November 2019

 

 

Ekonomi Bisnis & Keuangan

OJK: Perlindungan Data Pribadi Jadi Tantangan Urgen Industri Fintech

Abubakar
Rabu, 16 Oktober 2019 16:16 WIB

OJK: Perlindungan Data Pribadi Jadi Tantangan Urgen Industri Fintech
Kepala Perizinan & Pengawasan Fintech Direktorat Kelembagaan & Produk Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK, Alvin Taulu di Jakarta.

SOKSINEWS.COM, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai tantangan mendesak yang perlu segera ditangani dalam industri fintech pada tahun depan adalah masalah perlindungan data pribadi.

"Kalau bicara tantangan paling mendesak yang harus segera ditangani adalah perlindungan data pribadi. Hal ini tidak selalu bicara tentang perlindungan konsumen, melainkan juga perlindungan terhadap industri fintech,", ujar Kepala Perizinan & Pengawasan Fintech Direktorat Kelembagaan & Produk Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK, Alvin Taulu di Jakarta, Rabu, (16/10/19).

Alvin menjelaskan bahwa perlindungan data pribadi bukan hanya menjadi tantangan, namun juga harapan di mana harapannya rancangan undang-undang (RUU) perlindungan data pribadi dapat segera disahkan.

Menurut dia, pihaknya juga telah membangun wacana dan rekan-rekan di Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sudah semakin kuat lagi membuat kajian akademis mengenai undang-undang fintech.

Bahkan Alvin berharap ada undang-undang payung atau lebih tinggi dari undang-undang fintech yakni undang-undang ekonomi digital.

"Kalau memang ada undang-undang yang lebih kuat lagi terkait perlindungan data pribadi, itu akan jauh lebih membantu ke depannya terhadap sektor ekonomi digital," katanya.

Sebelumnya AFPI menekankan pentingnya undang-undang fintech dan perlindungan data pribadi (PDP) untuk segera diterbitkan agar bisa menjadi solusi terbaik dalam menjerat serta menindak fintech ilegal.

Kepala Bidang kelembagaan dan Humas AFPI, Tumbur Pardede mengatakan bahwa undang-undang fintech dan perlindungan data pribadi sangat dibutuhkan karena merupakan dasar hukum yang paling kuat dan tertinggu.

Dalam menjalankan praktik usaha fintech lending, sepanjang tidak ada undang-undang maka sulit untuk bisa melindungi industri fintech dengan adanya praktik-praktik yang dilakukan oleh fintech ilegal.[]

Berita Lainnya

OJK Kalbar Minta Masyarakat Waspada Modus Swafoto Dengan KTP

SOKSINEWS.COM, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalbar, Mochamad Riezky F Purnomo meminta masyarakat waspada terhadap kegiatan . . .

Ekonomi Jumat, 22 November 2019

OJK Bertekad Tingkatkan Kontribusi Bagi Perekonomian

SOKSINEWS.COM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-8 dengan tekad meningkatkan kontribusi bagi perekonomian . . .

Ekonomi Jumat, 22 November 2019

OJK: Indeks Literasi Keuangan Di Sulsel Meningkat

SOKSINEWS.COM, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Region 6 Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) Zulmi melansir bahwa dari hasil survei . . .

Ekonomi Kamis, 21 November 2019

62.345 Keluarga Terima Bantuan Pangan Non-Tunai Di Boyolali

SOKSINEWS.COM, Sebanyak 62.345 keluarga penerima manfaat (KPM) yang tersebar di 22 kecamatan di Kabupaten Boyolali menerima bantuan . . .

Ekonomi Kamis, 21 November 2019

Kemendag Sebut Harga Kebutuhan Pokok Di Kupang Stabil

SOKSINEWS.COM, Kementerian Perdagangan menilai harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur secara umum . . .

Ekonomi Kamis, 21 November 2019