Selasa, 25 Februari 2020

 

 

Ekonomi

FEB UI: Kenaikan Iuran BPJS Tak Berpengaruh Besar Terhadap Defisit

Abubakar
Kamis, 07 November 2019 09:00 WIB

FEB UI: Kenaikan Iuran BPJS Tak Berpengaruh Besar Terhadap Defisit
Kepala grup penelitian kemiskinan dan perlindungan sosial LPEM FEB UI Teguh Dartanto melalui sambungan telepon di Jakarta.

SOKSINEWS.COM, Lembaga Penelitian Ekonomi Manajemen (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia  (UI) mengatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak berpengaruh besar terhadap penyelesaian defisit anggaran BPJS Kesehatan.

"Dengan adanya kenaikan (iuran) ini kan berpikirnya bisa menyelesaikan defisit. Menurut saya enggak," kata Kepala grup penelitian kemiskinan dan perlindungan sosial LPEM  FEB UI Teguh Dartanto melalui sambungan telepon di Jakarta, Kamis, (07/11/19).

Pendapatnya itu, katanya, didasarkan pada penelitian terhadap orang-orang yang sama yang ia lakukan pada 2015 dan 2016 ketika iuran BPJS Kesehatan mengalami kenaikan sekitar 30 persen.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 24 persen dari total peserta BPJS menurunkan kelas layanan dari kelas 1 ke kelas 2 dan dari kelas 2 turun ke kelas 3 akibat kenaikan tersebut.

"Itu yang kenaikannya kurang dari 100 persen. Apalagi yang naiknya 100 persen," katanya.

Artinya, katanya lebih lanjut, tujuan utama kenaikan premi tersebut tidak banyak bermanfaat untuk mengurangi defisit anggaran.

"Karena dulu logika matematikanya sederhana, ketika kurang maka dinaikkan, tanpa berpikir mengenai pola perilaku masyarakatnya."

"Orang enggak berpikir ketika naik, maka orang akan turun kelas. Kalau nanti orang yang kelas 1 dan kelas 2 pada turun kelas ke kelas 3, semuanya juga akhirnya akan sama saja," katanya menjelaskan.

Kenaikan iuran, katanya menegaskan, tidak akan memberikan pengaruh besar terhadap penyelesaian defisit anggaran karena akan berdampak pada penurunan layanan kelas peserta.

"Yang pertama orang turun kelas. Kedua orang berhenti membayar. Kalau setop membayar kan sama saja. Tetap saja defisit," katanya.

Namun demikian, Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma'ruf menyangkal kemungkinan itu.

Ia mengatakan penurunan kelas layanan peserta sudah diperhitungkan oleh BPJS sehingga  kenaikan iuran tetap diharapkan dapat menyelesaikan persoalan defisit.

"Penurunan kelas sudah diperhitungkan. Kan komponen kepesertaannya terdiri tidak hanya segmentasi mandiri," katanya.

Iuran BPJS Kesehatan secara resmi telah ditetapkan naik sesuai dengan yang direkomendasikan Menteri Keuangan sebelumnya menyusul diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris mengatakan defisit anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bisa mencapai Rp77 triliun pada akhir 2024, bila tidak ada upaya fundamental untuk mengatasinya.[]

Berita Lainnya

Pengamat: Kredit UMI Dorong Kemajuan Ekonomi Daerah

SOKSINEWS.COM,  Pengamat UMKM Universitas Tanjungpura Pontianak, Muhammad Fahmi, MM, AK, Ca menyebutkan kredit Ultra Mikro . . .

Ekonomi Senin, 24 Februari 2020

Pengamat: Pertumbuhan Ekonomi RI Direvisi Jadi Momentum Berbenah

SOKSINEWS.COM, Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya menilai revisi . . .

Ekonomi Jumat, 21 Februari 2020

Mendag Gandeng Pelaku Usaha India Tingkatkan Perdagangan

SOKSINEWS.COM,Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menekankan pentingnya berkolaborasi dengan pelaku usaha India dalam meningkatkan . . .

Ekonomi Jumat, 21 Februari 2020

Online Marketplace B2B Dorong Kemajuan UMKM

SOKSINEWS.COM, Online marketplace B2B (Business to Business) di Indonesia, yakni Ralali.com terus mengembangkan ekosistem yang . . .

Ekonomi Jumat, 21 Februari 2020

Presiden Jokowi: Investasi Jalan Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi

SOKSINEWS.COM, Presiden Joko Widodo menyebut investasi merupakan jalan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah ekonomi . . .

Ekonomi Kamis, 20 Februari 2020