Rabu, 29 Januari 2020

 

 

Nasional

Menkeu Tegaskan Tidak Periksa Rekening Bersaldo Di Atas RP1 Miliar

Abubakar
Rabu, 27 November 2019 14:22 WIB

Menkeu Tegaskan Tidak Periksa Rekening Bersaldo Di Atas RP1 Miliar
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

SOKSINEWS.COM,  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan tidak ada pemeriksaan saldo rekening yang jumlahnya di atas Rp1 miliar untuk kepentingan pajak, mencermati maraknya artis dan Youtuber yang memamerkan saldo tabungan kepada publik.

"Kami tidak memajaki di atas Rp1 miliar. Bagaimana rekening dipajaki?," katanya ditemui di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI) di Depok, Jawa Barat, Rabu, (27/11/19).

Menkeu melanjutkan apabila jumlah saldo di rekening merupakan penghasilan yang sudah dikurangi pajak, maka itu juga tidak menjadi masalah.

"Jadi kalau memang satu miliar itu adalah hasil penerimaan yang sudah bersih dari pajak, ya tidak apa-apa," katanya.

Kementerian Keuangan juga tidak memeriksa rekening masyarakat tapi pemerintah mendapatkan laporan secara reguler khususnya rekening dengan saldo jumbo.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu meyakini setiap masyarakat memiliki kepatuhan terhadap peraturan itu.

"Kami tidak periksa juga. Kami adalah mendapatkan laporan secara reguler, kan itu sesuai dengan peraturan akses informasi," imbuhnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Suryo Utomo dalam Ngobrol Santai bersama awak media beberapa waktu lalu mengatakan DJP sudah memiliki data kepemilikan saldo rekening para wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) di atas Rp1 miliar.

Data itu, kata dia, diperoleh dari pihak perbankan secara otomatis.

Suryo menuturkan Ditjen Pajak baru akan mengakses dan membuka data itu jika akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut misalnya ada youtuber yang tidak mau membayar pajak.

"Kita sudah menerima data keuangan secara automatically. Ini sudah dimulai untuk data keuangan berupa saldo rekening per 31 Desember 2017, itu sudah kita minta. Itu kita terima pada April 2018," katanya.

Hal tersebut sesuai ketentuan Automatic Exchange of Information (AEoI) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39 Nomor 2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi.[]

Berita Lainnya

Omnibus Law Keamanan Laut, Mahfud MD: Bertambah Jadi 24 UU

SOKSINEWS.COM, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan hasil pemetaan regulasi yang harus . . .

Nasional Selasa, 07 Januari 2020

Korban Kejahatan Seksual Pejabat Buton Utara Dapat Bantuan Psikolog

SOKSINEWS.COM, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi . . .

Nasional Selasa, 07 Januari 2020

Menko Polhukam Gelar Rapat Soal Pengamanan Laut

SOKSINEWS.COM, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menggelar rapat khusus terkait pengamanan wilayah . . .

Nasional Selasa, 07 Januari 2020

PPP Dukung Pansus Jiwasraya

SOKSINEWS.COM, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) H. Arsul Sani yang juga Wakil Ketua MPR mengatakan partainya . . .

Nasional Selasa, 07 Januari 2020

Polri: Ada 56 Pertanyaan Diajukan Penyidik Pada Novel

SOKSINEWS.COM, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan penyidik Komisi Pemberantasan . . .

Nasional Selasa, 07 Januari 2020