Jumat, 06 Desember 2019

 

 

Kabar Golkar

Funsionaris DPP PG: Munas Golkar Jauh dari Demokratis

Djafar Ruliansyah Lubis, SH, MH (Fungsionaris DPP Partai Golkar)
Sabtu, 30 November 2019 16:28 WIB

Funsionaris DPP PG: Munas Golkar Jauh dari Demokratis
Djafar Ruliansyah Lubis, SH, MH. Fungsionaris DPP Partai Golkar.(Foto: Istimewa)

SOKSINEWS.COM, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bermain curang dengan memelintir anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai Golkar untuk kepentingannya sendiri di arena Musyawarah Nasional (Munas) Golkar
 
Airlangga telah membolak-balik dan salah membaca tafsir AD/ART Partai Golkar dengan menafsirkan bahwa Pasal 12 ayat 4 huruf a tentang syarat 30% pemegang hak suara. 

Airlangga beserta tim panitianya menafsirkan syarat tersebut berupa surat dukungan dari DPD DPD.

Jika itu tetap diterapkan maka pertama, akan terjadi chaos antar pemilik suara yaitu DPD DPD di tingkat I dan DPD DPD tingkat II baik di Munas maupun Pasca Munas

Kedua, tidak ada lagi kerahasiaan antara pemberi hak suara dalam munas, sementara di munas hak DPD I dan DPD II itu sama, sama-sama Punya Hak Pemberi Suara. 

Ketiga, Panitia yg mayoritas dimotori orang-orang Airlangga akan mengetahui DPD DPD mana saja yg tidak memberikan dukungan Pada Airlangga, sehingga airlangga bisa melakukan pressure intervensi sebelum pencoblosan pada tahap penjaringan calon, seorang dianggap memenuhi syarat bila mendapat dukungan tertulis dari 30 persen pemilik suara.

Keempat, Panitia munas yg pendukung airlangga bisa membatalkan atau diskualifikasi Surat Dukungan jika terjadi double dukungan. 

Padahal, menurut Anggaran Rumah Tangga  Pasal 12 Ayat 4 huruf a itu sudah sangat dijelaskan bahwa dukungan 30% pemegang hak suara itu metode pembuktiannya melalui Voting. Bukan surat dukungan. 

Karena Jelas dalam anggaran rumah tangga Pasal 50  ayat 1 sangat sangat dijelaskan bahwa dilakukan Pemilihan Langsung jadi bukan adanya Surat Dukungan. 

Airlangga juga harus memahami dalam Anggaran Dasar pasal 16 ayat 1 huruf B terkait tentang Memilih dan dipilih jelas di situ bahwa setiap anggota mempunyai Hak untuk mendapatkan itu. Begitu juga dalam Hal Munas 5 tahunan Partai Golkar. Semua kader yang sudah layak dan memenuhi syarat mempunyai hak mencalonkan sebagai ketua umum. Bukan hak -hak mereka dibatasi. 

Aturan Munas Wajib Merujuk Pada aturan Yang sebenar-benarnya yang ada bukan akal-akalan menambahi aturan untuk menghambat kader untuk Maju pencalonan atau MUNAS menjadi mudah untuk digugat di Pengadilan Kembali.[]

Berita Lainnya

Airlangga Soal Jabatan Untuk Pro-Bamsoet di DPP Golkar: Tunggu Saja

SOKSINEWS.COM, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto akan memimpin langsung penyusunan kepengurusan DPP Partai Golkar 2019-2024. . . .

Kabar Golkar Kamis, 05 Desember 2019

Hujan Interupsi Terjadi Pada Pembahasan AD/ART di Munas Golkar

SOKSINEWS.COM, Rapat Komisi A Munas X Golkar dihujani interupsi dari para peserta rapat. Komisi A sendiri membahas penataan struktur . . .

Kabar Golkar Kamis, 05 Desember 2019

Airlangga Ketum Secara Aklamasi, Munas Golkar Ditutup Ma'ruf Malam Ini

SOKSINEWS.COM, Musyawarah Nasional (Munas) X Golkar akan ditutup malam ini. Wakil Presiden Ma'ruf Amin dijadwalkan menutup . . .

Kabar Golkar Kamis, 05 Desember 2019

Golkar Gelar Rapat Komisi Susun Keputusan Munas

SOKSINEWS.COM, Munas partai Golkar yang berlangsung di Hotlet Ritz Carlton, Jakarta memasuki hari ketiga pada kamis, (5/12/19). Setelah . . .

Kabar Golkar Kamis, 05 Desember 2019

Munas X Golkar Akan Ditutup Wapres Kamis Malam

SOKSINEWS.COM, Musyawarah Nasional X Partai Golkar akan ditutup oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Kamis malam hari ini. "Betul . . .

Kabar Golkar Kamis, 05 Desember 2019