Senin, 28 September 2020

 

 

Nasional

WALHI Minta Pemerintah Kaji Ulang Wacana Penghapusan IMB Dan AMDAL

Abubakar
Senin, 25 November 2019 13:46 WIB

WALHI Minta Pemerintah Kaji Ulang Wacana Penghapusan IMB Dan AMDAL
Koordinator Desk Politik WALHI Khalisa Khalid dalam konferensi pers yang diadakan di kantor eksekutif WALHI, Jakarta Selatan

SOKSINEWS.COM, Wahana Lingkungan Hidup indonesia (WALHI) meminta agar pemerintah mengkaji ulang wacana peniadaan izin mendirikan bangunan (IMB) dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang ditujukan untuk mempermudah izin investasi.

"Bagi kami dari organisasi lingkungan itu adalah sebuah proteksi dari upaya penghancuran terhadap lingkungan dan mitigasi dari ancaman krisis lingkungan yang lebih masif," ujar Koordinator Desk Politik WALHI Khalisa Khalid dalam konferensi pers yang diadakan di kantor eksekutif WALHI, Jakarta Selatan pada Senin,(25/11/19).

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengemukakan wacana penghapusan IMB dan Amdal dari daftar syarat yang dibutuhkan dalam proses pengurusan izin investasi.

Hal itu dilakukan untuk mendukung rencana pemerintah meningkatkan investasi yang masuk ke Indonesia dengan mempermudah persyaratan izin investasi.

Tujuan meningkatkan investasi, ujar Khalisa, seharusnya tidak mengesampingkan syarat-syarat yang ditujukan untuk menjaga lingkungan dan memastikan tempat tinggal masyarakat luas tidak terganggu dengan, misalnya, pembangunan pabrik.

Menurut WALHI, tanpa ditiadakan pun Amdal saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai bentuk kontribusi dalam pengambilan keputusan dan terkadang hanya menjadi syarat administratif.

Seharusnya kenyataan itu mendorong pemerintah untuk melakukan pembenahan birokrasi bukannya menghapus persyaratan untuk kajian lingkungan sebagai salah satu syarat penerbitan izin, menurut Koordinator Kampanye WALHI Edo Rakhman, yang juga hadir dalam konferensi pers tersebut.

Menurut dia, karena pelaku usaha yang diwajibkan untuk membuat laporan Amdal, yang biasanya dilakukan menggunakan jasa konsultan, tentu pihak konsultan akan berusaha keras memfinalisasi dokumen tersebut meski belum mumpuni.

"Mungkin ini salah satu kelemahan dan ini yang harus kita perbaiki, bukan dihilangkan," ujar Edo.[]

Berita Lainnya

TPU Pondok Ranggon dan Rorotan Ditunjuk Jadi Pemakaman Khusus Pasien COVID-19

SOKSINEWS.COM, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus menambah lokasi khusus pemakaman jenazah pasien positif Covid-19 menyusul . . .

Nasional Senin, 28 September 2020

Turki Diperingatkan Agar Tak Ikut Campur dalam Konflik Armenia-Azerbaijan

SOKSINEWS.COM, Pernyataan mengejutkan datang dari Perdana Menteri (PM) Armenia, Nikol Pashinyan. Dia telah terang-terangan menyatakan . . .

Nasional Senin, 28 September 2020

Sebelum Tanding di Laga Pertama Lanjutan Liga 1, Pemain Persija Ikuti Swab Test

SOKSINEWS.COM, Para pemain Persija menjalani tes usap (swab test) COVID-19 sebelum menjalani laga pertama lanjutan Liga 1 Indonesia . . .

Nasional Senin, 28 September 2020

Pemerintah Siapkan Perpres Pengadaan dan Distribusi Vaksin COVID-19

SOKSINEWS.COM, Ketua Timnas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa . . .

Nasional Senin, 28 September 2020

Bakornas Fokusmaker: Pemerintah Harus Pertimbangkan Penundaan Pilkada 2020

SOKSINEWS.COM, Pemerintah diminta mempertimbangkan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak demi menyelamatkan . . .

Nasional Senin, 28 September 2020