Minggu, 20 September 2020

 

 

Nasional

Sri Mulyani Serahkan Draft Omnibus Law Perpajakan Ke DPR Pada Desember

Abubakar
Kamis, 28 November 2019 14:24 WIB

Sri Mulyani Serahkan Draft Omnibus Law Perpajakan Ke DPR Pada Desember
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati

SOKSINEWS.COM, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akan menyerahkan draft Omnibus Law atau beleid yang menggabungkan sejumlah aturan menjadi satu Undang-Undang (UU) sebagai payung hukum baru, terkait perpajakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada pertengahan Desember 2019.

“Timeline-nya seperti yang Presiden sampaikan, kita berharap ini bisa diselesaikan final drafnya dan harmonisasi sehingga mungkin bisa disampaikan ke DPR sebelum reses pada 18 Desember,” kata Sri Mulyani dalam acara CEO Forum di Jakarta, Kamis, (28/11/19).

Sri Mulyani menuturkan draf Omnibus Law sektor perpajakan tersebut telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta seluruh jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju sehingga pada Januari diharapkan bisa dibahas dengan DPR.

“Jadi kita harap bisa masuk sehingga Januari nanti kita sudah mulai bahas dan kami sudah mulai berkomunikasi juga dengan DPR mengenai hal itu,” kata Sri Mulyani.

Ia menegaskan bahwa melalui Omnibus Law tersebut diharapkan regulasi terkait perpajakan di seluruh tingkat pemerintahan mulai dari pusat hingga daerah dapat seragam, sehingga sesuai dengan prioritas kepemimpinan Presiden Jokowi jilid II yaitu adanya transformasi ekonomi.

“Kita menggunakan Omnibus Law dalam rangka membuat rezim perpajakan kita paling tidak sesuai atau setara dengan prioritas pemerintah di dalam transformasi ekonomi dan mengantisipasi perubahan di era digital ekonomi,” ujar Sri Mulyani.

Ia menjelaskan ada lima UU yang direvisi menggunakan metode Omnibus Law yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Undang-Undang Pemerintah Daerah (Pemda).

"Kalau PPh itu menurunkan corporate income tax dari 25 persen secara bertahap ke 20 persen, 25 persen ke 22 persen pada 2021, dan kemudian menjadi 20 persen pada 2023,” kata Sri Mulyani.[]

Berita Lainnya

4 Tips Baterai Ponsel Anda Lebih Awet

SOKSINEWS.COM,  Ponsel memerlukan baterai agar bisa hidup. Saat baterai akan habis, Anda mungkin terburu-buru mencari charger . . .

Nasional Minggu, 20 September 2020

Messi Bertahan, Kini Lini Serang Barcelona Punya Trio MGA

SOKSINEWS.COM, Barcelona menang 1-0 atas Elche dalam ajang Trofeo Joan Gamper di Estadio Camp Nou, Minggu (20/9/2020) dini hari . . .

Nasional Minggu, 20 September 2020

Fraksi Partai Golkar Tolak Revisi UU Bank Indonesia

SOKSINEWS.COM, Fraksi Partai Golkar di DPR menolak Revisi Undang-Undang (RUU) nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Termasuk . . .

Nasional Minggu, 20 September 2020

Prajurit TNI Gugur Pascakontak Senjata dengan KKSB di Intan Jaya

SOKSINEWS.COM, Kontak senjata antara TNI dengan kelompok kriminal sipil bersenjata (KKSB) di sekitar Koramil Persiapan Hipadipa, . . .

Nasional Sabtu, 19 September 2020

Neymar dan Coutinho Perkuat Skuat Brazil untuk Kualifikasi Piala Dunia

SOKSINEWS.COM, Neymar dan Philippe Coutinho dipanggil masuk dalam skuat Tim Nasional Brasil. Keduanya akan menjadi bagian tim . . .

Nasional Sabtu, 19 September 2020