Sabtu, 04 April 2020

 

 

Nasional

Omnibus Law Keamanan Laut, Mahfud MD: Bertambah Jadi 24 UU

Abubakar
Selasa, 07 Januari 2020 12:56 WIB

Omnibus Law Keamanan Laut, Mahfud MD: Bertambah Jadi 24 UU
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD

SOKSINEWS.COM, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan hasil pemetaan regulasi yang harus disederhanakan melalui Omnibus Law Keamanan Laut bertambah menjadi 24 undang-undang.

"Pertama dulu ditemukan 17 (UU), hari ini di meja saya tercatat 24 UU yang menyangkut itu, ditambah dua peraturan pemerintah yang juga agak tumpang tindih," katanya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa, (07/01/2020).

Hal itu disampaikan Mahfud usai memimpin Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) tentang Tugas Pokok Fungsi dan Kewenangan Penanganan Pengamanan Laut di Kantor Kemenko Polhukam.

Menurut Mahfud, pembahasan sekarang ini masih berjalan, tetapi kesimpulannya memang ada tumpang tindih dalam beberapa segi di dalam penanganan laut.

"Undang-undangnya banyak. Ketika dibuat UU itu filosofinya benar semuanya, bagus gitu. Tetapi, sekarang perlu sinergitas sehingga kita berpikir mau membuat omnibus tentang kelautan itu," katanya.

Hadir dalam rapat itu antara lain Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya (Laksdya) TNI Achmad Taufieqoerrochman dan Sekretaris Utama Badan SAR Nasional (Basarnas) Dianta Bangun.

Kemudian, pejabat lembaga dan kementerian terkait, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, dan TNI AL.

Sebelumnya, Mahfud memastikan bahwa tim Omnibus Law Keamanan Laut mulai bekerja memasuki awal tahun ini.

Saat itu, Mahfud menyebutkan setidaknya terdapat 17 undang-undang yang mengatur tentang keamanan laut secara berbeda, dengan kewenangan yang berbeda pula.

Banyak dan berlapisnya regulasi yang mengatur laut itu menghambat administrasi pemerintahan, laju perdagangan, dan lalu lintas barang dan manusia.

"Oleh sebab itu, disuruh satukan oleh Presiden. Presiden instruksikan agar penanganan laut itu terpusat," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Secara prinsip, jajaran Kemenko Polhukam sudah bertemu dengan Kemenko Kemaritiman dan Investasi sudah melakukan pertemuan terkait Omnibus Law Keamanan Laut.[]

Berita Lainnya

Pengurus DPP Gabema Tapteng Sibolga Periode 2019-2024 Resmi Dilantik

SOKSINEWS.COM, Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabema Tapteng Sibolga periode 2019-2024 resmi dilantik di Jakarta, Minggu . . .

Nasional Minggu, 01 Maret 2020

Kemendes: 433 Desa Tanpa Listrik Segera Terang Benderang

SOKSINEWS.COM, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyatakan sebanyak 433 desa yang . . .

Nasional Jumat, 28 Februari 2020

Pemkab Kubu Raya Ajak Masyarakat Cegah Karhutla

SOKSINEWS.COM, Wakil Bupati Kubu Raya Sujiwo mengajak seluruh masyarakat di kabupaten itu dan Kalimantan Barat umumnya untuk bersama-sama . . .

Nasional Jumat, 28 Februari 2020

Wagub Jabar Bentuk Santri Siaga Bencana

SOKSINEWS.COM, Wakil Gubernur Jawa Barat,  UU Ruzhanul Ulum meminta Kantor Pencarian dan Pertolongan untuk melatih dan membentuk . . .

Nasional Jumat, 28 Februari 2020

OJK Kalteng Gencarkan Edukasi Dan Literasi Keuanagan Pada 2020

SOKSINEWS.COM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah terus menggencarkan edukasi dan literasi kepada masyarakat . . .

Nasional Jumat, 28 Februari 2020