Selasa, 25 Februari 2020

 

 

Nasional

Revisi UU Perikanan Untuk Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan

Abubakar
Jumat, 14 Februari 2020 12:07 WIB

Revisi UU Perikanan Untuk Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan
Kapal nelayan

SOKSINEWS.COM, Revisi terhadap UU Perikanan atau penyusunan perubahan kedua UU No 31/2004 tentang Perikanan merupakan hal yang penting dalam rangka mewujudkan tata kelola sektor kelautan dan perikanan di Tanah Air.

"Kondisi perikanan Indonesia masih perlu peningkatan di berbagai sektor serta tantangan pengelolaan perikanan yang membutuhkan peran serta dari semua pemangku kepentingan dalam bidang perikanan guna mencapai pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab," kata pengamat perikanan Abdul Halim dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.(14/02/2020).

Abdul Halim yang memaparkan hasil kajian Pusat Transformasi Kebijakan Publik (Transformasi) berpendapat, salah satu jalan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan mengintervensi perubahan kedua Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Ia mengemukakan, berdasarkan kajian Transformasi tersebut, ada sejumlah hal yang disorot antara lain sinkronisasi definisi "Nelayan Kecil", peralihan kewenangan pengelolaan urusan perikanan tangkap dan mekanisme pembagian dana bagi hasil, serta pengelolaan perikanan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Kemudian, kaitan dengan pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Berbasis Hukum Adat (Customary Law) dan Kearifan Lokal, kemudahan pengurusan dokumen administrasi perizinan perikanan, serta peningkatan kapasitas pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan penegakan Hukum atas Tindak Pidana Perikanan di laut.

Selanjutnya adalah memastikan keterlibatan perempuan di dalam Rumah Tangga Nelayan dan Pembudidaya Ikan dalam Pengelolaan Perikanan secara Berkelanjutan dan Bertanggungjawab, pemenuhan hak-hak awak kapal perikanan (ABK) dan Tenaga Kerja di Sektor Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan, serta integrasi Administrasi Perizinan Perikanan dengan Izin Pengelolaan Lingkungan.

Sementara itu, Anggota Komisi IV F-PKB DPR RI Ibnu Multazam menyatakan, RUU Perikanan telah masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2020 dan merupakan inisiatif dari Komisi IV DPR.

Ibnu Multazam berpendapat bahwa perubahan RUU Perikanan itu idealnya dilakukan oleh Pansus, serta perlu kehati-hatian dalam perumusan RUU Perubahan Kedua UU 31/2004, tapi tidak menjebak warga negara Indonesia yang berusaha di sektor perikanan.

Selain itu, untuk perihal pengurusan perizinan perikanan sepakat untuk dilakukan penyatuan agar terjadi kemudahan, serta pentingnya pengawasan SDKP perlu disatukan dan mesti tersedia dana on call, di mana pengelolaan anggaran menjadi hal krusial yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan di daerah yang rawan praktek IUU Fishing atau penangkapan ikan ilegal adalah hal yang sangat strategis.[]

Berita Lainnya

YAPPIKA Dorong Peta Penyelesaian Infrastruktur Pendidikan Di Kupang

SOKSINEWS.COM, Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA)-ActionAid mendorong Pemerintah . . .

Nasional Senin, 24 Februari 2020

Tim Gabungan Akhirnya Temukan Jasad Balita Terbawa Arus

SOKSINEWS.COM, Tim gabungan Basarnas dan BPBD Cianjur, Jawa Barat, akhirnya menemukan jasad Riko (2) balita yang dilaporkan hilang . . .

Nasional Senin, 24 Februari 2020

BPK Jatim Akan Periksa Dana Hibah Pilkada

SOKSINEWS.COM,  Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Provinsi Jawa Timur, Joko Agus Setyono mengatakan akan . . .

Nasional Senin, 24 Februari 2020

Sultan HM X Yakin Kepsek SMPN 1 Turi Bakal Kena Sanksi

SOKSINEWS.COM, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X meyakini Kepala Sekolah SMPN 1 Turi, Sleman bakal . . .

Nasional Senin, 24 Februari 2020

Polisi Datangi Pedagang Untuk Menjaga Kondusivitas Usai Penertiban PKL

SOKSINEWS.COM, Sat Intelkam Polres Metro mendatangi para pedagang di Pasar Cenderawasih dan pedagang kaki lima (PKL) Agus Salim . . .

Nasional Senin, 24 Februari 2020