Rabu, 11 Desember 2019

 

 

Humaniora

Ghufron Tak Dilantik Sebagai Pimpinan KPK Adalah Pelanggaran Hukum

Abubakar
Rabu, 30 Oktober 2019 14:38 WIB

Ghufron Tak Dilantik Sebagai Pimpinan KPK Adalah Pelanggaran Hukum
Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas

SOKSINEWS.COM, Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas mengatakan, desakan untuk tidak melantik Nurul Ghufron sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah pelanggaran hukum.

"Pimpinan KPK dipilih berdasar KPK'>UU KPK (UU 30/2002). Dalam UU tersebut disebutkan, syarat pimpinan KPK minimal 40 tahun," kata Robikin Emhas di Jakarta, Rabu, (30/10/19).

Desakan ini muncul karena dalam KPK'>UU KPK hasil revisi disebutkan minimal umur pimpinan KPK adalah minimal 50 tahun, sedangkan umur Nurul Gufron saat ini baru 45 tahun (lahir 22 September 1974).

Robikin Emhas mengatakan bahwa Nurul Ghufron dipilih berdasar KPK'>UU KPK nomor 30/2002, dimana norma UU ada asas, antara lain asas non-retroaktif.

"Undang-undang tidak berlaku surut. Norma UU dan pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan asas hukum," kata Robikin.

Dia juga menjelaskan, dalam hukum pidana asas tersebut bahkan diderivasi. "Jika terjadi perubahan UU, ketika law enforcement sedang berlangsung, maka tersangka atau terdakwa dikenakan hukum yang paling meringankan baginya," katanya.

Robikin mengatakan, faktanya pimpinan KPK dipilih berdasar UU 30/2002 dan secara hukum UU tidak boleh berlaku surut.

"Oleh karena itu, baik berdasarkan fakta maupun hukum, tidak ada alasan untuk tidak melantik Nurul Ghufron sebagai Pimpinan KPK. Sebaliknya, tidak melantik Nurul Ghufron justru merupakan pelanggaran hukum," katanya.

Komisi III DPR RI telah memilih lima nama pimpinan KPK baru untuk periode 2019-2023 dan salah satu nama yang terpilih adalah Nurul Ghufron yang merupakan satu-satunya pimpinan KPK terpilih yang berlatar belakang akademisi.

Ghufron menjadi pimpinan KPK dengan mengantongi 51 suara dalam voting yang digelar oleh Komisi III DPR pada Jumat (13/9).[]

Berita Lainnya

Gubernur Inginkan Peternak NTT Pelihara Sapi Premium

SOKSINEWS.COM, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat, menginginkan agar para peternak sapi di provinsi berbasiskan . . .

Humaniora Jumat, 15 November 2019

Mendikbud: Paud Dan Pendidikan Keluarga Penting Bagi Pengembangan Anak

SOKSINEWS.COM, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makariem mengatakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) . . .

Humaniora Selasa, 05 November 2019

Ghufron Tak Dilantik Sebagai Pimpinan KPK Adalah Pelanggaran Hukum

SOKSINEWS.COM, Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas mengatakan, desakan untuk . . .

Humaniora Rabu, 30 Oktober 2019

Siswa SDN 2 Pasir Kupa Lebak Belajar di Lantai

SOKSINEWS.COM, Siswa SDN 2 Pasir Kupa Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Banten, mengikuti proses kegiatan belajar mengajar . . .

Humaniora Selasa, 29 Oktober 2019

Berkat Gol Dibala, Juventus Balikkan Keadaan Saat Menang Lawan Lokomotiv

SOKSINEWS.COM, Juventus membalikkan kedudukan berkat dua gol Paulo Dybala untuk mengamankan kemenangan 2-1 atas Lokomotiv Moskow, . . .

Humaniora Rabu, 23 Oktober 2019