Jumat, 13 Desember 2019

 

 

Nasional

Kepala Daerah Tidak Perlu Berhenti Ketika Mencalonkan Diri

Abubakar
Senin, 11 November 2019 14:29 WIB

Kepala Daerah Tidak Perlu Berhenti Ketika Mencalonkan Diri
Komisioner KPU Kepri Arison, di Tanjungpinang

SOKSINEWS.COM,  Kepala daerah, yakni gubernur, bupati maupun wali kota tidak perlu berhenti ketika mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada pilkada 2020, kata Komisioner KPU Kepri Arison, di Tanjungpinang, Senin, (11/11/19). 

"Kalau mau kampanye, cukup cuti saat kampanye, tidak perlu undurkan diri. Selain kampanye, mereka bekerja seperti biasa," ujarnya.

Arison menyontohkan Pelaksana tugas Gubernur Kepri Isdianto ketika mencalonkan diri sebagai gubernur atau wakil gubernur tidak perlu mengundurkan diri. Hal yang sama juga dapat dilakukan wali kota maupun bupati di Kepri yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

"Aturannya masih sama seperti pilkada sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 10/2016," ujarnya.

Sementara terkait persoalan mutasi jabatan, menurut dia, KPU RI maupun UU Pilkada tidak mengatur batas waktu yang diperbolehkan untuk melakukan mutasi jabatan. Persoalan itu akan diawasi oleh Bawaslu dan jajarannya.

"Setahu saya enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala daerah tidak diperkenankan untuk melakukan mutasi jabatan," katanya.

Komisioner Bawaslu Kepri Indrawan mengatakan, berdasarkan UU Nomor 8 tahun 2015 kepala daerah patahana dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

Pelarangan mutasi pejabat ini untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan untuk kepentingan dukungan politik kepala daerah petahana.

“Jadi bila pelaksanaan Pilkada serentak pada September 2020, maka mulai Januari mendatang kepala daerah patahana yang maju pilkada dilarang melakukan mutasi jabatan,” katanya.

Kepala daerah petahana juga dilarang menggunakan program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk kegiatan pemilihan enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

“Kami ingatkan kepala daerah petahana yang mencalonkan diri dalam pilkada supaya menaati ketentuan perundangan ini,” tegasnya.[]

Berita Lainnya

PPATK Dalami Rekening Kasino di Luar Negeri Milik Sejumlah Kepala Daerah

SOKSINEWS.COM, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) rupanya tengah menelusuri jejak-jejak transaksi keuangan . . .

Nasional Jumat, 13 Desember 2019

Sofyan Djalil Bagikan 3.025 Sertifikat Tanah di Kalsel

SOKSINEWS.COM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) membagikan 3.025 sertifikat tanah ke warga . . .

Nasional Jumat, 13 Desember 2019

Ditangkap, Buronan Kasus Narkoba Coba Suap Petugas Imigrasi Rp 2 Miliar!

SOKSINEWS.COM, Petugas Imigrasi yang bertugas di Bandara Kualanamu, Sumatera Utara menangkap seorang buronan kasus narkoba inisial . . .

Nasional Jumat, 13 Desember 2019

PA 212 Minta Kasus Sukmawati-Muwafiq Diproses, Akan Demo Lagi Jika Mangkrak

SOKSINEWS.COM, Massa aksi demonstrasi di Mabes Polri meminta polisi untuk melanjutkan proses hukum dari Sukmawati Soekarnoputri . . .

Nasional Jumat, 13 Desember 2019

Bamsoet: Wacana Lain Amandemen UUD 1945 di Luar GBHN Bukan dari MPR

SOKSINEWS.COM, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan bahwa rencana amandemen UUD 1945 guna untuk menghadirkan pokok-pokok . . .

Nasional Jumat, 13 Desember 2019