Senin, 22 Oktober 2018 -

 

 

Baleg Setujui RUU Pertembakauan Menjadi Inisiatif DPR

Nasional  -  Rabu, 27 Juli 2016, 18:17 WIB
Penulis. Iwan Setiawan

Mukhamad Misbakhun - Anggota Komisi XI DPR RI

JAKARTA, Inisiator Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan, Mukhamad Misbakhun mengapresiasi keputusan Badan Legsilasi (Baleg) DPR yang menyetujui RUU Pertembakauan menjadi inisiatif DPR. Persetujuan itu diambil setelah masing-masing fraksi memberikan pandangannya pada rapat di Baleg DPR beberapa waktu lalu.  

"Persetujuan tingkat I di Baleg atas RUU Pertembakauan sebagai inisiatif DPR. Besok kita sampaikan pada rapat paripurna DPR," kata Misbakhun di ruang Baleg DPR, Rabu (27/07/2016).

Misbakhun menyadari, pembahasan RUU Pertembakaun menuai pro kontra. Menuai kecaman dari kelompok anti tembakau yang menginginkan RUU Pertembakauan dicabut dari DPR. Demikian juga, DPR mendapatkan dukungan dari petani tembakau. Pasalnya, kata Misbakhun, RUU ini tujuannya ingin melindungi petani tembakau sehingga mereka makin sejahtera ekonominya.

"Pandangan pro kontra seperti itu merupakan hal yang biasa dalam proses pembuatan RUU. DPR selalu menampung aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan," ujarnya.

Misbakhun mengatakan, RUU Pertembakauan strategis sebagai landasan hukum pengaturan mengenai pengelolaan tembakau secara terpadu dari hulu hingga hilir, mengatur semua aspek pertembakauan dengan berbagai kepentingan para pemangku kepentingan.

"Terutama perlindungan dan pemberdayaan petani, menyerap jutaan pekerja di sektor pertembakauan, memiliki kontribusi penting bagi penerimaan negara melalui penerapan cukai, pajak, bea masuk/bea masuk progresif, pengaturan tata niaga yang sehat maupun pengembangan industri hasil tembakau bagi kepentingan nasional," terang politisi Golkar itu.

Lebih lanjut Misbakhun menjelaskan, sektor pertembakauan dari mulai budidaya, pengolahan produksi, tata niaga, distribusi, dan pembangunan industri hasil tembakaunya mempunyai peran penting dalam menggerakkan ekonomi nasional dan mempunyai multiplier effect yang sangat luas, antara lain; berkontrubusi  dalam pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan industri 5-7%. Penerimaan negara (cukai) merupakan kebijakan penerimaan negara (APBN) yang signifikan (141,7T). Industri tembakau-rokok berkontribusi dalam output nasional 1,37% atau setara USD 12,18 Miliar.

Industri pertembakauan memberi kontribusi perpajakan terbesar (52,7%) dibanding BUMN (8,5%), Real estate dan konstruksi (15,7%) maupun kesehatan dan farmasi (0,9%). Selain itu, industri tembakau merupakan industri padat karya yang menyerap jumlah tenaga kerja besar(lebih dari 6,1 juta berdasar data Kementerian Perindustrian) dan menciptakan beberapa mata rantai industri yang dikelola oleh rakyat (pertanian, perajangan, pembibitan, dan lain lain.)

"Implikasinya, jika produktivitas industri tembakau menurun, makaakan terjadi defisit anggaran dandiperlukan sumber pendapatan alternatif lainnya," ujar anggota Baleg DPR ini.

Menurutnya, RUU Pertembakauan ini nantinya akan melindungi keberlangsungan petani tembakau. Pengaturan-pengaturan yang melindungi petani tembakau, di antaranya; pertama, pelaku usaha wajib menggunakan tembakau lokal paling sedikit 80% dan tembakau impor paling banyak 20%, berikut dengan pengenaan bea masuk progresif paling sedikit 95% terhadap pelanggaran ketentuan tersebut.

"Pelaku Usaha wajib menggunakan cengkeh dan tanaman pendukung IHT dalam negeri paling sedikit 65% dan cengkeh dan tanaman pendukung IHT impor paling banyak 35%, berikut dengan pengenaan bea masuk progresif paling sedikit 95% terhadap pelanggaran ketentuan tersebut," bebernya.

Kedua, kepemilikan usaha oleh industri kecil, menengah, dan besar, pembatasan kepemilikan asing maksimal 30%, dan perlindungan-pendampingan terhadap industri kecil dan menengah. Dan ketiga, penetapan harga dan cukai produk tembakau berupa kretek yang diproduksi industri kecil ditentukan lebih rendah.

"Harga dan cukai produk tembakau impor dan hasil olahan tembakau impor ditentukan paling sedikit 3 kali lebih besar. Tarif bea masuk tembakau impor ditentukan paling sedikit 60%," ujarnya.[]

RUU Pertembakauan

 

 

Baca Juga