Senin, 24 Februari 2020

 

 

Nasional

Adeksi Dukung Omnibus Law Untuk Tertibkan Perda Yang Tumpang Tindih

Abubakar
Jumat, 14 Februari 2020 12:23 WIB

Adeksi Dukung Omnibus Law Untuk Tertibkan Perda Yang Tumpang Tindih
Armudji usai melapor ke Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Wapres Jakarta

SOKSINEWS.COM, Asosiasi Ketua DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) mengatakan Omnibus Law dapat mendorong penertiban sejumlah peraturan daerah (perda), yang tidak selaras dengan perundang-undangan dan peraturan di tingkat pusat, khususnya terkait pengembangan investasi di daerah, kata Ketua Umum Armudji di Jakarta, Jumat.

"Omnibus Law ini akan diterapkan di kota kami masing-masing karena kebijakan itu tentunya berkaitan dengan perda yang mana selama ini banyak perda yang tidak sinkron dan aneh-aneh, kemarin ada sekian perda yang diajukan dan dipotong oleh Kemendagri," kata Armudji usai melapor ke Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Wapres Jakarta, Jumat.(14/02/2020).

Implementasi Omnibus Law juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, khususnya terkait investasi yang selama ini terkendala regulasi yang tumpang tindih, tambah Armudji, yang kini menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.

Dengan penerapan Omnibus Law maka perda-perda yang menghambat investasi di daerah dapat diatasi. Dia juga meminta seluruh pemerintahan kota untuk turut mendukung dan menyosialisasikan Omnibus Law.

"Dengan banyak sosialisasi Omnibus Law, mudah-mudahan itu akan mempercepat investasi yang datang baik ke kota maupun kabupaten sehingga tidak lagi terganjal dengan aturan-aturan di daerah," tambah mantan Ketua DPRD Kota Surabaya itu.

Pemerintah mempertimbangkan dua payung hukum Omnibus Law tentang lapangan kerja dan pajak. Draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja sudah selesai di tingkat Pemerintah yang kemudian akan diajukan untuk dibahas bersama DPR RI.

Dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Pemerintah mengusulkan untuk mengendalikan seluruh aspek pemerintahan di daerah antara lain dengan merevisi salah satu pasal di Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam Draf tersebut disebutkan jika peraturan daerah provinsi, kabupaten atau kota bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi maka perda itu dapat dibatalkan lewat peraturan presiden.

Apabila pemerintah daerah masih bersikukuh menjalankan perda yang tidak selaras itu, maka pemda akan dikenai sanksi administratif yakni gaji kepala daerah dan seluruh anggota DPRD-nya tidak akan dibayarkan selama tiga bulan.[]

Berita Lainnya

YAPPIKA Dorong Peta Penyelesaian Infrastruktur Pendidikan Di Kupang

SOKSINEWS.COM, Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA)-ActionAid mendorong Pemerintah . . .

Nasional Senin, 24 Februari 2020

Tim Gabungan Akhirnya Temukan Jasad Balita Terbawa Arus

SOKSINEWS.COM, Tim gabungan Basarnas dan BPBD Cianjur, Jawa Barat, akhirnya menemukan jasad Riko (2) balita yang dilaporkan hilang . . .

Nasional Senin, 24 Februari 2020

BPK Jatim Akan Periksa Dana Hibah Pilkada

SOKSINEWS.COM,  Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Provinsi Jawa Timur, Joko Agus Setyono mengatakan akan . . .

Nasional Senin, 24 Februari 2020

Sultan HM X Yakin Kepsek SMPN 1 Turi Bakal Kena Sanksi

SOKSINEWS.COM, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X meyakini Kepala Sekolah SMPN 1 Turi, Sleman bakal . . .

Nasional Senin, 24 Februari 2020

Polisi Datangi Pedagang Untuk Menjaga Kondusivitas Usai Penertiban PKL

SOKSINEWS.COM, Sat Intelkam Polres Metro mendatangi para pedagang di Pasar Cenderawasih dan pedagang kaki lima (PKL) Agus Salim . . .

Nasional Senin, 24 Februari 2020