Minggu, 09 Agustus 2020

 

 

Nasional

Adeksi Dukung Omnibus Law Untuk Tertibkan Perda Yang Tumpang Tindih

Abubakar
Jumat, 14 Februari 2020 12:23 WIB

Adeksi Dukung Omnibus Law Untuk Tertibkan Perda Yang Tumpang Tindih
Armudji usai melapor ke Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Wapres Jakarta

SOKSINEWS.COM, Asosiasi Ketua DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) mengatakan Omnibus Law dapat mendorong penertiban sejumlah peraturan daerah (perda), yang tidak selaras dengan perundang-undangan dan peraturan di tingkat pusat, khususnya terkait pengembangan investasi di daerah, kata Ketua Umum Armudji di Jakarta, Jumat.

"Omnibus Law ini akan diterapkan di kota kami masing-masing karena kebijakan itu tentunya berkaitan dengan perda yang mana selama ini banyak perda yang tidak sinkron dan aneh-aneh, kemarin ada sekian perda yang diajukan dan dipotong oleh Kemendagri," kata Armudji usai melapor ke Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Wapres Jakarta, Jumat.(14/02/2020).

Implementasi Omnibus Law juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, khususnya terkait investasi yang selama ini terkendala regulasi yang tumpang tindih, tambah Armudji, yang kini menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.

Dengan penerapan Omnibus Law maka perda-perda yang menghambat investasi di daerah dapat diatasi. Dia juga meminta seluruh pemerintahan kota untuk turut mendukung dan menyosialisasikan Omnibus Law.

"Dengan banyak sosialisasi Omnibus Law, mudah-mudahan itu akan mempercepat investasi yang datang baik ke kota maupun kabupaten sehingga tidak lagi terganjal dengan aturan-aturan di daerah," tambah mantan Ketua DPRD Kota Surabaya itu.

Pemerintah mempertimbangkan dua payung hukum Omnibus Law tentang lapangan kerja dan pajak. Draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja sudah selesai di tingkat Pemerintah yang kemudian akan diajukan untuk dibahas bersama DPR RI.

Dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Pemerintah mengusulkan untuk mengendalikan seluruh aspek pemerintahan di daerah antara lain dengan merevisi salah satu pasal di Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam Draf tersebut disebutkan jika peraturan daerah provinsi, kabupaten atau kota bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi maka perda itu dapat dibatalkan lewat peraturan presiden.

Apabila pemerintah daerah masih bersikukuh menjalankan perda yang tidak selaras itu, maka pemda akan dikenai sanksi administratif yakni gaji kepala daerah dan seluruh anggota DPRD-nya tidak akan dibayarkan selama tiga bulan.[]

Berita Lainnya

Ini Tiga Program Depidar SOKSI Bali yang Dimotori Gus Adhi

SOKSINEWS.COM, Dewan Pimpinan Daerah (Depidar) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Provinsi Bali yang diketuai  AA . . .

Nasional Sabtu, 08 Agustus 2020

SOKSI Bali Luncurkan Tiga Program untuk Wujudkan Spirit Karya Kekaryaan

SOKSINEWS.COM, Mengawali bulan Agustus di tahun 2020, Dewan Pimpinan Daerah (Depidar) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia . . .

Nasional Sabtu, 08 Agustus 2020

SOKSI Siapkan Kader Terbaik untuk Menangkan Golkar di Berbagai Kontestasi Politik

SOKSINEWS.COM, Ketua Umum Depinas SOKSI periode 2020-2025 Ahmadi Noor Supit mengatakan bahwa agenda terbesar dalam kepengurusannya . . .

Nasional Sabtu, 08 Agustus 2020

Depicab SOKSI Jambi Rekrut 1000 Relawan untuk Sosialisasi Pilkada Damai

SOKSINEWS.COM, Dewan Pimpinan Cabang (Depicab) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Kota Jambi akan merekrut . . .

Nasional Kamis, 06 Agustus 2020

Kader SOKSI Diminta Aktif Kampanyekan Pentingnya Penerapan Protokol Kesehatan

SOKSINEWS.COM, Dalam mendukung upaya pencegahan penularan COVID-19, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria meminta . . .

Nasional Jumat, 31 Juli 2020