Sabtu, 04 April 2020

 

 

Nasional

Menko Polhukam Gelar Rapat Soal Pengamanan Laut

Abubakar
Selasa, 07 Januari 2020 12:45 WIB

Menko Polhukam Gelar Rapat Soal Pengamanan Laut
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD

SOKSINEWS.COM, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menggelar rapat khusus terkait pengamanan wilayah laut dan perairan di Indonesia agar penerapannya optimal dan tidak tumpang tindih.

"Hari ini sengaja kami atau saya selaku Menko Polhukam mengundang pejabat-pejabat eselon I," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa, (07/01/2020).

Rapat tersebut, kata dia, dimaksudkan untuk membahas pelaksanaan secara lebih teknis instruksi Presiden kepada Menko Polhukam dan Menko Kemaritiman untuk menyiapkan aturan kembali mengenai penanganan laut dan perairan di Indonesia.

Hadir dalam rapat itu, antara lain Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya (Laksdya) TNI Achmad Taufieqoerrochman, dan Sekretaris Utama Badan SAR Nasional (Basarnas) Dianta Bangun.

Mahfud mengakui rapat tersebut tidak secara khusus diselenggarakan karena ada persoalan di perairan Natuna, melainkan karena ada tugas untuk menata masalah kelautan dan kemaritiman.

"Ini kebetulan sekarang ada kasus Natuna. Tetapi, sebenarnya tanpa ada kasus Natuna pun, instruksi Presiden itu sebelum itu sudah disampaikan," katanya.

Terakhir, kata dia, pada rapat terbatas kabinet antara tanggal 3-4 Desember, Presiden menginstruksikan Menko Polhukam dan Menko Kemaritiman supaya segera mengambil langkah-langkah menata kembali penanganan masalah laut.

"Pada waktu itu, bahkan Presiden mengatakan, sekurang-kurangnya ada tujuh lembaga kata presiden yang sepertinya tumpang tindih tugasnya dalam mengurus kelautan itu," katanya.

Menurut dia, dilihat keberadaan masing-masing lembaga bagus, seperti Bakamla, Polair, TNI AL, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), tetapi perlu ada aturan satu pintu tanpa mengurangi kewenangan masing-masing lembaga.

"Tetapi, pintu penjurunya itu harus ada, nanti kita diskusikan. Pada waktu itu presiden menyebut Bakamla, ya. Tetapi nanti kita diskusikan, solusi itu apa betul apa tidak? Yang penting bagi Presiden ada satu pintu," kata Mahfud.[]

Berita Lainnya

Pengurus DPP Gabema Tapteng Sibolga Periode 2019-2024 Resmi Dilantik

SOKSINEWS.COM, Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabema Tapteng Sibolga periode 2019-2024 resmi dilantik di Jakarta, Minggu . . .

Nasional Minggu, 01 Maret 2020

Kemendes: 433 Desa Tanpa Listrik Segera Terang Benderang

SOKSINEWS.COM, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyatakan sebanyak 433 desa yang . . .

Nasional Jumat, 28 Februari 2020

Pemkab Kubu Raya Ajak Masyarakat Cegah Karhutla

SOKSINEWS.COM, Wakil Bupati Kubu Raya Sujiwo mengajak seluruh masyarakat di kabupaten itu dan Kalimantan Barat umumnya untuk bersama-sama . . .

Nasional Jumat, 28 Februari 2020

Wagub Jabar Bentuk Santri Siaga Bencana

SOKSINEWS.COM, Wakil Gubernur Jawa Barat,  UU Ruzhanul Ulum meminta Kantor Pencarian dan Pertolongan untuk melatih dan membentuk . . .

Nasional Jumat, 28 Februari 2020

OJK Kalteng Gencarkan Edukasi Dan Literasi Keuanagan Pada 2020

SOKSINEWS.COM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah terus menggencarkan edukasi dan literasi kepada masyarakat . . .

Nasional Jumat, 28 Februari 2020