Selasa, 28 Januari 2020

 

 

Nasional

WALHI Minta Pemerintah Kaji Ulang Wacana Penghapusan IMB Dan AMDAL

Abubakar
Senin, 25 November 2019 13:46 WIB

WALHI Minta Pemerintah Kaji Ulang Wacana Penghapusan IMB Dan AMDAL
Koordinator Desk Politik WALHI Khalisa Khalid dalam konferensi pers yang diadakan di kantor eksekutif WALHI, Jakarta Selatan

SOKSINEWS.COM, Wahana Lingkungan Hidup indonesia (WALHI) meminta agar pemerintah mengkaji ulang wacana peniadaan izin mendirikan bangunan (IMB) dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang ditujukan untuk mempermudah izin investasi.

"Bagi kami dari organisasi lingkungan itu adalah sebuah proteksi dari upaya penghancuran terhadap lingkungan dan mitigasi dari ancaman krisis lingkungan yang lebih masif," ujar Koordinator Desk Politik WALHI Khalisa Khalid dalam konferensi pers yang diadakan di kantor eksekutif WALHI, Jakarta Selatan pada Senin,(25/11/19).

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengemukakan wacana penghapusan IMB dan Amdal dari daftar syarat yang dibutuhkan dalam proses pengurusan izin investasi.

Hal itu dilakukan untuk mendukung rencana pemerintah meningkatkan investasi yang masuk ke Indonesia dengan mempermudah persyaratan izin investasi.

Tujuan meningkatkan investasi, ujar Khalisa, seharusnya tidak mengesampingkan syarat-syarat yang ditujukan untuk menjaga lingkungan dan memastikan tempat tinggal masyarakat luas tidak terganggu dengan, misalnya, pembangunan pabrik.

Menurut WALHI, tanpa ditiadakan pun Amdal saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai bentuk kontribusi dalam pengambilan keputusan dan terkadang hanya menjadi syarat administratif.

Seharusnya kenyataan itu mendorong pemerintah untuk melakukan pembenahan birokrasi bukannya menghapus persyaratan untuk kajian lingkungan sebagai salah satu syarat penerbitan izin, menurut Koordinator Kampanye WALHI Edo Rakhman, yang juga hadir dalam konferensi pers tersebut.

Menurut dia, karena pelaku usaha yang diwajibkan untuk membuat laporan Amdal, yang biasanya dilakukan menggunakan jasa konsultan, tentu pihak konsultan akan berusaha keras memfinalisasi dokumen tersebut meski belum mumpuni.

"Mungkin ini salah satu kelemahan dan ini yang harus kita perbaiki, bukan dihilangkan," ujar Edo.[]

Berita Lainnya

Omnibus Law Keamanan Laut, Mahfud MD: Bertambah Jadi 24 UU

SOKSINEWS.COM, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan hasil pemetaan regulasi yang harus . . .

Nasional Selasa, 07 Januari 2020

Korban Kejahatan Seksual Pejabat Buton Utara Dapat Bantuan Psikolog

SOKSINEWS.COM, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi . . .

Nasional Selasa, 07 Januari 2020

Menko Polhukam Gelar Rapat Soal Pengamanan Laut

SOKSINEWS.COM, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menggelar rapat khusus terkait pengamanan wilayah . . .

Nasional Selasa, 07 Januari 2020

PPP Dukung Pansus Jiwasraya

SOKSINEWS.COM, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) H. Arsul Sani yang juga Wakil Ketua MPR mengatakan partainya . . .

Nasional Selasa, 07 Januari 2020

Polri: Ada 56 Pertanyaan Diajukan Penyidik Pada Novel

SOKSINEWS.COM, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan penyidik Komisi Pemberantasan . . .

Nasional Selasa, 07 Januari 2020