Jumat, 22 November 2019

 

 

Nasional Hukum

KPK Geledah Kantor Dinas PU Medan

Abubakar
Sabtu, 19 Oktober 2019 13:10 WIB

KPK Geledah Kantor Dinas PU Medan
Kantor Dinas PU Kota Medan

SOKSINEWS.COM, Setelah melakukan penggeledahan di kantor Wali Kota Medan pada Jumat (18/10), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan Jalan Pinang Baris Medan, Sabtu, (19/10/19).

Penggeledahan dilakukan secara tertutup, sejumlah wartawan tidak diperbolehkan masuk ke Kantor Dinas PU.

"Mau ngapain? Diluar aja ya kalau mau ambil gambar," kata seorang pria kepada wartawan.

Hingga saat ini tim penyidik KPK masih melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan.

Sebagaimana diketahui, penggeledahan ini dilakukan pasca-ditetapkannya Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin sebagai tersangka dugaan kasus suap.

Selain Tengku Dzulmi Eldin, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya yaitu pemberi IAN (Isa Ansyari) Kepala Dinas PUPR Kota Medan dan SFI (Syamsul Fitri Siregar) Kepala Bagian Protokoler kota Medan.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Tengku Dzulmi dan Syamsul Fitir disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup dan denda minimal Rp200 juta maksimal Rp1 miliar.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga pemberi: Isa Ansyari disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut yang mengatur mengenai orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.[]

Berita Lainnya

Dewan Dakwah Pontianak Galang Dana Untuk Palestina

SOKSINEWS.COM,  Pengurus Dewan Dakwah Indonesia (DDI) Kota Pontianak berserta relawan turun ke jalan melakukan penggalangan . . .

Nasional Jumat, 22 November 2019

Pemkot Depok Beri Sanksi Penunggak Pajak PBB

SOKSINEWS.COM,  Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok menindak tegas Wajib Pajak (WP) yang tidak membayar Pajak Bumi dan . . .

Nasional Jumat, 22 November 2019

Wapres Ma'ruf Ziarah Makam Sunan Gunung Jati Cirebon

SOKSINEWS.COM,  Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan ziarah ke makam Sunan Gunung Jati saat kunjungan kerja ke Cirebon, . . .

Nasional Jumat, 22 November 2019

MPR Sebut 826 Pasangan Suami Istri Bercerai Akibat Pilkada Langsung

SOKSINEWS.COM, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menyatakan pelakasanaan pilkada langsung di Indonesia menyebabkan 826 pasangan . . .

Nasional Jumat, 22 November 2019

KPK Panggil 11 Saksi Kasus RTH Pemkot Bandung

SOKSINEWS.COM, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 11 saksi dalam penyidikan kasus suap terkait pengadaan tanah untuk . . .

Nasional Jumat, 22 November 2019