Jumat, 22 November 2019

 

 

Nasional Hukum

KPK Tetapkan Walikota Medan Sebagai Tersangka

Ahmad Fiqi Purba
Jumat, 18 Oktober 2019 11:42 WIB

KPK Tetapkan Walikota Medan Sebagai Tersangka
Sejumlah penyidik KPK didampingi pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan di kantor Wali Kota Medan, Jumat (18/10). (ANTARA/Nur Aprilliana Br Sitorus)

SOKSINEWS.COM, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Wali Kota Medan periode 2014-2015 dan 2016-2021 Tengku Dzulmi Eldin sebagai tersangka dugaan penerimaan suap.

Sebelum menetapkannya sebagai tersangka, penyelidik KPK telah menyegel sejumlah ruangan di kantor Wali Kota Medan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan.

Sejumlah penyidik KPK dengan didampingi pihak Kepolisian mendatangi kantor Wali Kota Medan, Jumat untuk membuka segel ruangan tersebut, dan melakukan penggeledahan serta pemeriksaan.
Diberitakan sebelumnya, selain Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya yaitu pemberi IAN (Isa Ansyari) Kepala Dinas PUPR Kota Medan dan SFI (Syamsul Fitri Siregar) Kepala Bagian Protokoler kota Medan.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Tengku Dzulmi dan Syamsul Fitir disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup dan denda minimal Rp200 juta maksimal Rp1 miliar.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga pemberi: Isa Ansyari disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut yang mengatur mengenai orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.[]

Berita Lainnya

Pemkot Depok Beri Sanksi Penunggak Pajak PBB

SOKSINEWS.COM,  Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok menindak tegas Wajib Pajak (WP) yang tidak membayar Pajak Bumi dan . . .

Nasional Jumat, 22 November 2019

Wapres Ma'ruf Ziarah Makam Sunan Gunung Jati Cirebon

SOKSINEWS.COM,  Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan ziarah ke makam Sunan Gunung Jati saat kunjungan kerja ke Cirebon, . . .

Nasional Jumat, 22 November 2019

MPR Sebut 826 Pasangan Suami Istri Bercerai Akibat Pilkada Langsung

SOKSINEWS.COM, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menyatakan pelakasanaan pilkada langsung di Indonesia menyebabkan 826 pasangan . . .

Nasional Jumat, 22 November 2019

KPK Panggil 11 Saksi Kasus RTH Pemkot Bandung

SOKSINEWS.COM, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 11 saksi dalam penyidikan kasus suap terkait pengadaan tanah untuk . . .

Nasional Jumat, 22 November 2019

BBPOM Yogyakarta Musnahkan 125 Kilogram Obat Kedaluwarsa

SOKSINEWS.COM, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Yogyakarta melakukan pemusnahan terhadap obat-obatan yang telah rusak . . .

Nasional Kamis, 21 November 2019