Sabtu, 14 Desember 2019

 

 

Nasional

Hakim Beberkan Alasan Praperadilan Imam Nahrawi Ditolak

Ahmad Fiqi Purba
Selasa, 12 November 2019 12:14 WIB

Hakim Beberkan Alasan Praperadilan Imam Nahrawi Ditolak
Hakim Tunggal Elfian saat membacakan putusan praperadilan Imam Nahrawi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2019). (Antara/Benardy Ferdiansyah)

SOKSINEWS.COM, Hakim Tunggal Elfian membeberkan alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi ditolak seluruhnya.

Ia menyatakan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon (KPK) telah sah.

"Bahwa termohon telah melakukan pemeriksaan, menemukan dua alat bukti, yaitu bukti saksi dan bukti surat yang berkaitan dengan perkara a quo," kata Elfian saat membacakan pertimbangan putusan praperadilan Imam di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (12/11/19).

Selanjutnya, Hakim juga menilai bahwa penyidikan terhadap Imam berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/94/DIK.00/01/08/2019 tertanggal 28 Agustus 2019 adalah sah.

"Tanggal 28 Agustus 2019 telah mengeluarkan Sprindik bahwa pemohon telah melakukan tindak pidana korupsi. Termohon telah memiliki dua alat bukti yang sah, yaitu alat bukti saksi dan alat bukti surat," ucap dia.

Selanjutnya, Hakim juga menilai surat penahanan terhadap Imam tertanggal 27 September 2019 adalah sah.

Diketahui, pihak Imam menilai surat penahanan tersebut yang ditanda tangani Ketua KPK Agus Rahardjo tidak sah dan cacat hukum karena saat konferensi pers pada 13 September 2019, Agus bersama dua wakilnya Laode M Syarif dan Saut Situmorang menyerahkan mandat kepada Presiden Joko Widodo.

"Walaupun ada pernyataan pimpinan KPK yang mengundurkan diri dan menyerahkan mandat kepada Presiden, namun secara yuridis Presiden belum memberikan putusan pemberhentian pimpinan KPK yang mengundurkan diri dan juga belum mengajukan penggantian pada DPR. Secara de facto pimpinan KPK yang mengundurkan diri tersebut masih melakukan tugasnya," kata Elfian.

Dari pertimbangan tersebut, kata dia, bahwa di KPK tidak ada kekosongan pimpinan sehingga apa yang dilakukan oleh KPK untuk melakukan penahanan terhadap Imam adalah sah.

Kemudian dalam pertimbangannya, Hakim juga menilai soal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan UU KPK.

"Karena Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mulai berlaku tanggal 17 Oktober 2019 maka segala tindakan perbuatan termohon berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelum 17 Oktober 2019 adalah tetap sah," ujar Elfian.

Oleh karena itu, kata dia, alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan Imam harus dinyatakan patut untuk ditolak.

"Mengadili, menyatakan eksepsi pemohon tidak dapat diterima. Menolak permohonan praperadilan untuk seluruhnya," kata Hakim Elfian.[]

Berita Lainnya

PPATK Dalami Rekening Kasino di Luar Negeri Milik Sejumlah Kepala Daerah

SOKSINEWS.COM, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) rupanya tengah menelusuri jejak-jejak transaksi keuangan . . .

Nasional Jumat, 13 Desember 2019

Sofyan Djalil Bagikan 3.025 Sertifikat Tanah di Kalsel

SOKSINEWS.COM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) membagikan 3.025 sertifikat tanah ke warga . . .

Nasional Jumat, 13 Desember 2019

Ditangkap, Buronan Kasus Narkoba Coba Suap Petugas Imigrasi Rp 2 Miliar!

SOKSINEWS.COM, Petugas Imigrasi yang bertugas di Bandara Kualanamu, Sumatera Utara menangkap seorang buronan kasus narkoba inisial . . .

Nasional Jumat, 13 Desember 2019

PA 212 Minta Kasus Sukmawati-Muwafiq Diproses, Akan Demo Lagi Jika Mangkrak

SOKSINEWS.COM, Massa aksi demonstrasi di Mabes Polri meminta polisi untuk melanjutkan proses hukum dari Sukmawati Soekarnoputri . . .

Nasional Jumat, 13 Desember 2019

Bamsoet: Wacana Lain Amandemen UUD 1945 di Luar GBHN Bukan dari MPR

SOKSINEWS.COM, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan bahwa rencana amandemen UUD 1945 guna untuk menghadirkan pokok-pokok . . .

Nasional Jumat, 13 Desember 2019