Jumat, 13 Desember 2019

 

 

Nasional

KPK Hormati Putusan Hakim Tolak Praperadilan Imam Nahrawi

Ahmad Fiqi Purba
Selasa, 12 November 2019 12:42 WIB

KPK Hormati Putusan Hakim Tolak Praperadilan Imam Nahrawi
Anggota tim Biro Hukum KPK Evi Laila (kanan) saat jumpa pers usai persidangan putusan praperadilan Imam Nahrawi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2019). (Antara/Benardy Ferdiansyah)

SOKSINEWS.COM, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati putusan Hakim Tunggal Elfian yang menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.

"Kami hormati keputusan hakim praperadilan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan KPK itu adalah sah," ucap anggota tim Biro Hukum KPK Evi Laila saat jumpa pers usai persidangan putusan praperadilan Imam Nahrawi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (12/11/19).

Lebih lanjut, ia pun menegaskan bahwa penetapan Imam sebagai tersangka oleh KPK berdasarkan dua alat bukti yang cukup.

"Karena didasarkan atas dua alat bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan dalam ketentuan putusan MK (Mahkamah Konstitusi yang menyebut penetapan tersangka didasarkan atas dua alat bukti yang cukup," kata Evi.

Ia juga menyatakan berdasarkan pertimbangan Hakim bahwa surat perintah penahanan yang dikeluarkan KPK terhadap Imam adalah sah.

"Kemudian tadi juga dinyatakan oleh Hakim mengenai surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh KPK adalah sah karena surat yang diterbitkan oleh pimpinan KPK masih dalam kewenangan pimpinan KPK karena Undang-Undang 19 Tahun 2019 berlaku sejak 17 Oktober 2019," tuturnya.

Ia juga menyoroti soal penyerahan mandat yang dilakukan pimpinan KPK kepada Presiden Joko Widodo yang kemudian dipermasalahkan pihak Imam dalam permohonan praperadilannya.

"Terakhir tadi mengenai kekosongan pimpinan. Sampai saat ini pun tak ada Keppres mengenai pergantian atau pemberhentian pimpinan KPK karena pimpinan KPK dari awal diangkat oleh Keppres sehingga untuk pemberhentiannya pun harus melalui Keppres. Seperti kita ketahui tak ada Keppres yang memberhentikan pimpinan KPK," ujar Evi.

Diketahui, pihak Imam menilai surat penahanan tersebut yang ditanda tangani Ketua KPK Agus Rahardjo tidak sah dan cacat hukum karena saat konferensi pers pada 13 September 2019, Agus bersama dua wakilnya Laode M Syarif dan Saut Situmorang menyerahkan mandat kepada Presiden Joko Widodo.[]

Berita Lainnya

Warga Gusuran Rumah Deret Tamansari: Aksi Satpol PP Ilegal!

SOKSINEWS.COM, Sejumlah warga menolak eksekusi lahan untuk proyek rumah deret Tamansari, Kota Bandung. Warga menilai, eksekusi . . .

Nasional Kamis, 12 Desember 2019

Anggap Dukungan Sebagai Utang, Gibran: Saya Ganti Dengan Kebijakan

SOKSINEWS.COM, Gibran Rakabuming Raka sudah resmi mendaftar sebagai calon wali kota Solo periode 2020-2025. Gibran mengucapkan . . .

Nasional Kamis, 12 Desember 2019

Ketua MPR Dorong Pemerintah Akselerasi Pembangunan SDM

SOKSINEWS.COM, Ketua MPR Bambang Soesatyo mendorong pemerintah untuk segera mengakselerasi pembangunan sumber daya manusia (SDM). . . .

Nasional Kamis, 12 Desember 2019

Pengamat Prediksi Muktamar PPP Tidak Akan Terjadi Dualisme Kepemimpinan

SOKSINEWS.COM, Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno memprediksi Partai Persatuan Pembangunan tidak akan mengalami . . .

Nasional Kamis, 12 Desember 2019

Bos KAI Prediksi Kenaikan Penumpang 4 Persen Selama Nataru

SOKSINEWS.COM, PT Kereta Api Indonesia (Persero) memprediksi akan ada kenaikan jumlah penumpang selama libur Natal dan Tahun Baru . . .

Nasional Kamis, 12 Desember 2019