Kamis, 12 Desember 2019

 

 

Nasional

KPK Bantu Polda Sultra Tangani Kasus Korupsi Dana Desa Fiktif

Ahmad Fiqi Purba
Rabu, 06 November 2019 11:04 WIB

KPK Bantu Polda Sultra Tangani Kasus Korupsi Dana Desa Fiktif
Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

SOKSINEWS.COM, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantu Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara untuk menangani dugaan kasus korupsi dana desa fiktif.

"KPK melaksanakan tugas koordinasi dan supervisi dalam bentuk dukungan terhadap penanganan perkara oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta, Rabu (6/11/19).

Perkara yang ditangani tersebut adalah dugaan tindak pidana korupsi membentuk atau mendefinitifkan desa-desa yang tidak sesuai prosedur dengan menggunakan dokumen yang tidak sah.

"Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah atas Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikelola beberapa desa di Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018," kata Febri.

Dalam perkara tersebut, lanjut dia, diduga ada 34 desa yang bermasalah, tiga desa di antaranya fiktif, sedangkan 31 desa lainnya ada akan tetapi surat keputusan pembentukannya dibuat dengan tanggal mundur.

Sementara pada saat desa tersebut dibentuk sudah ada moratorium dari Kemendagri, sehingga untuk mendapatkan dana desa harus dibuat tanggal pembentukan "backdate" (tanggal mundur)," ujar Febri.

Pada 24 Juni 2019, kata dia, penyidik Polda Sulawesi Tenggara bersama KPK telah melakukan gelar perkara dalam tahap penyelidikan di Mapolda Sulawesi Tenggara.

"Dalam gelar perkara tersebut disimpulkan saat naik ke tahap penyidikan akan dilakukan pengambilan keterangan ahli hukum pidana untuk menyatakan proses pembentukan desa yang berdasarkan peraturan daerah yang dibuat dengan "backdate" merupakan bagian dari tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak," ujarnya pula.

Selanjutnya pada 25 Juni 2019, dilakukan pertemuan antara pimpinan KPK dan Kapolda Sulawesi Tenggara. Dalam pertemuan tersebut, kata Febri, diminta agar KPK melakukan supervisi dan memberikan bantuan berupa memfasilitasi ahli dalam perkara tersebut.

"Perkara ini telah naik ke tahap penyidikan dan polda telah mengirimkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) ke KPK sesuai ketentuan pasal 50 UU KPK. Sesuai dengan KUHAP, penyidikan yang dilakukan Polri adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya," ujar Febri.

Ia menyatakan salah satu bentuk dukungan KPK adalah memfasilitasi keterangan ahli pidana dan kemudian dilanjutkan gelar perkara bersama pada 16 September 2019.

"Dukungan yang diberikan KPK pada penanganan perkara di Polri ataupun Kejaksaan merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi "trigger mechanism" yang diamanatkan UU. Kami berupaya semaksimal mungkin untuk tetap melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi agar anggaran yang seharusnya dinikmati rakyat tidak dicuri oleh orang-orang tertentu," pungkasnya.[]

Berita Lainnya

Warga Gusuran Rumah Deret Tamansari: Aksi Satpol PP Ilegal!

SOKSINEWS.COM, Sejumlah warga menolak eksekusi lahan untuk proyek rumah deret Tamansari, Kota Bandung. Warga menilai, eksekusi . . .

Nasional Kamis, 12 Desember 2019

Anggap Dukungan Sebagai Utang, Gibran: Saya Ganti Dengan Kebijakan

SOKSINEWS.COM, Gibran Rakabuming Raka sudah resmi mendaftar sebagai calon wali kota Solo periode 2020-2025. Gibran mengucapkan . . .

Nasional Kamis, 12 Desember 2019

Ketua MPR Dorong Pemerintah Akselerasi Pembangunan SDM

SOKSINEWS.COM, Ketua MPR Bambang Soesatyo mendorong pemerintah untuk segera mengakselerasi pembangunan sumber daya manusia (SDM). . . .

Nasional Kamis, 12 Desember 2019

Pengamat Prediksi Muktamar PPP Tidak Akan Terjadi Dualisme Kepemimpinan

SOKSINEWS.COM, Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno memprediksi Partai Persatuan Pembangunan tidak akan mengalami . . .

Nasional Kamis, 12 Desember 2019

Bos KAI Prediksi Kenaikan Penumpang 4 Persen Selama Nataru

SOKSINEWS.COM, PT Kereta Api Indonesia (Persero) memprediksi akan ada kenaikan jumlah penumpang selama libur Natal dan Tahun Baru . . .

Nasional Kamis, 12 Desember 2019