Jumat, 03 April 2020

 

 

Kabar Golkar

Pimpinan DPR: PP Tidak Bisa Ubah UU

Abubakar
Senin, 17 Februari 2020 17:58 WIB

Pimpinan DPR: PP Tidak Bisa Ubah UU
Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin

SOKSINEWS.COM, Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin menegaskan bahwa peraturan pemerintah (PP) tidak bisa mengubah sebuah undang-undang (UU).

"Wah, tidak bisa. Secara hukum normatif, PP tidak bisa mengubah UU," kata Aziz di kompleks DPR RI, Jakarta, Senin.

Aziz mengemukakan hal itu terkait dengan aturan yang ada dalam Pasal 170 RUU Cipta Kerja (Ciptaker) yang membuat kewenangan agar PP bisa mengubah aturan di UU.

Menurut Aziz, secara filosofis hukum, tidak bisa PP mengganti UU karena ada tata urutan perundangan yang harus dipatuhi.

Bisa saja usulan tersebut muncul. Namun, kata dia, ada pakem filosofi hukum yang tidak bisa dilawan.

"Sebagai tata urutan perundang-undangan seharusnya tidak bisa. Namun, ini baru draf dan akan diluruskan secara yurisprudensi dan konstitusi UU yang ada," ujarnya.

Kalau dalam draf RUU Ciptaker ada aturan tersebut, menurut Aziz, kemungkinan ada salah ketik karena aturan normatifnya, tidak boleh peraturan yang di bawah stratanya membatalkan atau mengubah undang-undang di atasnya.

Dalam pembahasan RUU Ciptaker, lanjut dia, ada kemungkinan untuk diubah isi aturan tersebut dalam Pasal 170 dan DPR akan mengonfirmasi kepada pemerintah.

Dalam Pasal 170 Ayat (1) RUU Ciptaker yang dikirimkan pemerintah ke DPR RI disebutkan: "Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), berdasarkan undang-undang ini pemerintah pusat berwenang mengubah ketentuan dalam undang-undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam undang-undang yang tidak diubah dalam undang-undang ini."

Pasal 170 Ayat (2) berbunyi: "Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah."

Pasal 170 Ayat (3) berbunyi: "Dalam rangka penetapan peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), pemerintah pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia."[]

Berita Lainnya

Sebanyak 22 Bakal Calon Wali-Wawali Daftar Pilkada Lewat Golkar

SOKSINEWS.COM, Penjaringan bakal calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Balikpapan periode 2020-2025 Partai Golongan Karya (Golkar), . . .

Kabar Golkar Rabu, 26 Februari 2020

Pimpinan DPR: PP Tidak Bisa Ubah UU

SOKSINEWS.COM, Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin menegaskan bahwa peraturan pemerintah (PP) tidak bisa mengubah sebuah undang-undang . . .

Kabar Golkar Senin, 17 Februari 2020

Sosialisasi 4 Pilar, Misbakhun Ajak Konstituen Tidak Ikutan Latah Sebar Berita Hoax

SOKSINEWS.COM, Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun tidak bosan menghimbau konstituen untuk selalu menjaga . . .

Kabar Golkar Senin, 10 Februari 2020

Airlangga: Bamsoet Salah Satu Waketum Golkar

SOKSINEWS.COM,  Bambang Soesatyo (Bamsoet) ditunjuk menjadi wakil ketua umum Partai Golkar. Informasi itu disampaikan oleh . . .

Kabar Golkar Rabu, 11 Desember 2019

Gerbong Bamsoet Ngaku Belum Dilibatkan dalam Penyusunan Pengurus Golkar

SOKSINEWS.COM, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menunjuk Bambang Soesatyo (Bamsoet) menjadi Waketum. Loyalis Bamsoet, . . .

Kabar Golkar Rabu, 11 Desember 2019