Sabtu, 07 Desember 2019

 

 

Nasional

Menteri PANRB Tunggu "Feedback" K/L Terkait Kajian Pemangkasan Eselon

Abubakar
Selasa, 12 November 2019 12:38 WIB

Menteri PANRB Tunggu
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo

SOKSINEWS.COM, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menunggu hasil kajian dari setiap kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait fungsi eselon III dan IV yang memungkinkan untuk dipangkas.

“Tim kami sudah menyusun (konsep) dan sudah kami paparkan ke seluruh sekjen dan sekretaris lembaga, termasuk TNI/Polri. Nanti ada feedback atau umpan balik,” kata Tjahjo usai menemui Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Kantor Wapres Jakarta, Selasa, (12/11/19). 

Menurut Tjahjo, kajian tersebut dilakukan untuk mengetahui seberapa mendesak posisi eselon III dan IV untuk dihapuskan di instansi pemerintahan tersebut. Penelitian tersebut perlu dilakukan karena setiap K/L memiliki kebutuhan berbeda-beda terhadap posisi eselon.

“Ternyata ada kementerian yang satuan kerjanya ribuan, seperti Kementerian Agama, PUPR, kepala imigrasi, kepala lapas, camat, lurah dan kepala kantor; itu kan tidak bisa disetarakan dengan eselon,” katanya.

Pemangkasan eselon, selain eselon I dan II, kata dia, memang memerlukan penelitian mendalam mengingat ada beberapa posisi di instansi daerah yang setara dengan eselon III dan IV namun tidak memungkinkan untuk dihapus, seperti jabatan camat dan lurah.

Jabatan struktural camat dan lurah tidak bisa digantikan dengan posisi fungsional karena jabatan tersebut memiliki kewenangan untuk berkoordinasi dengan jajaran di bawahnya.

Terkait hal itu, Tjahjo mengatakan pihaknya masih mengkaji karena penghapusan eselon III dan IV bertujuan untuk merampingkan birokrasi, bukan memangkas.

“Masih dipertimbangkan, nanti akan kita lihat. Tapi secara prinsip, ini bukan memangkas ya, tapi merampingkan jalur birokrasi,” ujarnya.

Program reformasi birokrasi, melalui perampingan eselon III dan IV, menjadi salah satu prioritas kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode kedua.

Perampingan tersebut diharapkan dapat mendorong kinerja birokrasi menjadi lebih cepat, khususnya dalam hal pemberian layanan publik dan izin investasi di daerah.[]

Berita Lainnya

Sumber Masalah yang Menggerogoti PT PANN

SOKSINEWS.COM,  PT PANN tengah menjadi sorotan. Namanya tak pernah terdengar bertahun-tahun, tapi tiba-tiba diusulkan mendapatkan . . .

Nasional Kamis, 05 Desember 2019

Wapres Ma'ruf Amin Mengkritik Luhut, Jangan Gunakan Kantor Kementerian Untuk Bahas Urusan Parpol

SOKSINEWS.COM, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengkritik penggunaan kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaaritiman dan Investasi . . .

Nasional Kamis, 05 Desember 2019

Bertemu Mahfud MD, Menteri BUMN Bahas Radikalisme

SOKSINEWS.COM, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD membahas tentang ancaman . . .

Nasional Kamis, 05 Desember 2019

Realisasi Inflasi Sulbar 1,20 Persen

SOKSINEWS.COM, Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Enny Anggraeni Anwar mengatakan realisasi inflasi tercatat 1,20 persen di . . .

Nasional Kamis, 05 Desember 2019

Wamenkeu: Bonus Demografi Solusi Atasi Jebakan Pendapatan Menengah

SOKSINEWS.COM, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan bonus demografi Indonesia merupakan potensi besar sebagai salah . . .

Nasional Kamis, 05 Desember 2019